Arsitek Kekuatan dan Pendiri Kekhalifahan Dinasti Umayyah
Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah Islam pasca-kenabian. Kehidupannya membentang dari era jahiliyah, melalui masa-masa awal penyebaran Islam, hingga menjadi Gubernur Syam (Suriah) selama dua dekade, dan akhirnya mendirikan dinasti kekhalifahan yang berpusat di Damaskus. Perjalanannya bukan sekadar catatan biografi pribadi, melainkan cerminan dari transisi besar dalam struktur politik dan tata kelola umat Islam, menandai pergeseran dari era Khulafaur Rasyidin yang berlandaskan meritokrasi dan konsultasi ketat, menuju sistem monarki yang diwariskan secara turun-temurun.
Peran Muawiyah dalam sejarah seringkali memicu perdebatan sengit. Di satu sisi, ia dipandang sebagai negarawan ulung, administrator yang cerdik, dan komandan militer yang visioner yang berhasil menyatukan kembali umat pasca-perpecahan besar. Di sisi lain, ia dikritik karena memicu konflik internal (Fitnah Besar) dan mengubah prinsip dasar kekhalifahan menjadi kekuasaan dinasti. Terlepas dari penilaian moral atau politik, pengaruhnya terhadap pembentukan institusi negara Islam, militer, dan perluasan wilayah, tidak dapat diabaikan.
Artikel ini akan menyelami berbagai fase kehidupan Muawiyah, dari masa mudanya di Mekah, tugasnya di bawah para Khalifah pertama, strategi politiknya selama konflik sipil, hingga kebijakannya dalam membangun Kekhalifahan Umayyah sebagai kekuatan global yang dominan.
(Ilustrasi: Simbolisasi Damaskus, ibu kota Kekhalifahan Umayyah yang didirikan Muawiyah.)
Muawiyah lahir di Mekah sekitar satu dekade sebelum Hijrah. Ia adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb dan Hind binti Utbah, yang keduanya merupakan tokoh terkemuka dari klan Bani Umayyah, cabang utama dari suku Quraisy. Bani Umayyah memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dan politik Mekah. Ayahnya, Abu Sufyan, adalah pemimpin yang tangguh dan salah satu penentang awal Nabi Muhammad SAW, memimpin pasukan Mekah dalam pertempuran-pertempuran penting seperti Uhud dan Khandaq.
Lingkungan keluarga Muawiyah memberinya pelajaran langsung tentang strategi politik, negosiasi, dan kepemimpinan. Meskipun ayahnya memimpin perlawanan terhadap Islam selama bertahun-tahun, Muawiyah sendiri dikenal memiliki kecerdasan tajam dan kemampuan observasi yang unggul sejak muda. Ia tumbuh dalam masyarakat Mekah yang mementingkan kehormatan, silsilah, dan kemampuan oratoris.
Konversi Muawiyah dan keluarganya terjadi relatif terlambat, yaitu pada peristiwa Fathu Mekah (Penaklukan Mekah). Pada saat itu, banyak pemimpin Quraisy yang menyadari kebangkitan Islam tak terhindarkan dan memutuskan untuk masuk Islam. Meskipun konversinya datang belakangan, Muawiyah segera mendedikasikan dirinya untuk melayani komunitas Muslim yang baru terbentuk.
Karena kemampuannya membaca dan menulis—keterampilan yang langka pada masa itu—Muawiyah diangkat menjadi salah satu juru tulis wahyu (Katib al-Wahy) oleh Nabi Muhammad SAW. Tugas ini memberinya akses langsung pada administrasi kenabian dan memberinya pemahaman mendalam tentang hukum dan ajaran Islam. Peran ini bukan hanya jabatan kehormatan; ia melibatkan pencatatan, korespondensi, dan administrasi keuangan, menyiapkan Muawiyah untuk peran-peran eksekutif yang lebih besar di masa depan.
Karir militer Muawiyah dimulai secara serius pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia berpartisipasi dalam Perang Riddah (perang melawan suku-suku yang murtad) sebelum dialihkan ke front Syam (Suriah dan Levant). Front Syam merupakan kunci strategis karena berbatasan langsung dengan Kekaisaran Bizantium (Romawi Timur), kekuatan dominan Mediterania saat itu.
