Analisis Komprehensif tentang Transformasi Kekhalifahan menjadi Kekaisaran di Syam.
Alt: Simbol Perisai, Gulungan Dokumen, dan Pedang. Melambangkan tata kelola, administrasi, dan kekuatan militer Muawiyah.
Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah satu tokoh paling transformatif dalam sejarah Islam awal. Ia bukan hanya seorang pemimpin militer atau gubernur yang cakap, melainkan arsitek utama yang mengubah wajah komunitas Muslim dari sistem kekhalifahan yang elektif (Rashidun) menjadi dinasti yang terpusat dan militeristik (Umayyah). Perjalanannya dari seorang pemuda Mekah, putra dari tokoh Quraisy yang menentang awal Islam, hingga menjadi penguasa tunggal atas kekaisaran yang membentang luas, mencerminkan pergeseran fundamental dalam tata kelola politik dan sosial.
Pentingnya Muawiyah terletak pada kemampuannya untuk mengkonsolidasikan wilayah yang baru ditaklukkan menjadi sebuah entitas politik yang stabil. Sementara kekhalifahan sebelumnya berjuang dengan isu suksesi dan pemberontakan internal, Muawiyah menawarkan stabilitas, ketertiban, dan efisiensi birokrasi, khususnya dari basis kekuasaannya di Syam (Suriah modern). Pengalaman panjangnya sebagai gubernur wilayah tersebut memberinya pemahaman mendalam tentang administrasi, militer, dan diplomasi—kemampuan yang memungkinkannya memenangkan persaingan politik paling berdarah di era Islam awal, yang dikenal sebagai Fitnah Besar.
Keputusan-keputusan politiknya, terutama yang berkaitan dengan penentuan ahli waris, menciptakan preseden yang akan membentuk struktur kekuasaan Islam selama berabad-abad. Ia adalah tokoh kontroversial; dipuji karena kecerdikannya, kebijakannya, dan perlindungan yang ia berikan terhadap perbatasan, namun juga dikritik tajam karena mengakhiri konsep suksesi berdasarkan meritokrasi dan memperkenalkan sistem ‘Mulk’ (kerajaan atau kekuasaan warisan) ke dalam tatanan Islam.
Muawiyah berasal dari Bani Umayyah, cabang terkemuka dari suku Quraisy di Mekah. Ayahnya, Abu Sufyan, adalah pemimpin Mekah yang terkenal menentang Rasulullah SAW selama fase awal perjuangan di Mekah. Posisi keluarga Muawiyah menempatkannya di pusat elit politik sebelum dan sesudah Islam. Meskipun ayahnya memimpin oposisi di Uhud dan Khandaq, keluarga Umayyah memiliki pengalaman lama dalam diplomasi dan perdagangan internasional, yang mewariskan Muawiyah kecakapan manajerial yang luar biasa.
Muawiyah memeluk Islam pada saat Penaklukan Mekah. Meskipun konversinya relatif terlambat dibandingkan dengan para Sahabat senior, ia segera menunjukkan kesetiaan dan kemampuan yang diakui. Salah satu langkah awalnya yang paling penting adalah menjadi salah satu juru tulis wahyu (Katib al-Wahy) bagi Rasulullah SAW. Peran ini tidak hanya memberinya kedekatan dengan pusat kekuasaan tetapi juga memberinya pelatihan awal dalam literasi dan administrasi dokumen kenegaraan, suatu keterampilan yang sangat langka di kalangan Arab pada masa itu.
Di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Muawiyah segera ditugaskan dalam ekspedisi militer besar-besaran untuk menaklukkan Syam. Awalnya, ia bertugas di bawah saudaranya, Yazid bin Abi Sufyan. Setelah serangkaian kemenangan penting, termasuk Pertempuran Yarmuk, wilayah Syam berhasil diamankan. Ketika Yazid meninggal, Khalifah Umar, yang terkenal karena penilaian karakternya yang tajam dan tak kenal kompromi, menunjuk Muawiyah sebagai Gubernur Damaskus.
