Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah satu figur paling kompleks dan penting dalam sejarah awal Islam. Kehidupannya membentang dari masa transisi masyarakat Arab pagan menuju konsolidasi Kekhalifahan yang universal. Ia bukan hanya seorang panglima perang yang ulung, melainkan seorang negarawan ulung yang melalui perhitungan politik dan diplomasi yang cermat, berhasil mengubah sistem pemerintahan Islam dari model elektif (Khulafa ar-Rasyidin) menjadi model dinasti, sebuah perubahan yang membentuk lanskap politik Timur Tengah selama berabad-abad.
Artikel ini akan membedah secara mendalam peran Muawiyah, mulai dari masa mudanya di Mekah, perannya sebagai gubernur Suriah yang visioner, keterlibatannya dalam Fitna Kubra, hingga pembentukan struktur pemerintahan yang solid dan berpusat di Damaskus, yang kemudian dikenal sebagai Kekhalifahan Umayyah. Kisahnya adalah kisah ambisi yang terukur, kepemimpinan yang pragmatis, dan penerapan strategi politik yang sering kali mengedepankan ketenangan dan kesabaran—sebuah kualitas yang sangat terkenal dari dirinya yang disebut hilm.
Muawiyah berasal dari Bani Umayyah, salah satu klan terkemuka dari suku Quraisy di Mekah. Ayahnya, Abu Sufyan, adalah pemimpin Mekah dan penentang keras Nabi Muhammad di masa-masa awal Islam. Meskipun demikian, setelah penaklukan Mekah, Abu Sufyan dan keluarganya memeluk Islam, menempatkan Muawiyah di lingkaran elite baru. Keanggotaan dalam Bani Umayyah memberikan Muawiyah koneksi politik dan pemahaman mendalam tentang struktur kekuasaan dan perdagangan yang kelak ia manfaatkan untuk membangun kekhalifahannya.
Muawiyah muda menyaksikan langsung pergolakan sosial dan militer yang mendefinisikan peralihan dari masyarakat Jahiliyah ke masyarakat Islam. Pendidikan dan pengalamannya, meskipun tidak mendahului masa-masa keislamannya, memberinya wawasan tentang administrasi kesukuan dan pentingnya jaringan aliansi. Ia adalah salah satu dari mereka yang dikenal sebagai Mu’allafat al-Qulub (orang-orang yang hatinya dilunakkan), namun ia segera membuktikan kesetiaan dan kemampuannya yang tak terbantahkan di medan perang dan administrasi.
Salah satu kehormatan besar yang dimiliki Muawiyah adalah perannya sebagai salah satu sekretaris yang bertugas menuliskan wahyu Nabi Muhammad. Tugas ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan yang diberikan kepadanya tetapi juga memberinya keterampilan membaca, menulis, dan mengatur dokumen—keterampilan administrasi yang langka dan sangat berharga di kalangan elite Arab pada saat itu. Pengalaman ini menjadi fondasi bagi kemampuannya dalam mengorganisir *diwan* (departemen) yang rumit di kemudian hari.
Di masa Khulafa ar-Rasyidin, Muawiyah mulai menapaki karier militer. Di bawah Khalifah Abu Bakar, ia berpartisipasi dalam penaklukan Suriah (Syam). Namun, nasib politiknya benar-benar melejit di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab.
Suriah adalah wilayah yang baru ditaklukkan, vital secara ekonomi karena kedekatannya dengan Kekaisaran Bizantium. Setelah wafatnya Yazid bin Abi Sufyan (saudara Muawiyah) karena wabah, Umar bin Khattab, yang terkenal akan kehati-hatiannya dalam memilih pejabat, menunjuk Muawiyah sebagai Gubernur Suriah. Penunjukan ini bukan sembarangan; Umar melihat pragmatisme, ketenangan, dan kecerdasan politik Muawiyah.
Selama masa pemerintahannya di Suriah, yang berlangsung hampir dua puluh tahun, Muawiyah menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam adaptasi budaya dan administrasi. Ia harus memerintah populasi yang sebagian besar Kristen dan diwarisi struktur birokrasi yang sangat dipengaruhi oleh Romawi (Bizantium). Muawiyah tidak menghancurkan sistem ini; sebaliknya, ia mengintegrasikan orang-orang Romawi dan Aram ke dalam administrasinya, mempertahankan kontinuitas fiskal dan sipil.
Muawiyah menyadari bahwa selama Kekaisaran Bizantium menguasai laut, Suriah akan selalu berada di bawah ancaman invasi. Ia adalah orang pertama yang mendorong Khalifah Umar untuk membangun armada laut. Umar awalnya ragu-ragu karena risiko yang melekat pada pelayaran, tetapi Muawiyah berhasil meyakinkan Khalifah Utsman bin Affan untuk memberikan izin.
