Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat dalam Khulafaur Rasyidin, merupakan salah satu periode paling penting dan, sekaligus, paling rumit dalam sejarah Islam. Masa kekhalifahannya ditandai oleh gejolak internal yang masif—dikenal sebagai Al-Fitnah Al-Kubra—sebuah periode yang menguji integritas dan prinsip-prinsip ideal negara Islam hingga batas maksimalnya. Namun, di tengah badai konflik sipil dan perpecahan politik, filosofi kepemimpinan Ali justru bersinar terang sebagai model yang berani, teguh, dan secara radikal berkomitmen pada keadilan sosial serta kesetaraan, tanpa sedikit pun kompromi terhadap tuntutan politik pragmatis.
Ali tidak hanya memimpin sebagai seorang administrator atau komandan militer; ia memimpin sebagai seorang juris, seorang intelektual, dan seorang filsuf moral. Warisan intelektualnya, yang sebagian besar terabadikan dalam kompilasi Nahj al-Balaghah (Jalan Kefasihan), menawarkan wawasan yang mendalam mengenai pandangannya terhadap kekuasaan, pemerintahan, hak-hak rakyat, dan kewajiban seorang penguasa. Artikel ini bertujuan untuk membongkar dan menganalisis secara komprehensif struktur fundamental dari kepemimpinan Ali, dimulai dari pembentukan karakternya hingga implementasi kebijakan publik yang revolusioner, dan menguji relevansi abadi dari warisannya.
Representasi pengetahuan, integritas, dan penerangan.
Karakteristik utama kepemimpinan Ali bukanlah efisiensi politik yang licin, melainkan integritas moral yang kaku. Ia menolak penggunaan tipu daya atau manipulasi demi stabilitas, memilih untuk berpegangan teguh pada kebenaran dan transparansi, meskipun itu berarti menghadapi musuh dari dalam umatnya sendiri. Periode kepemimpinannya adalah narasi dramatis tentang seorang pemimpin idealis yang berjuang untuk menegakkan tatanan ilahi di tengah realitas politik yang keras kepala dan menuntut kompromi.
Ketika Ali menerima baiat di Madinah, negara Islam sedang menghadapi krisis politik dan moral yang mendalam pasca pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Kekuasaan sentral telah melemah, munculnya faksi-faksi regional, dan yang paling krusial, ketidakpuasan publik terhadap isu distribusi kekayaan yang dinilai tidak merata pada era sebelumnya. Ali tidak mewarisi negara yang stabil; ia mewarisi sebuah revolusi yang belum selesai dan tuntutan mendesak untuk reformasi total.
Tugas pertama Ali adalah mengembalikan prinsip Al-Adl (Keadilan Absolut) ke dalam struktur pemerintahan. Ia menyadari bahwa perbaikan politik tidak mungkin dilakukan tanpa perbaikan ekonomi dan moral terlebih dahulu. Visi ini menjadi landasan bagi semua kebijakan kontroversial yang ia ambil, yang sering kali bertentangan langsung dengan kepentingan elit politik dan kabilah-kabilah yang telah mapan.
Untuk memahami kepemimpinan Ali, kita harus memahami bagaimana karakternya dibentuk. Ali adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, tumbuh di bawah pengawasan langsung dan pendidikan Rasulullah sejak usia muda. Pembentukan karakter ini, yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai 'tarbiyah nabawiyah' yang paling murni, menghasilkan seorang individu yang keilmuannya setara dengan ketaatannya.
Julukan Bab al-Ilm (Gerbang Ilmu) menunjukkan perannya sebagai sumber pengetahuan teologis dan hukum. Keputusan-keputusan yudisialnya, keahliannya dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah, serta kedalaman pemikirannya, memberinya otoritas moral yang luar biasa. Kepemimpinan Ali tidak didasarkan hanya pada kekuatan fisik atau legitimasi politik, tetapi pada otoritas keilmuan yang diakui oleh para sahabat senior lainnya.