Penunjukan ini merupakan bukti kepercayaan Khalifah Umar terhadap kemampuan administratif Muawiyah, meskipun Muawiyah berasal dari keluarga yang baru saja masuk Islam. Muawiyah bertugas di bawah Umar selama bertahun-tahun, mengelola provinsi yang luas dan beragam, yang meliputi masyarakat Arab nomaden, serta populasi Kristen yang besar dan terorganisir dengan baik, yang terbiasa dengan birokrasi Romawi Timur (Bizantium). Di bawah pengawasan Umar, Muawiyah belajar bagaimana menyeimbangkan efisiensi administrasi Bizantium yang ada dengan tuntutan keadilan Islam.
Masa jabatan Muawiyah di Syam, yang berlangsung hampir dua puluh tahun sebelum ia menjadi Khalifah, adalah kunci keberhasilannya. Ini adalah laboratorium politik dan militer di mana ia membangun fondasi dinastinya.
Syam bukanlah Hijaz. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kekaisaran Bizantium yang kuat, dan tata kelolanya memerlukan struktur militer dan birokrasi yang lebih permanen daripada yang digunakan di pusat Hijaz. Muawiyah mempertahankan dan mengadaptasi banyak struktur administrasi yang ditinggalkan oleh Bizantium. Ia mempekerjakan kembali banyak birokrat dan akuntan lokal, yang sebagian besar adalah orang Kristen, karena mereka memiliki keahlian yang diperlukan dalam pencatatan pajak (diwan) dan bahasa Yunani yang merupakan bahasa administrasi resmi di wilayah tersebut.
Pendekatan pragmatis ini—disebut ‘Hilmu’ (toleransi atau kesabaran yang bijaksana)—memungkinkannya untuk mengumpulkan pajak secara efisien dan memastikan kepuasan penduduk lokal. Penduduk Kristen di Syam melihat Muawiyah bukan sebagai penjajah yang mengancam, tetapi sebagai penguasa yang memberikan stabilitas, jauh lebih baik daripada pemerintahan Bizantium yang seringkali menindas secara agama.
Muawiyah menciptakan kekuatan militer yang paling loyal dan terorganisir di kekhalifahan. Tentara Syam, yang dikenal sebagai *Ahl al-Sham*, direkrut dari suku-suku Arab yang telah menetap lama di wilayah tersebut dan yang secara langsung mendapat manfaat dari ekspansi dan gaji negara. Tidak seperti tentara di Irak yang seringkali terpecah oleh kepentingan suku dan ideologi, Ahl al-Sham memiliki kesatuan tujuan dan loyalitas pribadi yang mendalam kepada Muawiyah. Loyalitas ini dibina melalui pembayaran yang teratur, partisipasi dalam kampanye militer yang sukses, dan manajemen suku yang cermat oleh Muawiyah.
Alt: Kapal layar di atas ombak. Melambangkan pembangunan angkatan laut oleh Muawiyah dan ekspansi maritim melawan Bizantium.
Ancaman terbesar bagi Syam datang dari laut. Armada Bizantium mendominasi Mediterania, dan Muawiyah menyadari bahwa tanpa kekuatan maritim, garis pantai Syam akan selamanya rentan. Langkahnya untuk membangun armada Islam yang permanen adalah revolusioner dan sangat berani, karena masyarakat Arab pada umumnya tidak memiliki tradisi pelayaran yang kuat.
Awalnya, gagasan ini ditolak oleh Khalifah Umar karena risiko yang melekat. Namun, di bawah Khalifah Utsman, Muawiyah akhirnya mendapat izin untuk meluncurkan proyek maritimnya. Dengan memanfaatkan sumber daya pelabuhan Syam dan pengetahuan teknis dari orang-orang Koptik Mesir dan penduduk pesisir Syam, Muawiyah berhasil membangun armada yang kuat. Pencapaian besar pertama armada ini adalah penaklukan Siprus (Qubrus), yang menjadi basis penting untuk operasi lebih lanjut melawan Bizantium.
Puncak dari kekuatan lautnya adalah Pertempuran Tiang Kapal (Dhat al-Sawari) di lepas pantai Lycia, di mana armada Muslim mengalahkan angkatan laut Bizantium yang jauh lebih berpengalaman. Kemenangan ini secara efektif mengakhiri dominasi Bizantium di Mediterania Timur dan membuka jalan bagi kampanye militer yang berulang kali menargetkan Konstantinopel sendiri. Keberhasilan maritim ini memberikan Muawiyah prestise yang tidak dimiliki oleh pemimpin Muslim lainnya, memposisikannya sebagai pelindung sejati perbatasan Islam.