Pembentukan armada laut ini adalah sebuah revolusi. Dalam waktu singkat, angkatan laut Umayyah (masih di bawah kekhalifahan Rasyidin) berhasil meluncurkan serangan ke Siprus dan, yang lebih penting, memenangkan Pertempuran Dhat as-Sawari (Pertempuran Tiang Kapal) melawan armada Bizantium. Kemenangan ini menandai berakhirnya dominasi laut Bizantium di Mediterania Timur dan menjadikan Muawiyah sebagai pemimpin militer yang tak tertandingi di Syam.
Melalui kepemimpinan yang panjang dan stabil, Muawiyah berhasil menumbuhkan loyalitas yang sangat pribadi dari penduduk Suriah. Suku-suku Arab di wilayah tersebut, terutama suku Kalb dan klan Yaman lainnya, melihat Muawiyah bukan hanya sebagai perwakilan khalifah, tetapi sebagai pelindung dan pemimpin mereka sendiri. Stabilitas Suriah kontras tajam dengan kekacauan yang terkadang melanda Kufah, Basra, dan Mesir. Muawiyah telah menciptakan basis kekuatan regional yang independen secara militer dan setia secara politis.
Ketika Khalifah Utsman bin Affan dibunuh di Madinah, dunia Islam terpecah. Muawiyah adalah sepupu Utsman dan gubernur yang paling kuat. Ia menggunakan pembunuhan Utsman sebagai katalis politik. Ketika Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai khalifah berikutnya, Muawiyah menolak untuk memberikan bai’at (sumpah setia) sampai para pembunuh Utsman dihukum. Bagi Muawiyah, ini bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga kebutuhan politik untuk menegaskan bahwa kekhalifahan tidak bisa direbut melalui kekerasan dan pemberontakan.
Suriah menjadi pusat oposisi yang terorganisir. Muawiyah menggunakan jubah Utsman yang berlumuran darah sebagai simbol di masjid-masjid Damaskus, membangkitkan emosi dan semangat balas dendam di kalangan rakyat Suriah yang sangat setia.
Konflik memuncak dalam serangkaian konfrontasi, yang paling menentukan adalah Pertempuran Siffin. Pasukan Ali dari Kufah dan pasukan Muawiyah dari Suriah bertemu di tebing Sungai Eufrat. Pertempuran ini berlarut-larut dan sengit, namun tidak mencapai penyelesaian militer yang definitif. Ketika kekalahan tampaknya membayangi Muawiyah, ia menggunakan taktik brilian yang mengubah jalannya sejarah: ia memerintahkan pasukannya untuk mengangkat mushaf (Al-Qur'an) di ujung tombak, menyerukan arbitrasi berdasarkan Kitab Suci.
Tindakan ini memecah belah kubu Ali. Meskipun Ali tahu ini adalah manuver politik, ia terpaksa menerima arbitrase karena desakan sebagian besar pasukannya. Arbitrasi ini, yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari (pihak Ali) dan Amr bin Ash (pihak Muawiyah), secara politis menghancurkan posisi Ali. Muawiyah berhasil menempatkan Ali dan dirinya sendiri pada pijakan yang sama, dan hasil akhir arbitrase secara efektif mendelegitimasi kekuasaan Ali, meskipun tidak secara eksplisit memberikan kekhalifahan kepada Muawiyah.
Pragmatisme Muawiyah dalam menggunakan arbitrase menunjukkan keengganannya untuk mencapai kemenangan melalui pembantaian total, tetapi lebih memilih kemenangan melalui meja negosiasi. Ini adalah contoh klasik dari kebijaksanaan (hilm) yang ia gunakan sebagai alat politik.
Setelah terbunuhnya Ali dan mundurnya Hasan bin Ali, Muawiyah menjadi penguasa tunggal atas seluruh dunia Islam. Tahun di mana perdamaian dan kesatuan kembali terwujud dikenal sebagai ‘Am al-Jama’ah. Dengan ini, sistem kekhalifahan Rasyidin berakhir, dan Kekhalifahan Umayyah resmi didirikan, dengan Damaskus sebagai ibu kotanya. Transisi ini bukan tanpa kontroversi, tetapi Muawiyah berhasil membenarkan kekuasaannya dengan argumen bahwa kesatuan dan perdamaian adalah prioritas utama di atas prosedur elektif.