Keilmuan ini membentuk model kepemimpinan yang mengutamakan argumentasi rasional dan hukum syariah di atas kepentingan klan atau faksi. Dalam menangani konflik, ia selalu berusaha mencari solusi yang didasarkan pada teks-teks suci, bahkan ketika solusi tersebut secara politis tidak menguntungkan dirinya. Sikap ini menunjukkan penolakan total terhadap pendekatan Machiavellian dalam tata kelola negara.
Ali dikenal karena kesederhanaannya yang ekstrem, bahkan ketika ia memegang tampuk kekuasaan tertinggi. Laporan sejarah menggambarkan bagaimana Ali hidup dalam kemiskinan sukarela, menambal pakaiannya sendiri, dan menolak hak istimewa yang melekat pada posisinya. Filosofi zuhud (asketisme) ini adalah inti dari integritasnya dan menjadi senjata terkuatnya melawan korupsi administratif.
Keterikatan yang rendah terhadap harta duniawi memastikan bahwa keputusan-keputusannya terkait Baitul Mal (kas negara) murni didorong oleh kepentingan publik, bukan pribadi. Ia menetapkan standar yang sangat tinggi bagi para pegawainya: jika pemimpin puncak hidup sederhana, maka tidak ada tempat bagi kemewahan atau penyelewengan di tingkatan bawah.
“Demi Allah, sungguh dunia kalian ini bagiku lebih hina daripada tulang babi di tangan orang yang berpenyakit kusta.”
— Dari ucapan Ali bin Abi Thalib (Nahj al-Balaghah)
Sebagai salah satu pahlawan perang Islam, keberanian fisik Ali tidak diragukan. Namun, dalam konteks kepemimpinan, yang lebih relevan adalah keberanian moralnya—kemampuannya untuk mengambil keputusan yang benar meskipun berisiko tinggi terhadap keselamatan politik atau bahkan nyawanya. Ini terlihat jelas dalam penolakannya untuk menunda hukuman bagi para pelaku pembunuhan Utsman, sebuah tuntutan politik yang bisa saja meredakan ketegangan, namun akan mengorbankan prinsip keadilan yang ia yakini mutlak.
Tantangan terbesar yang dihadapi Ali pada awal kekhalifahannya adalah ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, yang telah tumbuh subur seiring melimpahnya harta rampasan perang. Administrasi sebelumnya telah cenderung mendistribusikan kekayaan berdasarkan senioritas dalam Islam atau kedekatan dengan pusat kekuasaan, menciptakan kelas elit yang kaya raya.
Keputusan pertama Ali yang mengejutkan elit Makkah dan Madinah adalah memberlakukan prinsip kesetaraan mutlak dalam pembagian harta dari Baitul Mal. Ia menolak sistem yang memberi tunjangan (ata') lebih besar kepada Sahabat yang lebih dulu memeluk Islam atau mereka yang berstatus sosial tinggi. Di mata Ali, semua Muslim adalah sama di hadapan hukum dan negara.
Ia menetapkan bahwa distribusi harus berdasarkan kebutuhan, bukan status. Ia bahkan dilaporkan memerintahkan agar harta Baitul Mal dibagikan habis setiap minggunya hingga tidak tersisa satu dirham pun, demi mencegah penumpukan yang dapat memicu korupsi dan ketamakan. Tindakan ini merupakan penegasan radikal dari hak-hak sipil dan ekonomi warga negara.
Ali menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan mengumumkan bahwa ia akan menyelidiki dan menyita kekayaan yang diperoleh secara tidak sah oleh para pejabat era sebelumnya. Ia bersumpah untuk mengembalikan setiap dirham yang diambil dari Baitul Mal, meskipun kekayaan itu telah digunakan untuk membeli budak atau properti. Langkah ini, meskipun sangat adil dari sudut pandang syariah, adalah alasan utama mengapa ia kehilangan dukungan dari faksi-faksi kaya raya, yang kemudian berbalik menjadi musuhnya.
Komitmen Ali terhadap akuntabilitas finansial tidak mengenal kompromi. Ia memandang bahwa harta publik adalah amanah yang harus dikelola dengan ketelitian tertinggi. Penyitaan ini bukan sekadar tindakan menghukum, tetapi tindakan pencegahan sistemik terhadap pembentukan oligarki berbasis kekayaan hasil eksploitasi kekuasaan.