Meskipun Muawiyah telah membangun Syam sebagai benteng stabilitas, kekhalifahan pusat di Madinah mulai mengalami gejolak. Pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan merupakan titik balik yang mengarahkan Muawiyah ke panggung politik sentral.
Utsman adalah sepupu Muawiyah dan anggota senior Bani Umayyah. Ketika Utsman dibunuh di Madinah, Muawiyah menolak untuk mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang menggantikan Utsman. Muawiyah berpendapat bahwa Khalifah Ali harus terlebih dahulu mengadili dan menghukum para pembunuh Utsman sebelum menuntut kesetiaan darinya. Muawiyah menggunakan baju berlumuran darah Utsman dan potongan jari istrinya, Na'ilah, sebagai simbol yang dipamerkan di Masjid Agung Damaskus. Simbol-simbol ini secara efektif membangkitkan sentimen moral dan loyalitas suku di antara Ahl al-Sham, yang bersumpah untuk membalas dendam.
Permintaan Qisas (balas dendam yang sah) ini memberikan Muawiyah dasar moral yang kuat untuk menentang otoritas Ali. Bagi Muawiyah, ini bukan hanya masalah politik, melainkan masalah penegakan hukum dan martabat kekhalifahan. Sikap ini memposisikannya sebagai penjaga tatanan, sementara Khalifah Ali berjuang untuk menegakkan kontrol atas wilayah-wilayah yang bergolak.
Konflik memuncak dalam Pertempuran Siffin di tepi Sungai Eufrat. Pertempuran antara pasukan Ali dari Kufah (Irak) dan pasukan Muawiyah dari Syam berlangsung sengit dan tidak ada pihak yang benar-benar menang. Ketika pasukan Ali hampir meraih kemenangan, Muawiyah, atas saran cerdik dari jenderalnya, Amr bin al-'As, memerintahkan pasukannya mengangkat mushaf (Al-Qur'an) di ujung tombak.
Tindakan ini menyiratkan seruan untuk menghentikan pertumpahan darah dan menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase berdasarkan syariat Islam. Meskipun Khalifah Ali menyadari bahwa ini adalah taktik politik untuk menghindari kekalahan total, mayoritas pasukannya menuntut agar ia menerima arbitrase tersebut. Keputusan untuk arbitrasi ini secara politis merusak otoritas Ali, karena ia dipaksa oleh pasukannya sendiri untuk menerima proses yang hasilnya diragukan.
Proses arbitrasi di Dumat al-Jandal, meskipun ambigu, secara efektif melemahkan klaim Ali dan menaikkan status Muawiyah di mata banyak faksi Muslim. Terutama, arbitrasi tersebut menyebabkan perpecahan besar di kubu Ali, menghasilkan kelompok Khawarij, yang menolak baik Ali maupun Muawiyah karena dianggap telah menyerahkan keputusan Allah kepada manusia. Perpecahan ini semakin memperkuat posisi Muawiyah sebagai satu-satunya pemimpin yang relatif stabil di wilayah Islam.
Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh seorang Khawarij, putranya, Hasan bin Ali, diakui sebagai Khalifah di Kufah. Namun, Hasan, yang menghadapi tekanan militer yang intens dari Muawiyah dan kurangnya loyalitas yang solid dari pasukan Irak, memilih jalur negosiasi. Muawiyah, melalui diplomasi yang cerdas dan tawaran finansial yang substansial, berhasil mencapai perjanjian damai dengan Hasan bin Ali.
Perjanjian ini mengakhiri Fitnah Besar. Hasan menyerahkan klaimnya atas kekhalifahan, dengan syarat bahwa Muawiyah memerintah berdasarkan keadilan dan setelah kematiannya, masalah suksesi akan dikembalikan kepada musyawarah komunitas Muslim. Dengan penyerahan Hasan, Muawiyah bin Abu Sufyan diakui sebagai penguasa tunggal atas seluruh kekhalifahan. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, menandai berakhirnya era Rashidun dan dimulainya era Umayyah.