Langkah pertama Muawiyah adalah mentransfer pusat gravitasi politik Islam dari kota-kota lama (Madinah dan Kufah) ke Damaskus. Keputusan ini sangat strategis. Damaskus memiliki keunggulan geografis: dekat dengan perbatasan Bizantium, memberikan fokus militer, dan memiliki infrastruktur administrasi yang sudah mapan sejak era Romawi. Keputusan ini mengakhiri dominasi politik Hijaz (Arabia Barat) dan mengantar era baru di mana militerisme Suriah mendominasi politik Islam.
Di Damaskus, Muawiyah memerintah dengan gaya yang berbeda dari pendahulunya. Ia memadukan tradisi Arab kesukuan dengan birokrasi dan organisasi Kekaisaran Bizantium yang canggih. Ia memperkenalkan beberapa inovasi penting dalam pemerintahan:
Muawiyah dikenal karena kebijakannya yang inklusif, khususnya terhadap non-Muslim (dhimmi). Ia mempertahankan banyak pejabat sipil Kristen dan Yahudi dalam birokrasi Suriah karena keahlian mereka yang tak tergantikan dalam bidang fiskal dan bahasa. Kebijakan ini memastikan bahwa mesin administrasi berfungsi tanpa gangguan selama periode transisi kekuasaan, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan jika ia memaksakan kebijakan Arabisasi total pada saat itu.
Contoh paling terkenal adalah klan Mansur, yang tetap memegang posisi penting dalam keuangan Suriah, dan tetap berpengaruh hingga generasi penerus Umayyah. Muawiyah menunjukkan bahwa pemerintahan yang efektif lebih penting daripada kemurnian ideologis dalam administrasi sipil.
Jika ada satu kata yang mendefinisikan gaya kepemimpinan Muawiyah, itu adalah hilm. Secara harfiah berarti kesabaran, kelembutan, atau kehati-hatian, namun dalam konteks politik ia merujuk pada pengendalian diri, menahan amarah, dan memecahkan masalah melalui diplomasi, hadiah, dan persuasi, alih-alih kekerasan yang terburu-buru.
Muawiyah percaya bahwa kekuatan fisik harus menjadi pilihan terakhir. Ia sering mengutip pepatah, "Saya tidak pernah menggunakan pedang ketika cambuk sudah cukup, saya tidak pernah menggunakan cambuk ketika lidah sudah cukup." Filosofi ini memungkinkannya mengelola faksi-faksi yang sulit di Irak dan Arabia tanpa memicu pemberontakan yang mahal secara militer.
Irak (khususnya Kufah dan Basra) adalah jantung pemberontakan dan ketidakpuasan politik, tempat Ali memerintah dan di mana ideologi Khawarij berkembang. Daripada memerintah Irak dengan tangan besi, Muawiyah menunjuk gubernur yang kuat dan fleksibel, seperti Ziyad bin Abihi, yang diberi wewenang luas untuk memulihkan ketertiban. Muawiyah menggunakan uang dan janji, bukan ancaman, untuk menenangkan kepala suku dan bangsawan lokal.
Ia menyadari bahwa setiap penggunaan kekerasan yang berlebihan akan menciptakan lebih banyak musuh. Dengan menoleransi kritik dan dengan sabar membeli loyalitas, ia mengamankan wilayah yang paling sulit dipertahankan dalam kekhalifahan.
Kisah-kisah tentang Muawiyah dan para penentangnya sering kali menunjukkan ia membalas makian dengan hadiah, atau ancaman dengan janji-janji. Pendekatan ini secara efektif melucuti senjata penentangnya secara moral dan politik, membuat mereka terlihat tidak rasional di hadapan publik yang mendambakan stabilitas.
Meskipun Muawiyah berfokus pada konsolidasi internal, ancaman utama datang dari utara: Kekaisaran Bizantium. Muawiyah tidak pernah lupa bahwa Suriah adalah garis depan. Selama masa pemerintahannya, Muawiyah melancarkan serangan tahunan (disebut sawa'if dan shawati) ke Anatolia, bukan hanya untuk mendapatkan harta rampasan, tetapi untuk menjaga militer tetap tajam dan mencegah Bizantium merencanakan serangan balik yang serius.
Kebijakan luar negerinya bersifat ganda: menekan Bizantium di darat sambil memperluas kekuasaan maritim. Muawiyah melancarkan serangan besar-besaran, termasuk pengepungan Konstantinopel yang terkenal. Meskipun pengepungan pertama tersebut akhirnya gagal, hal itu menunjukkan jangkauan ambisi Kekhalifahan Umayyah di bawah Muawiyah.