Muawiyah ditugaskan di bawah komando kakaknya, Yazid bin Abi Sufyan, salah satu komandan utama ekspedisi Syam. Ia menunjukkan kecakapan dalam berbagai pertempuran penting, termasuk Pertempuran Yarmuk (636 M), yang secara efektif menghancurkan kekuasaan Bizantium di wilayah tersebut. Setelah kemenangan besar ini, Muawiyah mulai mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin yang cakap.
Ketika Yazid bin Abi Sufyan meninggal dunia akibat wabah penyakit yang melanda Syam, Khalifah Umar bin Khattab membuat keputusan yang monumental: ia menunjuk Muawiyah sebagai Gubernur Damaskus. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan Umar pada kemampuan manajerial Muawiyah, meskipun ia berasal dari klan Umayyah yang kontroversial. Setelah itu, Muawiyah secara bertahap diperluas yurisdiksinya untuk mencakup seluruh Syam, termasuk Yordania, Palestina, dan Damaskus.
Masa jabatan Muawiyah sebagai Gubernur Syam adalah masa yang paling menentukan dalam karir politiknya, berlangsung kurang lebih selama dua puluh tahun. Di bawah kepemimpinannya, Syam bertransformasi dari wilayah yang baru ditaklukkan menjadi pangkalan militer dan pusat administrasi yang stabil dan loyal.
Tidak seperti provinsi-provinsi lain yang mengalami pergolakan politik dan sering berganti gubernur, Syam menikmati stabilitas di bawah Muawiyah. Ia mengadopsi pendekatan pragmatis terhadap tata kelola. Ia mempertahankan banyak birokrasi dan personel lokal Bizantium yang sudah ada (termasuk juru tulis berbahasa Yunani) yang familiar dengan sistem perpajakan dan administrasi wilayah tersebut. Ini memastikan kelancaran pemerintahan dan pendapatan yang stabil tanpa mengasingkan penduduk lokal yang mayoritas Kristen.
Muawiyah dikenal karena kemampuannya dalam memilih dan mendelegasikan kekuasaan kepada administrator yang kompeten. Dia berhasil menumbuhkan kesetiaan pribadi yang kuat di antara suku-suku Arab yang bermukim di Syam, khususnya suku-suku Yaman. Loyalitas ini kelak menjadi tulang punggung kekuatan militernya selama konflik sipil.
Kontribusi terbesar Muawiyah di Syam adalah pendirian angkatan laut Muslim permanen. Muawiyah berulang kali meyakinkan Khalifah Umar dan kemudian Khalifah Utsman tentang pentingnya mengamankan Mediterania dari serangan Bizantium. Umar awalnya enggan, khawatir akan risiko pelayaran. Namun, Muawiyah berkeras bahwa tanpa angkatan laut, pantai Muslim akan terus terancam.
Di bawah persetujuan Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah membangun armada besar di pelabuhan-pelabuhan seperti Acre dan Tyre. Armada ini segera digunakan untuk melancarkan serangan maritim pertama Muslim. Pada tahun 649 M, mereka menaklukkan Siprus, dan kemudian menyerang Rhodes, yang merupakan prestasi luar biasa melawan supremasi maritim Bizantium. Pencapaian ini tidak hanya mengamankan batas Syam tetapi juga membuka jalur ekspansi ke Afrika Utara dan Konstantinopel, mengukuhkan Muawiyah sebagai pelopor kekuatan maritim Islam.
Pada masa Khalifah Utsman bin Affan (yang juga berasal dari Bani Umayyah), pengaruh Muawiyah semakin besar. Utsman memberinya otonomi yang hampir penuh atas wilayahnya. Muawiyah menggunakan kebebasan ini untuk memperluas jaringannya, mengumpulkan kekayaan, dan memperkuat militer Syam. Ketika ketidakpuasan regional terhadap Utsman meningkat, Muawiyah adalah salah satu gubernur yang paling setia dan stabil.
Ketika Utsman dikepung di Madinah oleh para pemberontak, Muawiyah menawarkan bantuan militer, tetapi Utsman menolak, tidak ingin perang sipil dimulai di dekat kota Nabi. Pembunuhan Utsman pada akhirnya menjadi titik balik yang fatal, yang mengubah hubungan antara Muawiyah dan pemerintahan pusat di Madinah, memicu periode Fitnah Besar.