Sebagai khalifah, Muawiyah memimpin dengan gaya yang sangat berbeda dari para pendahulunya. Pemerintahannya ditandai oleh pragmatisme, toleransi yang bijak (*hilm*), dan fokus tak tergoyahkan pada ekspansi dan stabilitas internal.
Salah satu ciri khas pemerintahan Muawiyah adalah penggunaan *hilm* (kebijaksanaan, kesabaran, atau menahan amarah) dalam politik. Muawiyah terkenal menghindari konfrontasi berdarah kecuali benar-benar diperlukan. Ia lebih suka menyelesaikan masalah melalui diplomasi, hadiah, atau bahkan ancaman yang terukur, daripada menggunakan kekuatan militer. Pendekatan ini memungkinkannya mempertahankan kesetiaan faksi-faksi yang beragam dan mengurangi biaya konflik internal.
Kebijakan ini juga diterapkan dalam hubungan dengan komunitas non-Muslim, terutama di Syam. Muawiyah sangat bergantung pada ahli-ahli Kristen, seperti keluarga Sargun, yang memegang posisi kunci dalam birokrasi keuangannya. Ia menghormati perjanjian yang memberikan perlindungan dan kebebasan beragama kepada ‘Ahl al-Dhimma’ (orang-orang yang dilindungi), asalkan mereka membayar pajak *jizyah*. Stabilitas dan toleransi ini merupakan faktor utama yang membuat Syam makmur di bawah pemerintahannya.
Muawiyah menyadari bahwa kekhalifahan yang membentang dari Afrika Utara hingga Iran tidak dapat dikelola hanya dengan prinsip-prinsip tribal. Ia melakukan sentralisasi birokrasi dan mengembangkan sistem *Diwan* (kantor administrasi) yang efisien, banyak di antaranya merupakan kelanjutan dari model Bizantium dan Sassania.
Ini adalah diwan paling vital yang mengumpulkan pajak tanah. Di Syam, diwan ini dipertahankan dalam bahasa Yunani, di Mesir dalam bahasa Koptik, dan di Irak dalam bahasa Pahlavi, sebelum akhirnya di-Arab-kan di masa khalifah selanjutnya. Muawiyah memastikan bahwa pendapatan ini dialirkan ke pusat untuk mendanai militer dan proyek-proyek publik, bukan hanya dikuasai oleh gubernur lokal.
Muawiyah mendirikan *Diwan al-Khatam* (Kantor Segel) sebagai respons terhadap insiden pemalsuan surat-surat resmi kekhalifahan. Kantor ini bertugas menyalin setiap dokumen resmi yang dikeluarkan, menyimpannya dalam arsip pusat, dan menyegel dokumen asli yang dikirimkan. Langkah ini adalah inovasi keamanan administratif yang menunjukkan kepeduliannya terhadap integritas korespondensi negara dan pengendalian informasi, sebuah praktik yang diwarisi dari model kekaisaran Bizantium.
Muawiyah juga memperkuat *Barid*, sistem pos dan komunikasi yang melayani tujuan ganda: mengirimkan surat-surat negara dengan cepat dan yang lebih penting, bertindak sebagai jaringan intelijen rahasia. Petugas Barid tidak hanya mengirimkan surat tetapi juga memantau aktivitas gubernur dan pejabat lokal, memastikan bahwa Muawiyah selalu mendapatkan informasi terkini tentang potensi pemberontakan atau penyalahgunaan kekuasaan di provinsi-provinsi yang jauh. Ini adalah instrumen penting untuk memproyeksikan kekuasaan pusat dari Damaskus.
Di bawah Muawiyah, energi yang sebelumnya dihabiskan dalam perang saudara diarahkan kembali ke ekspansi luar dan perlindungan perbatasan. Kekhalifahan mencapai tingkat stabilitas dan keamanan eksternal yang belum pernah terlihat sejak penaklukan awal.