Di Timur, kekuasaan Umayyah diperluas secara signifikan di bawah jenderal-jenderal yang diangkat Muawiyah. Pasukan Muslim mencapai Sungai Oxus dan memulai kampanye untuk menaklukkan wilayah Khurasan yang kaya, membuka jalan bagi perluasan ke Asia Tengah di bawah penerusnya.
Di Barat, di Afrika Utara, Muawiyah mendukung jenderal Uqba bin Nafi dalam penaklukan yang berani, mendirikan kota Qayrawan. Ekspansi ke Afrika Utara ini sangat krusial, karena wilayah tersebut kelak akan menjadi landasan bagi invasi ke Spanyol. Muawiyah secara efektif merencanakan perluasan yang melampaui masa hidupnya sendiri, menetapkan pilar-pilar strategis di setiap penjuru kekhalifahan.
Keputusan Muawiyah yang paling signifikan, dan yang paling kontroversial dalam sejarah Islam, adalah keputusannya untuk menunjuk putranya, Yazid, sebagai penerus (pewaris tahta). Tindakan ini secara definitif mengakhiri prinsip syura (musyawarah) atau pemilihan yang dipraktekkan oleh Khulafa ar-Rasyidin, dan mengubah kekhalifahan menjadi monarki herediter atau dinasti. Dengan melakukan ini, Muawiyah berusaha menjamin stabilitas setelah kematiannya dan mencegah terulangnya perang saudara yang menghancurkan.
Muawiyah menggunakan pengaruhnya, hadiah, dan tekanan politik untuk mendapatkan bai’at untuk Yazid dari para bangsawan dan gubernur di seluruh provinsi. Meskipun ia menghadapi perlawanan dari tokoh-tokoh terkemuka di Hijaz, terutama dari putra-putra sahabat seperti Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair, ia berhasil memaksakan kehendaknya.
Sejarawan berpendapat bahwa motivasi Muawiyah bersifat pragmatis. Setelah melihat dampak traumatis dari pembunuhan tiga khalifah pertama dan Fitna yang berkepanjangan, Muawiyah menyimpulkan bahwa sistem elektif hanya menghasilkan ketidakstabilan dan pertumpahan darah. Dalam pandangannya, suksesi yang jelas, meskipun menyimpang dari preseden Islam awal, adalah satu-satunya cara untuk menjamin perdamaian dan kesatuan politik yang telah ia capai melalui kerja keras.
Langkah ini menetapkan model dinasti yang akan diikuti tidak hanya oleh Umayyah tetapi juga oleh Abbasiyah dan kekhalifahan selanjutnya. Muawiyah adalah pendiri sistem politik Islam yang akan bertahan selama lebih dari tujuh ratus tahun.
Kekuatan Umayyah dibangun di atas tulang punggung militer Suriah. Muawiyah sangat mengandalkan suku-suku Arab Selatan (Yaman), khususnya Kalb, yang merupakan inti dari pasukannya. Prajurit Suriah teruji dalam pertempuran melawan Bizantium dan loyalitas mereka kepada Muawiyah hampir mutlak. Mereka adalah alat utamanya dalam menjaga ketertiban di provinsi-provinsi yang bergejolak, terutama Irak.
Pasukan ini dibayar secara teratur melalui *diwan al-jund* (departemen militer), yang memastikan moral dan kesiapan tempur mereka. Muawiyah adalah seorang administrator militer yang sangat efektif, mengorganisir pasukan untuk serangan tahunan dan memastikan jalur pasokan tetap terbuka.
Di bawah Muawiyah, Kekhalifahan mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pendapatan negara berasal dari tiga sumber utama:
Muawiyah berhati-hati dalam mengelola pajak. Di Suriah, ia mempertahankan sistem pajak Bizantium yang teruji, memastikan bahwa pemungutan pajak efisien dan tidak memberatkan secara berlebihan, sehingga mencegah ketidakpuasan masyarakat yang dapat memicu pemberontakan.
Sebagai seorang penguasa yang tinggal di kota-kota yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, Muawiyah menghargai pentingnya infrastruktur. Ia melakukan berbagai proyek pembangunan, termasuk perbaikan sistem irigasi di Suriah dan perbaikan jalan yang mendukung layanan pos dan pergerakan militer. Stabilitas dan infrastruktur ini sangat penting untuk pertumbuhan perdagangan dan pertanian di kekhalifahan.
Berbeda dengan kesederhanaan para Khulafa ar-Rasyidin yang hidup di Madinah, istana Muawiyah di Damaskus mulai menunjukkan tanda-tanda kemewahan dan formalitas yang dipengaruhi oleh budaya Bizantium dan Persia. Namun, ia juga dikenal karena keterbukaannya terhadap intelektual dan penyair.
