Dalam ajaran Islam, zakat merupakan salah satu pilar fundamental yang memiliki kedudukan sangat penting. Zakat bukan sekadar ibadah ritual, melainkan juga instrumen ekonomi syariah yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dari mereka yang berkecukupan kepada mereka yang membutuhkan. Selain zakat mal (harta), terdapat pula jenis zakat yang relevan dengan aktivitas ekonomi modern, yaitu zakat kerja atau zakat penghasilan.
Konsep zakat kerja muncul sebagai adaptasi dari prinsip zakat yang meliputi seluruh harta yang berkembang dan diperoleh secara sah. Bagi umat Islam yang memiliki profesi dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mereka, kewajiban zakat tetap melekat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik. Kerja keras dan profesionalisme seorang Muslim adalah bentuk ibadah yang patut diapresiasi, dan sebagian dari hasil kerja tersebut sejatinya memiliki hak bagi fakir miskin dan golongan lain yang berhak menerima zakat.
Dasar hukum zakat kerja bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Banyak ulama kontemporer yang menafsirkan kewajiban zakat mencakup seluruh jenis penghasilan, termasuk gaji, honorarium, komisi, bonus, dan pendapatan dari profesi lainnya. Pendapat ini didasarkan pada makna luas dari "harta" dan "hasil usaha yang baik" yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.
Menghitung zakat kerja umumnya mengikuti kaidah nishab dan haul, mirip dengan zakat mal. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan:
Pendekatan yang paling umum adalah menghitung zakat dari penghasilan bersih (setelah dikurangi kebutuhan pokok). Beberapa lembaga zakat menetapkan nishab zakat penghasilan setara dengan nilai 520 kg beras atau 85 gram emas per tahun. Jika penghasilan seseorang telah mencapai nishab tersebut dan telah berjalan selama satu tahun (haul), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total penghasilan yang mencapai nishab.
Contoh sederhananya: Jika total penghasilan bersih dalam setahun adalah Rp 50.000.000, dan nishab yang ditetapkan adalah Rp 40.000.000, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari Rp 50.000.000, yaitu Rp 1.250.000.
Bagi profesi yang penghasilannya tidak tetap atau tidak memiliki nisab tahunan yang jelas, ada juga yang menganalogikan dengan zakat pertanian atau perdagangan, yaitu dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan jika sudah mencapai kadar tertentu. Namun, interpretasi yang lebih luas dan umum adalah menjumlahkan penghasilan selama setahun dan kemudian menghitung zakatnya jika telah mencapai nishab tahunan.
Bagi mereka yang memiliki utang yang belum terbayar, para ulama berbeda pendapat apakah utang tersebut mengurangi harta yang wajib dizakati. Mayoritas berpendapat bahwa utang produktif (untuk kebutuhan modal usaha) tidak menghalangi kewajiban zakat, sedangkan utang konsumtif (untuk kebutuhan pokok) ada yang membolehkan untuk mengurangi harta zakat.
Mengeluarkan zakat kerja memberikan berbagai manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat luas:
Penting bagi setiap Muslim yang berpenghasilan untuk senantiasa menghitung dan menunaikan zakat kerjanya dengan ikhlas. Jika ragu dalam perhitungan atau penentuan nishab, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan lembaga zakat terpercaya atau ahli agama. Memahami dan mengamalkan zakat kerja adalah wujud ketaatan kita kepada Allah SWT dan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.