BAPPENAS Pusat: Jantung Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang lebih dikenal dengan singkatan BAPPENAS, merupakan institusi sentral yang memegang peran vital dan tidak tergantikan dalam arsitektur tata kelola pemerintahan Indonesia. Khususnya, fokus pada BAPPENAS Pusat menyoroti fungsi otaknya, yaitu inti pengambilan keputusan strategis, perumusan visi jangka panjang, dan koordinasi lintas sektor yang memastikan pembangunan nasional bergerak secara terarah dan terintegrasi. Institusi ini bukan sekadar birokrasi, melainkan lokus utama tempat cita-cita pembangunan bangsa diterjemahkan menjadi dokumen perencanaan yang bersifat mengikat dan panduan bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Peran BAPPENAS Pusat mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari merancang kerangka makroekonomi, menentukan prioritas investasi infrastruktur, hingga memastikan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terintegrasi dalam setiap aspek kebijakan. Tanpa koordinasi yang kuat dari BAPPENAS Pusat, pembangunan di Indonesia berpotensi berjalan sporadis, tumpang tindih, dan tidak efisien. Oleh karena itu, memahami mekanisme kerja, struktur internal, dan mandat hukum yang diemban oleh lembaga ini adalah kunci untuk mengurai bagaimana Indonesia merencanakan masa depannya.

Sejarah Evolusi dan Kedudukan Strategis

Sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia telah melalui transformasi panjang, mencerminkan kebutuhan adaptif negara dalam menghadapi tantangan domestik dan global. Cikal bakal BAPPENAS Pusat dapat ditelusuri kembali ke lembaga-lembaga perencanaan sebelumnya yang silih berganti disesuaikan dengan sistem politik dan kebutuhan pembangunan rezim yang berkuasa. Namun, esensi tugasnya—yaitu merumuskan strategi dan mengalokasikan sumber daya secara bijaksana—selalu dipertahankan.

Kedudukan BAPPENAS Pusat sangat strategis. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, ia berada langsung di bawah Presiden dan memiliki fungsi kementerian teknis dalam hal perencanaan pembangunan. Hal ini memberikan kekuatan politik yang signifikan kepada lembaga ini untuk mengkoordinasikan dan bahkan "memaksa" kementerian lain agar sejalan dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Kekuatan koordinasi ini merupakan diferensiasi utama BAPPENAS dibandingkan lembaga lain. Pusat perencanaan ini memastikan bahwa belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah investasi yang terukur dan berkorelasi langsung dengan sasaran RPJMN.

Landasan Hukum dan Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan BAPPENAS Pusat bersumber dari Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UU ini menetapkan kerangka hukum yang formal bagi siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks ini, BAPPENAS Pusat menjadi penafsir dan pelaksana utama dari semangat UU tersebut. Proses penyusunan RPJMN, misalnya, melibatkan dialog intensif, konsultasi publik, dan sinkronisasi data yang sangat detail, seluruhnya dikendalikan dari kantor pusat di Jakarta.

Selain UU SPPN, Peraturan Presiden yang mengatur organisasi dan tata kerja BAPPENAS secara spesifik mendefinisikan tanggung jawab setiap Deputi dan unit kerja di tingkat pusat. Deputi-deputi inilah yang menjadi tulang punggung analisis sektoral dan tematik. Mereka tidak hanya merencanakan, tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan bahwa setiap program kerja kementerian teknis (K/L) memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan relevan dengan tujuan nasional.

Anatomi Organisasi BAPPENAS Pusat

Untuk menjalankan mandat perencanaan yang kompleks, struktur organisasi BAPPENAS Pusat dirancang secara spesialis dan terperinci. Struktur ini dipimpin oleh Kepala BAPPENAS (yang seringkali merangkap sebagai Menteri PPN) dan didukung oleh sejumlah Deputi yang bertanggung jawab atas bidang perencanaan tertentu. Kedalaman organisasi inilah yang memungkinkan BAPPENAS Pusat mengelola informasi pembangunan dari Sabang sampai Merauke.

Peran Utama Para Deputi

Di bawah Kepala BAPPENAS, terdapat sejumlah Deputi yang memiliki spesialisasi sektoral. Masing-masing Deputi membawahi Direktorat yang lebih spesifik. Struktur ini memastikan bahwa setiap isu pembangunan, mulai dari energi hingga pendidikan, ditangani oleh tim ahli yang berdedikasi. Sinkronisasi antar-Deputi adalah kunci keberhasilan BAPPENAS Pusat dalam menciptakan kebijakan yang holistik, tidak terkotak-kotak (un-siloed).