Dalam penunjukan pejabat, Ali menerapkan sistem meritokrasi yang ketat. Ia dengan tegas menolak menunjuk kerabatnya sendiri, Bani Hasyim, ke posisi-posisi penting jika ada kandidat yang lebih kompeten di luar klan. Baginya, nepotisme adalah bentuk korupsi yang melemahkan sistem dan mengkhianati amanah rakyat.
Prinsip ini termuat jelas dalam suratnya yang terkenal kepada Malik al-Asytar, Gubernur Mesir. Dalam surat itu, Ali menginstruksikan gubernurnya untuk memilih pejabat berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan integritas moral, bukan karena hubungan pribadi atau dukungan politik. Surat ini adalah piagam administrasi publik yang mendefinisikan standar birokrasi Islam ideal.
Surat Ali kepada Malik al-Asytar sering dianggap sebagai mahakarya teori pemerintahan Islam. Dokumen ini bukan hanya panduan taktis, tetapi juga manifesto filosofis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, yang menekankan tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan yudisial.
Ali menekankan bahwa rakyat bukanlah budak atau bawahan, melainkan mitra dalam negara yang harus dilayani. Ia mengingatkan Al-Asytar bahwa seorang pemimpin harus memiliki hati yang penuh kasih, lembut, dan tidak serakah. Tugas utama pemimpin adalah melindungi hak-hak kelompok rentan:
Dalam suratnya, Ali menekankan pentingnya independensi peradilan. Ia menginstruksikan Al-Asytar untuk menunjuk hakim yang memiliki kualitas terbaik—yang tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah marah, dan memiliki kemampuan mendalam dalam hukum. Hakim harus menerima gaji yang layak agar mereka tidak tergoda oleh suap atau tekanan politik.
Visi Ali adalah sistem peradilan yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif. Seorang pemimpin harus tunduk pada hukum yang sama seperti rakyatnya. Pemisahan fungsi ini, meskipun tidak secara formal diartikulasikan dalam terminologi modern, merupakan fondasi penting dalam tata kelola yang adil.
Meskipun Ali adalah pemimpin militer ulung, ia memandang tentara sebagai instrumen perlindungan, bukan opresi. Ia menegaskan bahwa militer harus digaji dengan baik dan dihormati, namun tugas mereka harus selalu diarahkan untuk menjaga perdamaian dan melindungi rakyat dari ancaman eksternal, bukan menjadi alat penindasan internal. Kunci kepemimpinan militer adalah disiplin etis.
Ali juga sangat menekankan pentingnya peran intelijen dan mata-mata (sebagai pengawas internal) untuk memastikan semua pejabat bertindak sesuai hukum, namun ia mewanti-wanti bahwa intelijen harus jujur dan tidak boleh digunakan untuk memfitnah atau mengintimidasi rakyat.
Masa kekhalifahan Ali adalah periode konflik sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiga konflik besar (Perang Jamal, Perang Siffin, dan perpecahan dengan Khawarij di Nahrawan) mendefinisikan eranya. Dalam setiap konflik ini, Ali dihadapkan pada dilema antara stabilitas politik dan keharusan moral.
Ali tidak pernah mencari perang, tetapi ketika konflik tidak dapat dihindari, ia berjuang untuk menegakkan tatanan yang benar. Konflik-konflik ini berakar pada dua hal: tuntutan segera untuk menghukum pembunuh Utsman (yang Ali setuju tetapi menunda hingga negara stabil) dan penolakan Muawiyah di Syam untuk mengakui legitimasinya, yang diperparah oleh penolakan Ali untuk membiarkan Muawiyah tetap berkuasa di wilayahnya.
Di Siffin, Ali menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dalam memprioritaskan dialog. Sebelum pertempuran, ia berulang kali mengirim utusan untuk bernegosiasi, berusaha menghindari pertumpahan darah sesama Muslim. Ketika air sungai Eufrat dikuasai oleh pasukan Muawiyah, Ali merebutnya kembali namun, berdasarkan prinsip moral, ia mengizinkan pasukan Muawiyah untuk minum. Tindakan ini menunjukkan keutamaan etika perang dan kemanusiaan.