Sastrawan dan pujangga sering mengunjungi istananya. Muawiyah menggunakan puisi dan pidato sebagai alat politik yang kuat, sering kali memenangkan hati para pemimpin suku melalui hadiah dan pengakuan publik atas kemampuan retorika mereka. Toleransi Muawiyah terhadap perbedaan pandangan, selama tidak mengancam stabilitas politik, menciptakan lingkungan di mana berbagai budaya dapat berinteraksi, meskipun Arab tetap menjadi elite militer dan politik.
Muawiyah menghormati otoritas agama, meskipun fokus utamanya adalah tata kelola politik. Para ulama tetap memainkan peran penting, tetapi Damaskus pada masa Muawiyah lebih merupakan pusat kekuasaan duniawi daripada pusat pembelajaran agama murni, seperti Madinah atau Mekah. Meskipun demikian, tradisi Muawiyah yang dicatat dalam sumber-sumber Islam menekankan ketaatan pada ibadah dan kepatuhan pada hukum Islam, meskipun ia dikenal sebagai penguasa yang pragmatis dalam masalah politik.
Muawiyah bin Abi Sufyan adalah figur yang selalu memicu perdebatan. Sejarawan Sunni sering memujinya sebagai khalifah yang cakap, cerdik, dan pembawa perdamaian setelah masa kekacauan. Mereka menghargai kemampuannya untuk mengkonsolidasikan wilayah kekaisaran yang luas dan mengubahnya menjadi negara yang berfungsi penuh.
Sebaliknya, sejarawan Syiah melihatnya sebagai sosok yang bertanggung jawab atas penyimpangan dari prinsip-prinsip awal Islam, pengkhianat terhadap keluarga Nabi, dan pendiri monarki yang zalim. Perbedaan mendasar ini berakar pada perselisihan mengenai legitimasi suksesi setelah Nabi Muhammad dan hasil dari Fitna Kubra.
Muawiyah adalah representasi dari pergeseran mendalam: peralihan dari masyarakat yang idealis dan egaliter di Madinah (era Rasyidin) menuju negara kekaisaran yang pragmatis dan efisien di Damaskus. Ia adalah pemimpin yang paling sukses dalam memisahkan urusan negara dari idealisme agama murni. Ia mengutamakan maslaha (kepentingan umum/stabilitas) di atas prosedur keagamaan yang ketat dalam memilih pemimpin, sebuah pendekatan yang memastikan kelangsungan hidup Kekhalifahan sebagai kekuatan global.
Keputusan Muawiyah untuk memerintah dari Suriah dan memanfaatkan struktur Romawi adalah pengakuan bahwa mengelola kekaisaran multietnis membutuhkan lebih dari sekadar kesalehan. Ini membutuhkan tentara yang kuat, birokrasi yang terlatih, dan sistem fiskal yang berjalan lancar. Ia berhasil memasukkan elemen-elemen ini ke dalam kerangka Islam, meskipun ia harus mengorbankan beberapa cita-cita kesederhanaan dan demokrasi awal.
Untuk memahami kedalaman strategi Muawiyah, perlu diperluas pemahaman tentang hilm. Bagi Muawiyah, *hilm* bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan politik tertinggi. Itu adalah instrumen yang digunakan untuk meminimalkan gesekan politik dan menghemat sumber daya militer. Jika seorang gubernur bisa diyakinkan dengan uang, mengapa harus mengirim sepuluh ribu tentara?
Filosofi ini menghasilkan lingkungan politik yang unik di Damaskus, di mana kritikus diizinkan berbicara, asalkan mereka tidak memicu pemberontakan. Ini mengurangi ancaman tersembunyi. Muawiyah lebih suka berurusan dengan lawan yang dikenalnya secara terbuka daripada lawan yang merencanakan di balik layar. Dengan menoleransi oposisi lisan, ia membeli loyalitas diam-diam dari mayoritas yang menginginkan kedamaian.
Muawiyah adalah master dalam perang informasi pada masanya. Ia memanfaatkan para juru bicara, penyair, dan penceramah untuk menguatkan legitimasi dinasti Umayyah. Di Suriah, ia adalah pahlawan yang membawa keamanan. Di wilayah lain, ia digambarkan sebagai pemulih ketertiban ilahi setelah pembunuhan Utsman. Propaganda ini sangat efektif dalam membentuk narasi sejarah yang mendukung klaimnya atas kekhalifahan, menjauhkan ingatan dari preseden pemilihan Khulafa ar-Rasyidin.