Meskipun fokusnya adalah Syam, Muawiyah tidak mengabaikan timur. Ia menunjuk gubernur yang kuat di Irak, terutama Ziyad bin Abihi (yang kemudian dikenal sebagai Ziyad bin Abi Sufyan setelah diakui secara kontroversial oleh Muawiyah). Ziyad menjalankan pemerintahan yang keras namun efektif di Bashra dan Kufah, menumpas pemberontakan Khawarij dan mengkonsolidasikan kembali kontrol pusat atas Persia dan Khorasan.
Di bawah Ziyad dan penerusnya, pasukan Muslim menembus lebih jauh ke Timur, mencapai sungai Oxus dan melakukan ekspedisi penting ke Transoxiana, membuka jalan bagi penaklukan penuh wilayah tersebut di masa depan.
Tujuan utama Muawiyah adalah Bizantium. Ia melancarkan serangan darat yang teratur melalui perbatasan Anatolia setiap musim panas (yang disebut *Sa’ifa*). Kampanye-kampanye ini tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan harta rampasan tetapi juga untuk menjaga moral militer dan memastikan kesiapan tempur pasukan Syam.
Ambisi terbesar Muawiyah adalah penaklukan Konstantinopel, jantung Kekaisaran Bizantium. Ia melancarkan dua pengepungan besar, meskipun detail kronologisnya kadang diperdebatkan oleh sejarawan. Pengepungan yang paling terkenal adalah yang berlangsung selama beberapa waktu. Meskipun armada dan tentara Umayyah sangat kuat, pertahanan Konstantinopel yang termasyhur dan penggunaan 'Api Yunani' oleh Bizantium terbukti menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi.
Meskipun pengepungan ini gagal, kampanye tersebut menunjukkan kepada dunia bahwa kekhalifahan Islam sekarang menjadi kekuatan super yang mampu melancarkan operasi militer jarak jauh dan berkelanjutan terhadap kota terkuat di dunia saat itu. Kampanye ini juga penting karena melibatkan sejumlah Sahabat senior, termasuk Abu Ayyub al-Ansari, yang meninggal di sana, memberikan nilai keagamaan yang tinggi bagi upaya tersebut.
Muawiyah juga memprioritaskan konsolidasi wilayah di Maghreb (Afrika Utara). Ia menunjuk Uqba bin Nafi' sebagai komandan yang bertanggung jawab atas ekspansi ke barat. Uqba mendirikan kota Kairouan (Qayrawan) di Tunisia, yang berfungsi sebagai pangkalan militer permanen yang vital, memastikan bahwa pasukan Muslim tidak hanya lewat tetapi juga membangun infrastruktur untuk mengontrol wilayah baru tersebut secara permanen. Ekspansi di Afrika Utara ini memerlukan pertempuran terus-menerus melawan suku-suku Berber dan sisa-sisa otoritas Bizantium di wilayah pesisir.
Warisan Muawiyah yang paling kontroversial adalah perubahan yang ia lakukan terhadap prinsip suksesi kekhalifahan. Ia secara efektif mengubah sistem yang didasarkan pada musyawarah (walaupun seringkali diperebutkan) menjadi sistem monarki yang diwariskan.
Berbeda dengan sistem Rashidun di mana pengganti dipilih dari kalangan Sahabat senior, Muawiyah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mencalonkan putranya, Yazid, sebagai ahli warisnya (Wali al-Ahd) ketika Muawiyah masih hidup. Tindakan ini, yang dikenal sebagai ‘Bai’ah untuk Yazid’, memerlukan kampanye politik yang ekstensif dan kadang-kadang brutal.
Muawiyah berargumen bahwa penunjukan ini diperlukan untuk mencegah terulangnya Fitnah, yang telah merenggut nyawa dua khalifah dan menyebabkan pertumpahan darah yang mengerikan. Ia mengklaim bahwa stabilitas hanya dapat dijamin jika penggantinya telah ditentukan dan disetujui di muka. Dengan menggunakan kekayaan negara dan pengaruh diplomatik yang luas, ia mendapatkan sumpah setia (bai’ah) dari berbagai provinsi, termasuk Syam, Mesir, dan Irak.