Pembunuhan Khalifah Utsman menciptakan kekosongan moral dan politik. Ketika Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai Khalifah Keempat, Muawiyah, bersama faksi lain, menolak untuk mengakui kekhalifahan Ali sebelum tuntutan balas dendam atas darah Utsman dipenuhi. Bagi Muawiyah, yang merupakan kerabat Utsman dan didukung oleh faksi Umayyah, pembunuhan Khalifah adalah kejahatan yang menodai otoritas pusat.
Muawiyah menggunakan kemeja berdarah Utsman dan jari-jari istrinya yang terpotong sebagai simbol di masjid-masjid Syam, memobilisasi sentimen publik bahwa Khalifah telah dibunuh secara tidak adil dan pembunuhnya masih bebas di bawah kekuasaan Ali. Tuntutan Muawiyah bukanlah sekadar penolakan pribadi terhadap Ali, tetapi sebuah manuver politik yang cerdas: menempatkan dirinya sebagai pembela legitimasi hukum dan korban ketidakadilan.
Ketegangan antara Ali, yang berpusat di Kufa (Irak), dan Muawiyah, yang berpusat di Damaskus, akhirnya meletus menjadi konfrontasi militer di Siffin, di tepi Sungai Efrat.
Meskipun secara numerik pasukan Ali mungkin lebih unggul, pasukan Syam di bawah Muawiyah sangat disiplin dan termotivasi oleh loyalitas pribadi yang kuat. Setelah pertempuran yang intensif selama beberapa hari, ketika kemenangan tampaknya akan jatuh ke pihak Ali, Muawiyah menerima saran dari Amru bin Ash, salah satu negarawan dan ahli strategi paling cerdas di Timur Tengah.
Pasukan Syam mengangkat mushaf (salinan Al-Qur'an) di ujung tombak mereka, menyerukan arbitrase (Tahkim) berdasarkan Kitab Allah. Tindakan ini secara efektif memecah belah barisan Ali. Banyak dari pasukannya, terutama yang religius (kemudian dikenal sebagai Khawarij), memaksa Ali untuk menerima arbitrase, meskipun Ali yakin ini adalah trik untuk menghindari kekalahan total.
Proses arbitrase yang diadakan di Dumat al-Jandal (dan kemudian Adhruh) gagal menyatukan umat. Amru bin Ash, yang mewakili Muawiyah, dan Abu Musa al-Asy'ari, yang mewakili Ali, bernegosiasi. Hasil arbitrase yang ambigu, di mana Amru bin Ash dengan cerdik mendukung klaim Muawiyah, semakin memperkuat posisi politik Muawiyah. Lebih penting lagi, peristiwa ini menghasilkan tiga faksi utama dalam tubuh umat Islam: pendukung Ali, pendukung Muawiyah, dan Khawarij (mereka yang menolak arbitrase sebagai pelanggaran hukum ilahi).
Muawiyah berhasil memenangkan perang politik tanpa harus memenangkan pertempuran militer sepenuhnya. Ia secara efektif telah menyamakan kedudukannya dengan Ali, bukan sebagai gubernur yang memberontak, tetapi sebagai khalifah saingan yang menguasai wilayah stabil dan memiliki legitimasi yang diakui oleh penduduknya.
Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib di Kufa oleh seorang Khawarij, wilayah Irak dan Persia jatuh ke tangan Hasan bin Ali, putra Ali. Muawiyah bergerak cepat. Setelah serangkaian manuver militer dan negosiasi politik yang intens, Muawiyah berhasil mencapai kesepakatan dengan Hasan.
Hasan bin Ali bersedia menyerahkan klaimnya atas kekhalifahan kepada Muawiyah, dengan syarat-syarat tertentu: amnesti umum bagi para pendukung Ali, pengelolaan Baitul Mal (keuangan negara) secara adil, dan yang paling krusial, penentuan suksesi berikutnya harus diserahkan kepada konsultasi (syura) setelah Muawiyah wafat. Muawiyah menerima persyaratan ini.
Tahun 41 Hijriah (sekitar 661 M) di mana Muawiyah secara resmi diakui sebagai satu-satunya Khalifah oleh mayoritas umat Islam, dikenal sebagai *Amul Jama’ah* (Tahun Persatuan). Peristiwa ini secara formal mengakhiri Fitnah Besar dan mengantarkan era baru dalam sejarah Islam, yaitu Kekhalifahan Umayyah.