1. Deputi Bidang Ekonomi: Bertanggung jawab atas perencanaan makroekonomi, fiskal, sektor keuangan, perdagangan, investasi, dan industri. Tugas utamanya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
2. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Fokus pada isu-isu krusial seperti perubahan iklim, energi terbarukan, pengelolaan sumber daya air, kehutanan, dan transisi menuju ekonomi hijau. Perannya sangat sentral dalam memastikan perencanaan yang berbasis keberlanjutan.
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMK): Menangani sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan perlindungan sosial. Merupakan garda depan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana: Ini adalah Deputi yang merencanakan infrastruktur fisik negara, meliputi transportasi, energi, perumahan, dan infrastruktur digital. Keputusannya sangat menentukan proyek-proyek strategis nasional (PSN).
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukam): Memastikan bahwa perencanaan pembangunan juga mempertimbangkan stabilitas politik, reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan keamanan nasional sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi.
6. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah: Bertanggung jawab atas perencanaan kewilayahan, termasuk isu pemerataan antardaerah, pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.
7. Deputi Bidang Pendanaan dan Kerjasama Pembangunan: Mengelola sumber-sumber pendanaan, baik domestik maupun internasional, serta memfasilitasi kerjasama dengan lembaga donor dan negara mitra.

Fungsi Direktorat sebagai Unit Pelaksana Teknis

Di bawah Deputi, Direktorat-Direktorat bekerja lebih detail. Sebagai contoh, di bawah Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, terdapat Direktorat Transportasi yang spesifik merancang jaringan kereta api, pelabuhan, dan bandara, dan Direktorat Energi, Mineral, dan Pertambangan yang merumuskan bauran energi nasional. Seluruh data, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat-Direktorat ini dikonsolidasikan dan disinkronkan di tingkat Deputi sebelum diajukan kepada Kepala BAPPENAS dan disepakati sebagai kebijakan BAPPENAS Pusat.

Instrumen Perencanaan Utama: RPJPN, RPJMN, dan RKP

Tugas paling fundamental dari BAPPENAS Pusat adalah mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan utama yang menjadi tulang punggung administrasi negara. Dokumen-dokumen ini tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga politis, karena harus menyerap visi dan misi Presiden terpilih sambil tetap berpegang pada visi jangka panjang bangsa.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

RPJPN adalah dokumen visi yang memandang ke depan selama 20 tahun. RPJPN berfungsi sebagai panduan filosofis dan strategis yang menentukan arah besar kemana Indonesia harus melangkah. BAPPENAS Pusat menjadi arsitek utama RPJPN, memastikan bahwa visi besar ini mampu bertahan melintasi perubahan kepemimpinan politik. RPJPN menjadi jangkar stabilitas perencanaan, memastikan bahwa kebijakan jangka pendek tidak menyimpang dari tujuan nasional yang lebih besar, seperti menjadi negara maju atau keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Proses penyusunan RPJPN sangat mendalam. Ia dimulai dengan studi prospektif (foresight studies) yang dilakukan oleh para ahli di BAPPENAS Pusat, melibatkan proyeksi demografi, analisis tren global, dan simulasi dampak kebijakan. Dokumen ini mendefinisikan sasaran makro, seperti target pertumbuhan PDB, indeks kualitas SDM, dan peta jalan industrialisasi, yang akan menjadi tolok ukur bagi empat kali masa RPJMN berikutnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

RPJMN adalah manifestasi operasional dari RPJPN dalam periode lima tahun, sejalan dengan siklus politik. RPJMN menerjemahkan janji-janji kampanye Presiden terpilih ke dalam sasaran, strategi, dan program kerja yang terukur. Dalam proses ini, BAPPENAS Pusat berperan sebagai penerjemah utama, menjembatani antara visi politik dengan realitas teknis dan anggaran.