Namun, langkah ini mendapat tentangan keras dari beberapa tokoh senior di Hijaz, termasuk Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair. Bagi para penentang ini, tindakan Muawiyah merupakan penyimpangan total dari prinsip-prinsip Islam awal, mengubah Kekhalifahan menjadi ‘Mulk’ (kerajaan duniawi) yang berpusat pada dinasti. Meskipun penunjukan itu berhasil selama masa hidup Muawiyah, hal itu menabur benih-benih konflik yang akan meletus setelah kematiannya.
Muawiyah dikenal karena kecerdasan politiknya yang luar biasa (*Dahā’*) dan keterampilan manajemen orang. Ia tahu kapan harus bersikap keras dan kapan harus murah hati. Ia memiliki jaringan informasi yang luas, yang memungkinkannya memprediksi pergerakan lawan dan mengatasi masalah sebelum menjadi krisis.
Pemerintahannya juga ditandai dengan kemewahan yang relatif baru, terutama dibandingkan dengan kesederhanaan para Khalifah Rashidun. Gaya hidupnya di Damaskus, meskipun jauh dari kemewahan Bizantium atau Persia, tetap menunjukkan otoritas kekaisaran. Ia memperkenalkan sistem penjaga pribadi (haras) dan kursi tinggi, memisahkan dirinya dari rakyatnya—lagi-lagi, ini adalah adopsi pragmatis dari praktik kerajaan untuk memperkuat prestise negara.
Untuk memahami mengapa Muawiyah berhasil di mana yang lain gagal, perlu diteliti lebih dalam mengenai struktur ekonomi dan militer yang ia kembangkan di Syam, jauh sebelum ia menjadi Khalifah.
Ekonomi Syam di bawah Muawiyah sangat maju karena dua alasan utama: lokasi strategisnya sebagai jembatan perdagangan dan reformasi pajak yang diadopsi dari model yang sudah mapan. Pendapatan utama kekhalifahan berasal dari:
Muawiyah memastikan bahwa pendapatan ini digunakan secara strategis. Sebagian besar diarahkan untuk membayar gaji tentara Syam secara teratur dan berlimpah. Hal ini menciptakan loyalitas ekonomi; tentara tahu bahwa gaji mereka bergantung pada kelangsungan kekuasaan Muawiyah.
Keberhasilan Muawiyah adalah dalam manajemen tenaga kerja yang terampil. Ia tidak berusaha melakukan Arabisasi birokrasi secara mendadak. Ia sangat menghargai keahlian, yang berarti ia mempertahankan personel sipil Kristen yang terampil dalam bahasa Yunani, Latin, dan sistem akuntansi yang rumit.
Tokoh seperti Mansur bin Sargun (kakek dari Yohanes dari Damaskus) memainkan peran vital. Posisi ini tidak hanya menunjukkan pragmatisme Muawiyah tetapi juga bagaimana kekhalifahan Umayyah pada tahap awal adalah entitas multikultural dan multireligius, di mana efisiensi lebih diutamakan daripada homogenitas agama dalam administrasi negara.
Muawiyah sangat mahir dalam mengelola politik suku Arab di Syam. Ia menggunakan strategi ‘pembagian dan penguasaan’ yang halus. Suku-suku Arab Syam terbagi menjadi dua kelompok besar: Qays (utara) dan Yaman (selatan, yang telah lama menetap). Muawiyah menyeimbangkan keduanya, memberikan posisi penting dan tunjangan militer kepada pemimpin dari kedua faksi, memastikan bahwa tidak ada satu faksi pun yang menjadi terlalu kuat untuk menantang otoritas pusatnya.
Keseimbangan ini adalah fondasi stabilitas politik Syam. Ketika konflik antarsuku meletus, Muawiyah menggunakan *hilm* dan reputasinya sebagai mediator untuk menenangkan situasi, sering kali tanpa campur tangan militer yang mahal. Politik suku yang cerdik ini merupakan warisan penting yang ditinggalkannya, meskipun keseimbangan ini nantinya akan hancur dan menjadi salah satu penyebab keruntuhan dinasti Umayyah.
Alt: Dinding kota dengan gerbang sentral. Menggambarkan pembangunan dan sentralisasi kekuasaan di Damaskus sebagai ibu kota Umayyah.