Konflik dengan Khawarij (kelompok yang awalnya mendukung Ali tetapi kemudian menentangnya berdasarkan interpretasi harfiah dan ekstremis terhadap hukum) adalah tantangan paling menyakitkan bagi kepemimpinannya.
Khawarij menolak arbitrase di Siffin dan mengklaim bahwa Ali telah berdosa karena menyerahkan keputusan kepada manusia, bukan hanya kepada Tuhan. Mereka mengkafirkan Ali dan pengikutnya. Kepemimpinan Ali dalam menghadapi Khawarij adalah model bagaimana seorang pemimpin harus menangani ekstremisme ideologis:
Keputusan Ali melawan Khawarij menunjukkan bahwa toleransi memiliki batasnya ketika kelompok radikal mengancam fondasi negara dan masyarakat. Ia membela tatanan, bahkan dengan harga yang mahal.
Representasi komitmen Ali terhadap Al-Adl (Keadilan).
Filsafat politik Ali dapat diringkas dalam satu kata: Al-Haqq (Kebenaran/Keadilan). Bagi Ali, kekuasaan bukan hak, melainkan beban. Kekuasaan hanya sah selama ia digunakan untuk menegakkan hukum Tuhan dan melayani rakyat. Jika kepemimpinan melenceng, ia kehilangan legitimasi moral, terlepas dari dukungan politiknya.
Kritik utama terhadap kepemimpinan Ali, terutama dari sudut pandang pragmatis, adalah bahwa ia terlalu idealis. Ketika dihadapkan pada pilihan antara stabilitas jangka pendek yang dicapai melalui kompromi politik (misalnya, membiarkan Muawiyah tetap berkuasa atau menunda reformasi Baitul Mal) dan keadilan mutlak, Ali selalu memilih keadilan mutlak.
Keputusan ini secara fundamental merusak basis kekuasaan politiknya. Para pragmatis berpendapat bahwa Khalifah harusnya lebih fleksibel, mengamankan posisi terlebih dahulu, baru kemudian menerapkan reformasi. Ali menolak premis ini, meyakini bahwa penundaan keadilan sama dengan pengkhianatan terhadap amanah. Keberanian Ali adalah penolakannya untuk mengkompromikan prinsip demi kekuasaan.
Meskipun masa kekhalifahannya didominasi oleh konflik, Ali tetap berusaha mempertahankan prinsip syura. Namun, ia membedakan antara konsultasi dalam masalah taktis dan konsultasi dalam masalah prinsipil. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariah dan keadilan (Al-Haqq), tidak ada ruang untuk negosiasi atau konsensus yang melanggar dasar-dasar hukum. Syura diaplikasikan dalam strategi militer, administrasi, dan penunjukan, tetapi bukan pada prinsip-prinsip moral fundamental.
Hal ini menjelaskan mengapa ia berkeras menyamakan pembagian harta. Meskipun banyak sahabat senior menentang, Ali berargumen bahwa prinsip kesetaraan dalam pembagian adalah inti dari Islam, dan tidak dapat diubah oleh kesepakatan politik mayoritas.
Sebagai seorang pemimpin yang juga ulama tertinggi, Ali menetapkan preseden penting: kepemimpinan politik dan keilmuan harus beriringan. Ia mengingatkan para pejabatnya bahwa kekuasaan tidak boleh melampaui batas-batas syariah. Para ulama, yang ia sebut sebagai ‘pewaris para nabi’, memiliki kewajiban untuk menegur penguasa yang zalim. Dalam pandangan Ali, penguasa dan ulama harus bekerja sama demi kebaikan umat, namun ulama harus tetap menjaga independensi kritis mereka.
Meskipun masa kekhalifahan Ali relatif singkat dan penuh konflik, warisannya jauh melampaui lingkup kekuasaannya. Warisan terbesarnya adalah teks dan ajaran yang terkandung dalam Nahj al-Balaghah, yang berfungsi sebagai manual abadi bagi tata kelola negara yang etis dan bertanggung jawab.