Salah satu langkah propagandis terpentingnya adalah mengaitkan kegagalan politik masa Fitna dengan ketidakmampuan rakyat Irak untuk mencapai kesepakatan, sementara mempromosikan stabilitas Suriah di bawah kepemimpinan Bani Umayyah sebagai berkah ilahi.
Pemerintahan Muawiyah yang panjang dan stabil, hampir dua puluh tahun sebagai gubernur dan dua puluh tahun sebagai khalifah, memberikan periode kesinambungan yang sangat dibutuhkan. Stabilitas ini memungkinkan kekhalifahan untuk berkembang menjadi entitas kekaisaran. Tanpa dasar yang kuat yang ia letakkan, ekspansi besar-besaran yang terjadi di bawah penerusnya (penaklukan Afrika Utara, Iberia, dan perluasan ke Timur) tidak akan mungkin terjadi.
Ia menetapkan standar untuk tata kelola provinsi yang akan dipertahankan oleh dinasti Umayyah selama hampir satu abad. Gubernur seperti Ziyad bin Abihi di Irak adalah produk dari kebijakan Muawiyah yang mendelegasikan otoritas besar kepada individu yang kompeten, asalkan mereka mempertahankan loyalitas yang tak tergoyahkan kepada Damaskus.
Meskipun Arabisasi birokrasi dan mata uang baru terjadi di masa pemerintahan Khalifah Abd al-Malik, Muawiyahlah yang memulai proses bertahap ini. Ia mempersiapkan dasar-dasar administrasi yang memungkinkan pergeseran budaya dan linguistik besar di kemudian hari. Kebijakannya untuk mempertahankan administrasi Bizantium pada awalnya adalah taktik cerdik untuk memastikan sistem pajak berjalan, tetapi dalam jangka panjang, hal itu memberikan waktu bagi elite Arab untuk mempelajari seni tata kelola yang kompleks.
Ironisnya, keputusan Muawiyah untuk mendirikan dinasti, yang ditujukan untuk menjamin stabilitas, justru menanam benih konflik baru yang akan meletus setelah kematiannya. Penunjukan Yazid tidak diterima oleh semua orang, dan penentangan keras di Hijaz dan Irak segera memicu pemberontakan yang jauh lebih traumatis bagi kekhalifahan, yang puncaknya adalah tragedi di Karbala.
Meskipun demikian, Muawiyah berhasil menyelesaikan tugasnya: ketika ia meninggal, Kekhalifahan Umayyah adalah negara adidaya yang terpusat, terorganisir dengan baik, dan militeristik. Ia meninggalkan warisan sebagai arsitek negara kekaisaran yang luas, menggunakan kecerdasan politik dan kesabaran untuk menciptakan tatanan dari kekacauan perang saudara, sehingga membentuk cetak biru politik dunia Islam di masa mendatang.
Pada akhirnya, kisah Muawiyah bin Abi Sufyan adalah kisah transisi yang tak terhindarkan. Kekhalifahan awal, yang idealis dan berpusat pada nilai-nilai komunitas Madinah, tidak dapat secara efektif memerintah kekaisaran yang membentang dari Afrika Utara hingga Iran. Muawiyah adalah pemimpin yang muncul untuk menyelesaikan masalah ini, mengganti idealisme dengan realpolitik.
Ia adalah seorang pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan tidak hanya didapatkan melalui kekuatan senjata, tetapi juga melalui pengelolaan persepsi, negosiasi, dan, yang paling penting, penciptaan dan pemeliharaan stabilitas. Kontribusinya terhadap sejarah Islam tidak hanya terbatas pada pendirian dinasti Umayyah, tetapi juga pada pembentukan model negara Islam yang efektif, terpusat, dan mampu bersaing dengan kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Strateginya yang hati-hati, pandangannya yang jauh ke depan, dan penerapannya yang mahir dari *hilm* memastikan bahwa namanya akan selamanya terukir sebagai salah satu negarawan terbesar, namun paling kontroversial, dalam sejarah Muslim.
Lahir dari keluarga yang pernah memimpin perlawanan terhadap Islam, Muawiyah akhirnya menjadi penguasa absolut yang mengkonsolidasikan wilayah Islam ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengubah peta politik dan administrasi secara permanen. Pengaruhnya terhadap struktur pemerintahan, sistem militer, dan diplomasi tetap menjadi subjek studi penting bagi siapa pun yang ingin memahami evolusi kekuasaan di Timur Tengah.
Ia mampu mengendalikan intrik para gubernur provinsi dan elite suku yang sering kali menantang otoritas pusat, terutama di Irak. Penguasaan Muawiyah atas jaringan informan dan mata-mata, yang terintegrasi melalui *Diwan al-Barid*, memastikan bahwa ia selalu selangkah lebih maju dari para penantangnya. Keahlian ini membuktikan bahwa Muawiyah tidak hanya mengandalkan loyalitas Suriah tetapi juga pada pengawasan yang cermat terhadap seluruh jaringan politik di kekhalifahannya yang luas.