Muawiyah bin Abu Sufyan meninggal di Damaskus, setelah memerintah selama sekitar dua puluh tahun sebagai gubernur dan hampir dua puluh tahun sebagai khalifah. Dampaknya terhadap sejarah Islam bersifat permanen, meskipun interpretasi atas sosoknya sangat bervariasi.
Dalam sejarah Sunni tradisional, Muawiyah diakui sebagai seorang Sahabat yang cerdas dan ahli strategi politik yang brilian. Ia dipandang sebagai penyelamat komunitas Muslim dari disintegrasi setelah Fitnah Besar. Para sejarawan dan ulama Sunni sering memuji kebijakannya (*hilm*), manajemennya yang efektif, dan fokusnya pada jihad (perang suci) melawan musuh eksternal (Bizantium). Ia adalah tokoh yang membawa ketertiban setelah periode anarki yang mematikan.
Meskipun ada kritik terhadap penunjukan Yazid, pandangan umum Sunni cenderung membenarkan langkah tersebut demi stabilitas. Mereka berpendapat bahwa Muawiyah memilih kejahatan yang lebih kecil (monarki) untuk menghindari kejahatan yang lebih besar (perang saudara tanpa akhir).
Bagi kelompok Syi’ah, Muawiyah adalah tokoh antagonis yang mengkhianati prinsip-prinsip Islam yang adil. Ia dicerca karena menentang kepemimpinan sah Ali bin Abi Thalib dan karena perannya dalam memulai monarki. Muawiyah dipandang sebagai simbol penyelewengan politik, yang mengutamakan ambisi dinasti Umayyah di atas kebenaran spiritual dan suksesi berdasarkan keturunan Rasulullah.
Kritik yang paling tajam terhadap Muawiyah adalah penetapan Yazid, yang dianggap tidak kompeten dan tidak bermoral, sebagai ahli waris. Keputusan ini secara langsung menyebabkan Tragedi Karbala, di mana Husain bin Ali, cucu Rasulullah, dibunuh. Dalam narasi Syi’ah, Muawiyah meletakkan fondasi tirani yang berpuncak pada tragedi tersebut, sehingga ia dilihat sebagai perusak Kekhalifahan sejati.
Terlepas dari perbedaan teologis dan politik, para sejarawan sepakat bahwa Muawiyah adalah seorang administrator yang visioner. Ia adalah bapak pendiri negara Islam yang berfungsi sebagai kekaisaran. Kontribusi arsitekturnya meliputi:
Pemerintahan Muawiyah tidak hanya mengubah struktur politik, tetapi juga memicu pergeseran signifikan dalam budaya kekhalifahan. Ibukota Damaskus, berbeda dengan kesederhanaan Madinah, adalah kota besar yang kaya dengan warisan Bizantium, yang memengaruhi gaya hidup elit Umayyah.
Muawiyah memulai tradisi membangun dan mendekorasi masjid-masjid dan istana dengan gaya yang dipengaruhi oleh Bizantium dan Persia. Meskipun bangunan yang terkait langsung dengan Muawiyah tidak banyak yang bertahan, ia menetapkan standar bagi khalifah Umayyah berikutnya. Dengan mempekerjakan arsitek dan seniman Kristen lokal, ia memadukan seni dekoratif Islam awal dengan teknik kekaisaran yang lebih matang. Hal ini merupakan bagian dari upaya sadarnya untuk menampilkan kekuasaan Islam dalam bentuk yang setara dengan kekaisaran di sekitarnya.
Damaskus, di bawah Muawiyah, menjadi pusat intelektual. Meskipun studi agama tetap penting, fokusnya bergeser ke studi sekuler yang relevan dengan administrasi negara, seperti geografi, tata kelola, dan sejarah. Para sarjana dari berbagai latar belakang, termasuk Yahudi dan Kristen, berkumpul di Damaskus, memberikan layanan terjemahan dan birokrasi, yang memperkaya basis pengetahuan negara Islam.
Muawiyah sendiri terkenal karena kecintaannya pada cerita sejarah dan puisi. Dia memiliki istana dan rumah-rumah peristirahatan yang didedikasikan untuk sastra dan narasi, menunjukkan apresiasi terhadap budaya yang luas di luar ranah militer dan agama semata.