Di era modern, di mana korupsi sistemik menjadi tantangan global, penekanan Ali pada integritas fiskal dan akuntabilitas pejabat menjadi sangat relevan. Model Ali mengajarkan bahwa kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan, bukan memperkaya lingkaran kecil elit. Filosofi ini menentang keras fenomena kroni kapitalisme.
“Seorang gubernur harus tahu bahwa penipuan dan pengkhianatan di tempat kerja, yang paling buruk adalah yang berkaitan dengan keuangan publik.”
— Pesan Ali bin Abi Thalib kepada pejabatnya.
Instruksi Ali kepada Malik al-Asytar tentang perlindungan terhadap kaum non-Muslim dan kelompok rentan menetapkan standar universal tentang hak asasi manusia dalam konteks pemerintahan Islam. Ia memerintahkan agar perlindungan dan keadilan diberikan kepada semua warga negara tanpa memandang agama atau status sosial. Ini adalah fondasi bagi kewarganegaraan inklusif.
Cara Ali menangani oposisi—dimulai dari dialog mendalam, menghindari kekerasan kecuali untuk membela diri dan menjaga ketertiban umum—adalah pelajaran berharga bagi negara-negara modern yang menghadapi gerakan ekstremis atau separatis. Ali mengajarkan bahwa kekuatan argumen harus diutamakan sebelum kekuatan senjata.
Untuk mencapai kedalaman yang diperlukan dalam menganalisis kepemimpinan Ali, penting untuk memahami epistemologi (teori pengetahuan) di balik keputusannya. Ali memandang realitas politik melalui lensa pengetahuan intuitif dan pemahaman tekstual yang mendalam, bukan melalui kalkulasi untung rugi ala politisi biasa. Kepemimpinannya adalah manifestasi dari al-Hikmah (kebijaksanaan filosofis) yang diterapkan dalam urusan negara.
Bagi Ali, ilmu tidak hanya berfungsi sebagai alat kognitif, tetapi sebagai imperatif moral untuk bertindak. Ia berpendapat bahwa pengetahuan tanpa implementasi keadilan adalah kegagalan kepemimpinan. Ini yang menjelaskan mengapa ia tidak pernah menunda reformasi, meskipun ia tahu bahwa reformasi tersebut akan memicu perlawanan. Prinsipnya, kebenaran harus dihidupkan, bukan hanya dipelajari.
Dalam banyak khutbahnya, ia mengkritik para ulama yang hanya berbicara kebenaran tetapi tidak berani menerapkannya dalam tindakan politik. Ali adalah antitesis dari kepemimpinan yang bersembunyi di balik retorika sambil mengabaikan praktik keadilan nyata.
Periode kepemimpinan Ali adalah serangkaian krisis yang tak terputus. Dalam manajemen krisis, ia selalu kembali pada fondasi moral. Misalnya, dalam menghadapi Muawiyah, tuntutan politik Muawiyah adalah agar Ali menyerahkan Syam. Solusi pragmatis mungkin adalah membiarkan Muawiyah di sana untuk sementara waktu demi persatuan umat, tetapi Ali menolaknya karena Muawiyah telah terang-terangan menolak baiat yang sah dan menentang prinsip sentralisasi Baitul Mal. Menerima Muawiyah berarti mengkompromikan legitimasi kekhalifahan dan membiarkan benih perpecahan struktural tetap ada.
Ali memilih menghadapi badai perpecahan (konflik) daripada membiarkan penyakit (ketidakadilan struktural) merusak tubuh umat secara perlahan. Ini adalah strategi manajemen krisis yang didasarkan pada eliminasi akar masalah, bukan sekadar pengobatan gejala.
Ali mengembangkan konsep hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat yang sangat maju. Ia menyatakan: "Hak saya atas kamu tidak akan pernah sempurna kecuali kamu juga mempunyai hak atas saya." Ia menolak gagasan bahwa pemimpin memiliki hak tunggal atas ketaatan tanpa kewajiban moral yang setara. Hubungan ini didasarkan pada kontrak sosial yang diikat oleh hukum Tuhan.