Dengan menjadi Khalifah, Muawiyah memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah—yang telah kehilangan status politisnya karena konflik—ke Damaskus, yang telah menjadi pusat kekuasaannya selama dua dekade. Perpindahan ini memiliki implikasi geopolitik yang besar:
Damaskus, dengan warisan budaya Helenistik dan Romawi, memberikan Muawiyah basis yang ideal untuk membangun sebuah struktur negara yang birokratis dan terpusat, berbeda dari administrasi sederhana yang diterapkan di Madinah sebelumnya.
Muawiyah dikenal sebagai khalifah pertama yang meletakkan fondasi nyata bagi struktur negara Islam yang kompleks. Ia menyadari bahwa kekhalifahan yang membentang dari Afrika Utara hingga Iran membutuhkan lebih dari sekadar sistem kesukuan dan kepatuhan pribadi.
Ia memperluas sistem Diwan (departemen atau kantor administratif) yang telah dimulai pada masa Umar. Muawiyah secara khusus berfokus pada:
Muawiyah menerapkan sistem kontrol sentral yang ketat terhadap para gubernurnya, meskipun mereka diberi otonomi operasional yang luas. Ia memilih gubernur yang kompeten dan seringkali berasal dari lingkaran kepercayaannya, seperti Ziyad bin Abih di Irak, yang dikenal karena ketegasannya dalam memulihkan ketertiban di provinsi yang paling memberontak tersebut.
Pemerintahan Muawiyah membawa stabilitas yang dibutuhkan setelah hampir satu dekade kekacauan. Bahkan para sejarawan yang kritis terhadap aspek politiknya mengakui keahliannya dalam mengatur negara, seringkali digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana, 'alim (berpengetahuan), dan 'aql (cerdas).
Dengan stabilnya internal, Muawiyah mengarahkan energi militernya ke luar, khususnya melawan musuh bebuyutan di barat.
Muawiyah meluncurkan kampanye tahunan (Sawā’if wa Shawāti), serangan musim panas dan musim dingin, ke wilayah Bizantium di Anatolia. Tujuannya adalah menekan Konstantinopel dan meruntuhkan kekuatan Romawi Timur. Puncak dari tekanan ini adalah pengepungan pertama Konstantinopel (674–678 M).
Meskipun pengepungan tersebut gagal karena pertahanan kuat kota dan penggunaan api Yunani oleh Bizantium, serangan ini membuktikan ambisi kekhalifahan Umayyah dan kemampuan militernya untuk beroperasi jauh dari basisnya. Pengepungan ini juga memakan korban penting, termasuk Abu Ayyub al-Anshari, sahabat Nabi.
Di bawah komandan seperti Uqbah bin Nafi, ekspansi ke barat dilanjutkan dengan kecepatan tinggi. Muawiyah memimpin penaklukan wilayah Ifriqiyah (Tunisia modern), mendirikan kota militer Kairouan (Qayrawan) pada tahun 670 M sebagai basis permanen untuk kontrol wilayah Afrika Utara. Ekspansi ini membuka jalan bagi penaklukan Maghreb (Maroko) dan, di masa depan, Semenanjung Iberia.
Dalam hal kebijakan sosial, Muawiyah melanjutkan perlakuan terhadap non-Muslim (Dhimmi) dengan adil, selama mereka membayar pajak *jizyah* (pajak per kepala) dan *kharaj* (pajak tanah). Sikapnya yang pragmatis dan toleran terhadap penduduk Syam yang mayoritas Kristen membantu menjaga kedamaian di wilayah kekuasaannya, sebuah kontras dengan kekerasan yang sering terjadi di Irak.
Kebijakan Muawiyah sering didasarkan pada prinsip *hilm* (kelembutan, kesabaran, dan kemampuan menahan diri). Ia lebih suka membeli kesetiaan atau menggunakan negosiasi daripada menggunakan kekuatan fisik, kecuali jika benar-benar diperlukan. Pendekatan ini memungkinkannya mengelola populasi yang beragam tanpa pemberontakan besar-besaran selama masa pemerintahannya.