Kekuatan pemerintahan Muawiyah diukur dari kemampuannya untuk mengendalikan wilayah-wilayah yang secara tradisional sulit diatur, terutama Kufah dan Basrah di Irak, yang merupakan pusat agitasi dan oposisi terhadap Damaskus.
Pengangkatan Ziyad bin Abihi sebagai gubernur Irak, yang memiliki yurisdiksi atas Basrah, Kufah, Persia, dan Khorasan, adalah salah satu langkah politik paling cerdik yang pernah dilakukan Muawiyah. Ziyad adalah seorang administrator ulung dan jenderal yang brutal, tetapi efektif. Ia menerapkan kebijakan ‘tangan besi’ di Irak, yang telah dilanda pemberontakan dan kerusuhan suku setelah kepergian Ali.
Ziyad berhasil merestorasi ketertiban melalui pengawasan ketat, penggunaan mata-mata, dan hukuman cepat dan tegas bagi para agitator. Di bawah kepemimpinan Ziyad, Irak menjadi tenang dan siap untuk melanjutkan ekspansi ke timur. Penanganan Muawiyah terhadap Ziyad, termasuk pengakuan kontroversialnya sebagai saudara seayah, menunjukkan kesediaannya untuk melanggar norma sosial dan agama tertentu demi keuntungan politik dan stabilitas negara.
Meskipun Hijaz—yang mencakup Mekah dan Madinah—tetap menjadi pusat agama, kekuasaan politiknya telah memudar. Muawiyah memperlakukan Hijaz dengan penghormatan lahiriah, memastikan bahwa gubernur yang ia tunjuk tidak terlalu menindas. Namun, ia tidak memberikan kekuasaan militer atau keuangan yang substansial kepada para pesaingnya di Madinah (seperti Husain dan Ibnu Zubair). Ini adalah strategi politik yang terukur: menjaga pusat-pusat suci tetap tenang sambil mengendalikan kekuatan militer dan fiskal dari Damaskus.
Muawiyah bin Abu Sufyan adalah figur yang melambangkan transisi—dari kesalehan politik para Khalifah Rashidun yang idealis, menuju realpolitik dan struktur kekaisaran yang efektif. Ia adalah seorang realis politik yang memahami bahwa untuk mengelola kekaisaran yang luas, ia membutuhkan lebih dari sekadar kesalehan pribadi; ia membutuhkan birokrasi yang terpusat, militer yang loyal, dan sistem monarki yang menjamin suksesi.
Pemerintahannya, yang berlangsung hampir empat dekade jika dihitung sejak ia menjadi Gubernur Syam, memberikan fondasi operasional bagi kekhalifahan. Ia menstabilkan batas-batas, mengalahkan musuh maritim terbesar Islam, dan menciptakan mata uang serta sistem komunikasi yang memungkinkan negara berfungsi pada skala kekaisaran. Meskipun keputusannya untuk menunjuk Yazid menabur benih keretakan teologis dan dinasti yang bertahan hingga kini, tindakannya tersebut merupakan upaya nyata untuk mencegah Fitnah yang lebih destruktif, yang telah ia saksikan secara langsung.
Muawiyah berhasil mengikat loyalitas para pemimpin suku melalui kekayaan dan kehormatan, membangun angkatan laut dari nol, dan memerintah melalui kebijaksanaan (hilm) yang terkenal. Ia adalah arsitek Damaskus sebagai ibu kota, mengubahnya menjadi pusat kekuasaan Islam yang baru. Warisannya adalah Dinasti Umayyah, yang selama hampir satu abad memimpin ekspansi kekhalifahan hingga ke Spanyol di barat dan India di timur, sebuah pencapaian yang mustahil tanpa fondasi yang kokoh yang ia tanamkan dari kursi kekuasaannya di Syam.
Peninggalan Muawiyah tetap kompleks. Ia adalah seorang negarawan ulung yang mendirikan sebuah kekaisaran yang bertahan lama, namun ia juga yang memperkenalkan konsep ‘raja’ ke dalam tata kelola Islam. Perubahan mendasar ini memastikan bahwa sejarah komunitas Muslim akan selamanya terbagi antara kesetiaan kepada cita-cita Kekhalifahan dan penerimaan terhadap realitas kekuasaan dinasti yang ia cetuskan.