Setiap RPJMN memuat Prioritas Nasional (PN), yang merupakan program unggulan yang harus dicapai dalam lima tahun. Contohnya bisa berupa percepatan infrastruktur, reformasi birokrasi, atau penguatan sistem kesehatan. Penetapan PN ini melalui serangkaian pembahasan ketat yang dikoordinasikan langsung oleh Sekretariat Utama BAPPENAS Pusat, melibatkan seluruh kementerian dan pemerintah daerah. Kualitas RPJMN sangat menentukan efektivitas pemerintahan, karena inilah dokumen yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

RKP adalah dokumen perencanaan tahunan. Jika RPJMN adalah peta lima tahun, RKP adalah langkah perjalanan satu tahun. RKP merupakan hasil sinkronisasi anggaran dan program. BAPPENAS Pusat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dalam APBN (melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan) benar-benar mendukung sasaran yang tertuang dalam RPJMN.

Siklus RKP dimulai jauh sebelum tahun anggaran berjalan. Ini melibatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat daerah, yang kemudian ditarik ke tingkat provinsi, dan puncaknya adalah Musrenbang Nasional yang dipimpin oleh BAPPENAS Pusat. Melalui Musrenbangnas, berbagai kebutuhan regional disaring, diselaraskan, dan diprioritaskan agar selaras dengan agenda nasional. Ini menunjukkan bahwa meskipun BAPPENAS berada di pusat, proses perencanaannya bersifat partisipatif dan inklusif, mengakomodasi kebutuhan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up) sekaligus memastikan kepatuhan pada visi pusat (top-down).

BAPPENAS Pusat dan Integrasi Isu Global: SDGs dan Perubahan Iklim

Di era globalisasi, perencanaan nasional tidak dapat dipisahkan dari komitmen internasional. BAPPENAS Pusat telah mengambil peran terdepan dalam mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa ke dalam kerangka perencanaan nasional. Integrasi ini bukan hanya formalitas, tetapi upaya substansial untuk memastikan pembangunan Indonesia bersifat inklusif, lestari, dan berorientasi jangka panjang.

Penerjemahan SDGs ke RPJMN

BAPPENAS Pusat memimpin upaya penerjemahan 17 Tujuan SDGs, yang mencakup 169 target global, menjadi target nasional yang kontekstual dengan kondisi Indonesia. Proses ini melibatkan pemetaan menyeluruh oleh Deputi terkait, seperti Deputi PMK untuk isu kesehatan dan pendidikan, dan Deputi SDA dan Lingkungan Hidup untuk isu lingkungan dan energi. Hasil dari pemetaan ini adalah Peta Jalan SDGs Nasional, yang menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan.

Lembaga ini secara rutin menerbitkan Laporan Pencapaian SDGs Nasional. Laporan ini merupakan hasil dari koordinasi data yang masif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai K/L. Dengan memegang peran kunci dalam data dan monitoring, BAPPENAS Pusat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pencapaian target global, menjadikannya rujukan utama bagi komunitas internasional dan investor.

Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)

Isu perubahan iklim menjadi agenda kritis yang diarusutamakan oleh BAPPENAS Pusat. Melalui Direktorat terkait, lembaga ini merumuskan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). PPRK bertujuan untuk mengintegrasikan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) ke dalam sektor-sektor pembangunan, termasuk energi, tata ruang, dan pertanian.

PPRK adalah contoh nyata bagaimana BAPPENAS Pusat melakukan perencanaan transformatif. Ini bukan sekadar mitigasi, tetapi bagaimana perencanaan pembangunan secara keseluruhan diubah agar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang minim dampak lingkungan. Hal ini mencakup perencanaan investasi pada infrastruktur hijau, pengembangan kota berkelanjutan, dan transisi energi, semuanya dikoordinasikan secara ketat dari kantor pusat untuk memastikan konsistensi di seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Koordinasi Lintas Sektor dan Kewilayahan

Tantangan terbesar dalam pembangunan Indonesia adalah keragaman geografis dan kompleksitas administratif. BAPPENAS Pusat harus mengatasi hambatan yang sering disebut sebagai "silo sektoral," di mana setiap kementerian bekerja secara independen tanpa koordinasi yang memadai. BAPPENAS Pusat adalah institusi yang diposisikan untuk menjadi pemutus silo tersebut.

Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga (K/L)

Setiap K/L memiliki Rencana Strategis (Renstra). Renstra K/L wajib hukumnya mengacu pada RPJMN yang disusun oleh BAPPENAS Pusat. Mekanisme koordinasi ini diwujudkan melalui forum-forum konsultasi dan evaluasi anggaran yang dipimpin langsung oleh Deputi BAPPENAS. Jika sebuah K/L mengusulkan program yang dianggap tidak selaras dengan Prioritas Nasional, BAPPENAS Pusat memiliki wewenang untuk merekomendasikan penyesuaian, bahkan penundaan, program tersebut.