Ketika rakyat memenuhi kewajibannya (ketaatan yang sah), penguasa harus memenuhi kewajibannya (keadilan dan pelayanan). Jika penguasa gagal, kontrak itu secara moral dilanggar. Konsep ini memberikan legitimasi teologis pada hak rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban dari penguasa mereka, sebuah ide yang radikal pada masa itu dan tetap kuat hingga kini.
Kisah kepemimpinan Ali adalah pelajaran tentang harga yang harus dibayar untuk idealisme. Komitmennya yang kaku terhadap keadilan dan integritas akhirnya menyebabkan isolasi politiknya. Mereka yang diuntungkan oleh sistem lama, atau yang merasa terancam oleh reformasinya, bersatu melawannya.
Keputusan Ali untuk merombak total distribusi Baitul Mal secara langsung mengasingkan banyak Sahabat senior yang sebelumnya menikmati tunjangan lebih besar. Ini bukan sekadar masalah uang; ini adalah masalah status dan kehormatan kabilah. Dalam masyarakat suku, Ali telah menghancurkan hierarki sosial yang telah lama terbentuk berdasarkan senioritas klan dan pencapaian militer awal.
Ali memandang bahwa hierarki dalam Islam harus berdasarkan ketakwaan dan bukan kekayaan atau kekuasaan duniawi. Penolakan terhadap hierarki berbasis materiil ini adalah pukulan telak bagi para elite, yang kemudian beralih ke Muawiyah, yang menawarkan stabilitas dan menjanjikan pengembalian hak istimewa mereka.
Salah satu kelemahan pragmatis Ali adalah ketidakmampuannya (atau keengganannya) untuk terlibat dalam propaganda politik yang licik. Sementara lawannya, Muawiyah, dikenal ahli dalam membangun narasi dan memobilisasi dukungan melalui retorika politik, Ali mengandalkan otoritas kebenaran semata. Ia percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang tanpa perlu manipulasi informasi.
Akibatnya, narasi-narasi yang merugikan Ali, terutama mengenai perannya dalam konflik-konflik awal, menyebar luas, menciptakan keraguan di kalangan umat dan mengikis dukungan publik, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekhalifahan seperti Syam.
Menjelang akhir hayatnya, Ali memimpin dalam situasi di mana basis dukungannya semakin menyempit, terbagi antara loyalis yang teguh, kelompok yang bimbang, dan ekstremis yang menentangnya. Ia sering kali menghadapi kesulitan dalam memobilisasi pasukan yang sepenuhnya setia, karena semangat kabilah dan kepentingan pribadi telah melampaui semangat persatuan teologis.
Kepemimpinan Ali menjadi simbol perjuangan seorang individu yang mempertahankan prinsip di atas segalanya, bahkan jika itu berarti mengorbankan keamanan pribadinya dan stabilitas jangka pendek pemerintahannya. Kematiannya, akibat serangan Khawarij saat shalat, adalah penutup tragis bagi seorang pemimpin yang dibunuh oleh ekstremisme yang ia lawan dengan penuh kesabaran dan argumen selama masa hidupnya.
Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menawarkan cetak biru yang tak tertandingi untuk pemerintahan yang berintegritas dan etis. Ia membuktikan bahwa kekuasaan, jika dipimpin oleh keadilan moral yang absolut, dapat menjadi instrumen perubahan sosial yang radikal. Meskipun ia gagal memenangkan perang politik dan militer melawan faksi-faksi yang lebih pragmatis, ia memenangkan pertempuran moral dan filosofis dalam sejarah Islam.
Inti dari warisannya terletak pada penekanannya terhadap empat pilar utama:
Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah studi kasus abadi tentang bagaimana idealisme moral dapat bentrok dengan realitas politik. Ia menunjukkan bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga bagi seorang pemimpin, meskipun harga politiknya bisa berupa kehancuran diri. Kisahnya tetap relevan, menantang setiap pemimpin di dunia untuk menguji apakah keputusan mereka didasarkan pada kebenaran dan pelayanan publik, atau hanya pada kepentingan kekuasaan sempit dan jangka pendek.
Warisan Ali menjulang tinggi sebagai monumen bagi mereka yang percaya bahwa tujuan mulia harus dicapai melalui cara-cara yang mulia, dan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan rakyat, bukan tuan mereka.