Keputusan paling kontroversial dan berdampak jangka panjang yang diambil Muawiyah adalah penamaan putranya, Yazid, sebagai pewaris takhta (waliyyul ‘ahd). Tindakan ini secara radikal mengubah sifat kekhalifahan. Dari sebuah sistem yang—setidaknya secara teori—berdasarkan konsultasi (syura) atau pemilihan, ia beralih menjadi sistem warisan turun-temurun (monarki).
Meskipun ada oposisi signifikan dari beberapa tokoh terkemuka, terutama Husein bin Ali dan Abdullah bin Zubair, Muawiyah menggunakan otoritas dan kekayaan yang ia kumpulkan selama pemerintahannya untuk mendapatkan bai'at (sumpah setia) bagi Yazid dari sebagian besar elit di Damaskus, Syam, dan beberapa provinsi lainnya.
Dengan melegitimasi suksesi herediter, Muawiyah memastikan bahwa Kekhalifahan Umayyah akan bertahan sebagai dinasti, tetapi ia juga menanam benih perpecahan dan konflik yang akan meletus segera setelah kematiannya, yang berpuncak pada tragedi Karbala.
Muawiyah bin Abi Sufyan wafat di Damaskus. Masa pemerintahannya yang berlangsung kurang lebih dua puluh tahun (661–680 M) adalah periode konsolidasi, ekspansi besar, dan inovasi administratif yang mendalam. Ia meninggalkan sebuah imperium yang kuat, terpusat, dan terstruktur, yang mampu bersaing dengan negara adidaya lainnya di dunia.
Sejarawan modern dan klasik sering memuji Muawiyah atas kontribusi substansialnya:
Kritik utama terhadap Muawiyah berpusat pada dua isu utama yang mengubah sifat kepemimpinan Islam:
Keputusan untuk menunjuk Yazid adalah titik balik paling krusial. Ini menandai pergeseran resmi dari sistem kepemimpinan yang idealnya didasarkan pada pemilihan atau konsultasi (syura), menjadi sistem kekuasaan turun-temurun (mulk, atau kerajaan). Tindakan ini dikritik keras oleh faksi-faksi agama yang melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap semangat pemerintahan Islam awal. Meskipun Muawiyah membenarkan tindakannya sebagai upaya untuk mencegah perang sipil lebih lanjut, ia secara permanen mengubah kerangka politik Islam.
Muawiyah dituduh membenarkan konflik bersenjata melawan Khalifah Ali, yang secara formal telah diakui oleh penduduk Madinah. Konflik ini, yang memecah umat secara permanen menjadi Suni dan Syiah (Syiah Ali), merupakan luka sejarah yang mendalam.
Meskipun Muawiyah adalah individu yang sangat kompleks—seorang sahabat Nabi, seorang juru tulis wahyu, dan pada saat yang sama, arsitek konflik sipil—pengaruhnya terhadap perluasan geografis dan pembentukan struktur negara Islam tidak dapat disangkal. Ia meletakkan dasar bagi Kekhalifahan yang akan memerintah selama hampir satu abad, membawa peradaban Islam ke masa keemasan perluasan dan pembangunan.
Sistem pemerintahan Muawiyah adalah sintesis antara tradisi Arab awal dan model administrasi Bizantium-Sasanid yang matang. Ia mengimpor sistem perpajakan, pencatatan sipil, dan militer profesional dari model pra-Islam, lalu memberinya bingkai Islam. Keseimbangan antara tradisi dan inovasi ini adalah kunci keberhasilan Umayyah dan mengapa Kekhalifahan yang ia dirikan mampu bertahan dan meluas hingga ke Spanyol.
Di bawah kepemimpinannya, Damaskus tidak hanya menjadi pusat politik, tetapi juga pusat intelektual dan komersial yang makmur, mengalahkan Madinah dan Kufa dalam dominasi regional. Muawiyah adalah representasi sempurna dari negarawan transisi, yang memimpin umat dari idealisme komunitas religius menuju realitas pragmatis imperium global.
(Ilustrasi: Simbolisasi armada laut Umayyah dan pilar stabilitas administrasi.)