Kapasitas Muawiyah untuk menahan godaan konflik terbuka adalah kunci yang jarang ditemukan pada pemimpin militer lainnya. Misalnya, dalam menghadapi provokasi dari kelompok Khawarij yang terus-menerus menantangnya secara ideologis dan fisik, Muawiyah sering menginstruksikan gubernurnya untuk menargetkan hanya pemimpin pemberontak dan menghindari pembantaian massal yang dapat menciptakan martir dan memperluas basis dukungan bagi oposisi. Pendekatan terukur ini merupakan investasi dalam stabilitas jangka panjang.
Pengaruh Bizantium pada pemerintahan Muawiyah adalah elemen yang tidak bisa diabaikan. Muawiyah tumbuh di tepi Kekaisaran Bizantium dan menghargai efisiensi administrasi mereka. Penggunaan mata uang Bizantium (yang kemudian mulai dimodifikasi) dan arsitektur administrasi di Damaskus menunjukkan sintesis budaya yang pragmatis. Muawiyah adalah seorang Arab yang memerintah seperti seorang kaisar, memahami pentingnya simbolisme kekuasaan dan ritual istana untuk memproyeksikan otoritas kepada populasi non-Arab dan non-Muslim yang besar.
Dalam hal ekonomi maritim, Muawiyah tidak hanya memenangkan pertempuran laut, ia juga mendirikan galangan kapal permanen dan pangkalan angkatan laut di pantai Suriah, memastikan dominasi laut Arab untuk generasi mendatang. Investasi strategis ini melindungi rute perdagangan dan memungkinkan Umayyah untuk terus menguasai jalur Mediterania, yang merupakan urat nadi ekonomi kekhalifahan.
Meskipun Muawiyah dikenal karena ketenangan politiknya, ia tidak segan-segan bersikap keras ketika stabilitas dasar kekhalifahan terancam. Penunjukannya atas Ziyad bin Abihi sebagai penguasa Irak, yang menjalankan rezim otoriter namun efektif, menunjukkan bahwa *hilm* hanya diterapkan pada kritik pribadi, sementara ancaman terhadap negara ditangani dengan tangan besi. Keseimbangan antara toleransi pribadi dan ketegasan negara ini adalah ciri khas gaya pemerintahannya.
Keputusan suksesi, meskipun kontroversial, mencerminkan pemahaman Muawiyah tentang psikologi Arab. Dalam masyarakat kesukuan yang sangat menekankan darah dan garis keturunan, penunjukan putra kandung, Yazid, lebih mudah dipahami oleh mayoritas dibandingkan dengan sistem pemilihan yang rumit dan sering kali memicu perselisihan di antara berbagai klan Quraisy yang ambisius. Muawiyah berhasil menjadikan prinsip keturunan sebagai norma baru, sebuah keharusan politik untuk menghindari terulangnya kekosongan kekuasaan yang menyebabkan Fitna Kubra.
Bahkan penentang terberatnya mengakui kemampuannya dalam manajemen sumber daya manusia. Muawiyah memiliki bakat untuk mengidentifikasi dan mempromosikan individu yang paling cakap, terlepas dari latar belakang suku atau agama mereka. Amr bin Ash (penakluk Mesir), Ziyad bin Abihi (gubernur Irak yang ulung), dan bahkan personel Bizantium Kristen dalam birokrasi, semuanya membuktikan bahwa Muawiyah mengutamakan kemampuan di atas faksi, selama loyalitas politik mereka kepada Damaskus terjamin.
Peninggalan Muawiyah bukan hanya struktur dinasti, tetapi juga cetak biru untuk negara Islam yang membumi. Ia membawa Islam dari idealisme komunal di Madinah ke realitas kekaisaran di Damaskus. Ia menunjukkan bahwa sebuah kekhalifahan dapat menjadi kekuatan politik yang dominan di dunia tanpa harus mengorbankan stabilitas internal demi cita-cita yang, dalam pandangannya, terbukti rentan terhadap kekerasan. Keberhasilan ekspansi Kekhalifahan Umayyah di masa-masa berikutnya merupakan kesaksian abadi atas fondasi yang diletakkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sang arsitek politik ulung.