Proses ini memerlukan kecakapan teknokratis yang tinggi. Misalnya, jika ada target penurunan angka stunting (gizi buruk), BAPPENAS Pusat akan memastikan bahwa program intervensi spesifik tidak hanya dipegang oleh Kementerian Kesehatan, tetapi juga melibatkan Kementerian PUPR (penyediaan air bersih), Kementerian Pertanian (ketahanan pangan), dan Kementerian Sosial (perlindungan sosial). BAPPENAS Pusat menyediakan kerangka kerja holistik yang memadukan peran seluruh aktor ini.

Peran dalam Pembangunan Regional

Indonesia adalah negara kepulauan yang memerlukan pendekatan perencanaan kewilayahan yang spesifik. Deputi Bidang Pengembangan Regional memainkan peran penting dalam menerjemahkan strategi nasional ke dalam rencana tata ruang dan pembangunan daerah. Ini mencakup perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan strategis nasional, dan upaya pemerataan infrastruktur.

Melalui kebijakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi, BAPPENAS Pusat menentukan di mana investasi harus diprioritaskan untuk menciptakan efek berantai (multiplier effect) terbesar. Hal ini membutuhkan interaksi konstan dengan pemerintah provinsi, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, BAPPENAS Pusat memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi menjangkau dan memberdayakan seluruh wilayah di luar Jawa.

Analisis Mendalam: Perencanaan Infrastruktur Strategis Nasional

Salah satu kontribusi paling kasat mata dari BAPPENAS Pusat adalah perumusan kebijakan dan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Daftar PSN, yang seringkali mencakup pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan laut dalam, dan jaringan kereta api, adalah hasil dari proses perencanaan yang ketat dan berbasis kebutuhan riil.

Kriteria dan Proses Penetapan PSN

BAPPENAS Pusat, melalui koordinasi dengan Deputi Sarana dan Prasarana, menerapkan kriteria ketat untuk menentukan apakah sebuah proyek layak masuk dalam daftar PSN. Kriteria ini meliputi dampak ekonomi, manfaat sosial, kelayakan lingkungan, dan kesiapan proyek (readiness criteria). Proses ini melindungi anggaran negara dari proyek-proyek yang tidak efisien atau tidak memiliki studi kelayakan yang memadai.

BAPPENAS Pusat berfungsi sebagai gatekeeper yang memastikan integrasi antarmoda transportasi. Misalnya, pembangunan pelabuhan baru harus diikuti dengan perencanaan aksesibilitas jalan tol dan rel kereta api yang memadai, dan semua itu harus tercantum dan disinkronkan dalam dokumen perencanaan BAPPENAS. Kegagalan koordinasi dalam hal ini akan menciptakan "infrastruktur yang mati," sebuah risiko yang diminimalisir oleh peran sentral BAPPENAS Pusat.

Model Pembiayaan Kreatif

Mengingat keterbatasan fiskal negara, BAPPENAS Pusat telah menjadi pelopor dalam pengembangan model pembiayaan non-APBN untuk infrastruktur, seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP). BAPPENAS Pusat merancang kerangka regulasi dan insentif yang diperlukan untuk menarik investasi swasta dalam proyek-proyek strategis. Ini membuktikan bahwa perencanaan yang dilakukan BAPPENAS tidak hanya terpaku pada penganggaran tradisional, tetapi juga inovatif dalam mencari solusi pendanaan.

Tantangan Kontemporer dan Arah Masa Depan

Meskipun memiliki peran yang sangat kuat, BAPPENAS Pusat menghadapi tantangan yang terus berevolusi, terutama di tengah dinamika politik global, revolusi industri 4.0, dan kebutuhan untuk merespons krisis seperti pandemi atau bencana alam.

Tantangan Data dan Monitoring

Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan kualitas dan ketersediaan data yang cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan. BAPPENAS Pusat memimpin upaya reformasi sistem data pembangunan nasional. Lembaga ini harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber K/L dan daerah untuk menyajikan gambaran pembangunan yang utuh dan real-time. Tanpa data yang solid, perencanaan hanya akan menjadi teori tanpa landasan empiris yang kuat.

Tugas monitoring dan evaluasi (Monev) juga sangat berat. Monev yang dilakukan BAPPENAS Pusat berfungsi untuk menilai seberapa jauh program K/L telah mencapai target RPJMN. Laporan Monev ini menjadi dasar bagi penyesuaian anggaran di RKP tahun berikutnya. Oleh karena itu, integritas dan independensi tim evaluasi di BAPPENAS Pusat sangat krusial untuk menjaga objektivitas perencanaan.

Perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Proyek pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan mega-proyek perencanaan yang sepenuhnya berada di bawah koordinasi strategis BAPPENAS Pusat. Sejak tahap awal, BAPPENAS telah merumuskan konsep, masterplan, dan kerangka regulasi IKN, yang dirancang sebagai kota berkelanjutan, cerdas, dan inklusif.

Peran BAPPENAS Pusat dalam IKN meliputi: (1) Perumusan konsep kota hutan (forest city), (2) Perencanaan infrastruktur dasar dan super-struktur, dan (3) Penyusunan kerangka pembiayaan yang inovatif, yang membutuhkan koordinasi intensif dengan Otorita IKN dan K/L terkait. IKN menjadi proyek percontohan global yang menunjukkan kemampuan perencanaan Indonesia yang ambisius dan visioner.

Penguatan Kapasitas SDM Perencana

Keberhasilan BAPPENAS Pusat sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana. Lembaga ini terus berupaya meningkatkan kapasitas teknokratnya agar memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu multidimensi, mulai dari ekonomi digital, teknologi hijau, hingga geopolitik. Program pelatihan dan rekrutmen di pusat sangat difokuskan untuk menarik talenta terbaik yang mampu berpikir strategis melintasi batas-batas sektoral. Keterampilan ini penting agar perencanaan yang disusun tetap relevan dan futuristik.

Memandang ke Depan: Peran BAPPENAS dalam Mencapai Visi Indonesia Maju

Untuk mencapai visi besar Indonesia Maju, peran BAPPENAS Pusat akan semakin krusial, terutama dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global dan domestik. Perencanaan harus mampu beradaptasi, resilien, dan inklusif. Transformasi digital, misalnya, tidak hanya dilihat sebagai isu teknologi, tetapi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pemerataan akses layanan publik, yang semuanya harus diintegrasikan melalui rencana BAPPENAS.

Perencanaan Berbasis Bukti (Evidence-Based Planning)

Di masa depan, BAPPENAS Pusat akan semakin memperkuat perencanaan berbasis bukti. Ini berarti bahwa setiap keputusan kebijakan, alokasi anggaran, dan penetapan program prioritas harus didukung oleh data ilmiah, hasil riset, dan analisis mendalam. Hal ini akan mengurangi intervensi kebijakan yang didasarkan pada kepentingan jangka pendek atau politis semata, dan memperkuat posisi BAPPENAS sebagai lembaga teknokratis yang independen.

Sinkronisasi Anggaran dan Perencanaan (Linking P and B)

Meskipun sudah diupayakan, tantangan sinkronisasi antara perencanaan (P, BAPPENAS) dan penganggaran (B, Kementerian Keuangan) masih menjadi area perbaikan berkelanjutan. BAPPENAS Pusat harus terus memperkuat kerangka kerja yang memastikan bahwa dokumen perencanaan secara otomatis diterjemahkan menjadi alokasi anggaran yang sesuai dan tepat waktu, sehingga mengurangi inefisiensi dan mempercepat realisasi pembangunan.

Secara keseluruhan, BAPPENAS Pusat adalah arsitek utama masa depan bangsa. Dari penetapan target makroekonomi, penyusunan peta jalan transisi energi, hingga penentuan lokasi proyek strategis di pelosok negeri, semua bermula dari meja perencanaan di kantor pusat. Institusi ini adalah penjamin stabilitas pembangunan, memastikan bahwa Indonesia terus bergerak maju di jalur yang telah direncanakan secara matang dan bertanggung jawab.

Kesimpulan Akhir

BAPPENAS Pusat memegang kendali atas cetak biru (blueprint) pembangunan Indonesia. Dengan mandat yang luas, struktur organisasi yang spesifik, dan instrumen perencanaan yang mengikat, lembaga ini tidak hanya merencanakan apa yang harus dibangun, tetapi juga bagaimana pembangunan itu harus dilaksanakan agar selaras dengan cita-cita nasional yang tertuang dalam konstitusi. Kekuatan koordinasi BAPPENAS Pusat adalah modal utama negara dalam mengelola kompleksitas pembangunan di era modern, menjadikannya pilar tak tergantikan dalam administrasi publik Indonesia.