Sebelum Muawiyah, pusat gravitasi umat Islam tetap berada di Jazirah Arab (Madinah dan Makkah), yang secara geografis jauh dari pusat-pusat peradaban besar dan pertempuran strategis. Dengan memindahkan ibu kota ke Damaskus, Muawiyah secara radikal memetakan ulang geopolitik Timur Tengah. Ia membawa kekhalifahan lebih dekat ke jantung dunia Helenistik dan warisan Romawi. Ini memfasilitasi pertukaran budaya, penerjemahan, dan adopsi ilmu pengetahuan yang akan menjadi ciri khas peradaban Islam di masa-masa selanjutnya.
Keputusan ini juga memiliki konsekuensi demografis dan sosial. Elit Arab Syam, yang loyal dan berorientasi pada militer, menjadi kelas penguasa, mengungguli elit Hijaz yang lebih fokus pada tradisi agama. Stabilitas Muawiyah memungkinkan integrasi Arab Suriah ke dalam militer dan birokrasi, menciptakan mesin perang yang sangat efektif. Tentara Syam inilah yang menjadi kekuatan pemersatu utama, berbeda dengan tentara campuran dan seringkali memberontak di Irak.
Langkah-langkahnya dalam pembangunan Damaskus menunjukkan visinya. Ia tidak hanya menjadikannya pusat militer, tetapi juga ibu kota kekaisaran dengan istana-istana megah yang meniru model Bizantium—sebuah manifestasi fisik dari pergeseran kekhalifahan menjadi imperium.
Konflik Muawiyah dengan Ali bukan hanya perebutan kekuasaan, melainkan akar historis dari pemisahan teologis dan politik antara Sunni dan Syiah. Meskipun perpecahan ini baru sepenuhnya matang setelah peristiwa Karbala (setelah kematian Muawiyah), Muawiyah adalah katalis utama konflik tersebut.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa sentralnya Muawiyah dalam pembentukan narasi sejarah Islam, memisahkannya menjadi dua jalur utama teologi politik. Keputusan politiknya memiliki konsekuensi yang jauh melampaui masa pemerintahannya sendiri.
Di bawah Muawiyah, sistem keuangan kekhalifahan diatur ulang untuk mendukung ekspansi militer dan proyek pembangunan di Damaskus. Dia mengadopsi mata uang yang ada (Bizantium dan Sasanid) tetapi mulai memasukkan simbol-simbol Islam dalam prasasti-prasasti, sebuah langkah bertahap menuju standarisasi mata uang Islam yang akan diselesaikan oleh penggantinya. Stabilitas pajak yang ia terapkan di Syam memastikan bahwa kekhalifahan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan tentara yang besar dan membiayai angkatan laut.
Perdagangan Mediterania, yang sempat terganggu oleh penaklukan, mulai pulih di bawah perlindungan angkatan laut Muawiyah. Dengan menguasai rute perdagangan utama, termasuk jalur darat melalui Syam dan jalur laut dari Mesir, Damaskus menjadi pusat perdagangan global yang menghubungkan Timur dan Barat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi kekhalifahan secara keseluruhan.
Salah satu pencapaian terbesar Muawiyah adalah kemampuannya mengelola dinamika suku Arab yang kompleks. Setelah Fitnah, penting untuk menciptakan tentara yang loyal secara pribadi kepada Khalifah, bukan hanya kepada kabilah mereka. Muawiyah berhasil mencapai ini di Syam. Dia mengelola konflik internal antara suku Qays (utara) dan Yaman (selatan) dengan mahir, memastikan kedua faksi tetap loyal dan seimbang dalam struktur militer dan administrasi.
Kontrol ketatnya atas militer dan keuangan memungkinkan dia untuk mempertahankan angkatan bersenjata yang profesional dan terlatih, siap untuk kampanye tahunan ke utara melawan Bizantium atau ekspansi berkelanjutan di Afrika Utara. Kedisiplinan tentara Syam inilah yang membuatnya hampir tak terkalahkan dalam konflik internal.
Pada akhirnya, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang visioner politik yang, melalui strategi, kesabaran (hilm), dan administrasi yang terpusat, mengubah sebuah komunitas agama menjadi sebuah imperium yang kokoh. Ia memimpin kekhalifahan keluar dari kekacauan internal dan menempatkannya di panggung dunia sebagai kekuatan utama. Warisannya, meskipun diperdebatkan, tak terpisahkan dari fondasi tata kelola dan perluasan peradaban Islam.