Muawiyah menciptakan budaya birokrasi yang memungkinkan pemerintahannya berfungsi melintasi jarak yang luar biasa. Ia adalah pelopor dalam memformalkan prosedur tata kelola yang sebelumnya bersifat informal atau didasarkan pada tradisi personal para Sahabat. Dengan sistem kantor segel (*Diwan al-Khatam*) dan pengorganisasian catatan keuangan secara rapi, ia meletakkan dasar bagi administrasi kekaisaran yang kompleks yang akan ditiru oleh generasi kekhalifahan selanjutnya. Profesionalisme ini menjadi ciri khas Kekhalifahan Umayyah.
Keputusan Muawiyah untuk berfokus pada Damaskus sebagai pangkalan maritim dan militer menunjukkan kejeniusan strategisnya. Berbeda dengan pusat-pusat lama yang terisolasi di gurun, Damaskus adalah kota Mediterania yang siap menghadapi dunia luar, baik melalui perdagangan maupun peperangan. Ini adalah langkah yang visioner, yang mengalihkan sumber daya kekhalifahan dari pertempuran internal suku menjadi fokus pada penaklukan eksternal, yang merupakan sumber legitimasi dan kekayaan yang tak terbatas.
Analisis mendalam terhadap kebijakan Muawiyah mengungkapkan bahwa ia adalah seorang pengambil risiko yang terukur. Ia berani mengambil alih kekuasaan melalui negosiasi yang berbahaya setelah Siffin, dan ia berani menantang preseden agama dengan menunjuk putranya. Setiap risikonya diperhitungkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar: menghindari disintegrasi kekhalifahan. Dalam pandangannya, meskipun monarki herediter mungkin merupakan penyimpangan, disintegrasi kekhalifahan adalah kejahatan yang jauh lebih besar terhadap umat Islam.
Muawiyah adalah master dalam seni membiarkan musuh menghancurkan diri mereka sendiri. Setelah ia berkuasa, ia tidak perlu melancarkan kampanye pembersihan besar-besaran terhadap para pendukung Ali di Irak. Sebaliknya, ia mengizinkan faksi-faksi internal di Kufah dan Basra untuk saling melemahkan, sementara Gubernur Ziyad bin Abihi hanya perlu membersihkan sisa-sisa yang tersisa. Ini adalah contoh lain dari *hilm* yang digunakan sebagai kesabaran strategis, memungkinkan waktu dan keadaan untuk bekerja sesuai keuntungannya.
Pengaruh pribadi Muawiyah sangat besar. Ia dikenal tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena karismanya dan kemampuannya untuk berinteraksi secara efektif dengan klan-klan yang berbeda, memahami adat istiadat mereka, dan menghormati pemimpin suku mereka. Kemampuan ini sangat penting dalam memerintah kekaisaran yang homogen secara agama tetapi heterogen secara budaya dan suku. Ia menciptakan lingkungan di mana suku-suku Arab yang saling bersaing dapat bersatu di bawah satu payung kekuasaan Umayyah, asalkan mereka menerima otoritas Damaskus.
Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan segala kontroversi yang mengelilingi warisannya, tetap berdiri sebagai contoh utama dari seorang pemimpin yang berhasil menavigasi masa paling turbulen dalam sejarah awal Islam. Ia mengambil alih kekuasaan pada saat Islam terancam oleh perang saudara dan disintegrasi, dan ia menyerahkannya sebagai kekuatan kekaisaran yang bersatu dan terstruktur. Kejeniusan politiknya, yang dibungkus dalam selimut kesabaran dan pragmatisme, adalah kunci transformasinya dari seorang gubernur provinsi menjadi pendiri dinasti global yang besar.
Keputusan Muawiyah untuk menunjuk Yazid sebagai ahli waris, meski dipandang sebagai akhir dari demokrasi awal Islam, juga dapat dipahami sebagai pengakuan jujur atas kegagalan sistem lama untuk mengelola ambisi politik pasca-penaklukan. Lingkaran kekuasaan di Madinah telah terbukti terlalu kecil dan rentan terhadap pembunuhan. Muawiyah menawarkan stabilitas kekaisaran dengan harga hilangnya idealisme elektif. Harga ini, meskipun berat, disetujui oleh mayoritas elite pada masanya yang telah lelah dengan konflik abadi.
Dalam analisis terakhir, pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah studi kasus tentang bagaimana seorang pemimpin dapat menggunakan kecerdasan, bukan hanya kekuatan, untuk mendefinisikan ulang batas-batas kekuasaan. Ia adalah negosiator ulung, administrator yang efektif, dan strategis militer yang handal. Warisannya, Kekhalifahan Umayyah, berdiri sebagai monumen atas kemampuannya mengubah basis loyalitas kesukuan menjadi fondasi bagi struktur negara yang luas dan profesional.