Pertanyaan mengenai siapakah yang membentuk Badan Amil Zakat Nasional atau yang lebih dikenal dengan BAZNAS adalah krusial untuk dipahami oleh masyarakat luas. Memahami latar belakang pembentukan sebuah lembaga negara, terutama yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan kesejahteraan umat, akan memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi dan peranannya dalam tatanan pemerintahan serta masyarakat. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola zakat di Indonesia.
Secara spesifik, Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh undang-undang. Pembentukan BAZNAS didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjadi pijakan utama yang mengatur segala aspek terkait pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk pembentukan, tugas, wewenang, struktur, hingga mekanisme pengawasan terhadap BAZNAS dan badan-badan zakat lainnya.
Dalam kerangka hukum Indonesia, pembentukan lembaga negara seperti BAZNAS tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau atas dasar keputusan sepihak. Ia harus memiliki dasar hukum yang jelas dan disahkan melalui proses legislatif yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan persetujuan dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga negara independen dan bebas dari pengaruh politik manapun. Ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan transparan, serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan golongan atau pribadi.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa BAZNAS dibentuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia. Sebelum adanya undang-undang ini, pengelolaan zakat masih dilakukan secara terfragmentasi oleh berbagai organisasi masyarakat Islam dan badan-badan zakat yang ada. Dengan dibentuknya BAZNAS sebagai lembaga tunggal di tingkat nasional, diharapkan dapat tercipta sinergi dan koordinasi yang lebih baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat secara nasional.
Tugas utama BAZNAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengelolaan zakat. Ini mencakup kegiatan seperti sosialisasi pentingnya zakat, himbauan untuk menunaikan zakat, penghimpunan dana zakat dari muzaki (wajib zakat), hingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada mustahik (penerima zakat) yang membutuhkan. BAZNAS juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh badan amil zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta lembaga amil zakat yang berizin.
Fungsi BAZNAS sangat luas, yaitu sebagai pengumpul zakat, penyalur zakat, dan pengembang zakat. Dalam fungsinya sebagai pengumpul, BAZNAS berupaya maksimal untuk menjangkau seluruh potensi muzaki, baik dari individu, perusahaan, maupun instansi. Sebagai penyalur, BAZNAS memastikan bahwa dana zakat tersalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan kebutuhan masyarakat. Yang tak kalah penting adalah fungsi sebagai pengembang zakat, di mana BAZNAS berperan dalam mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat, agar penerima manfaat zakat dapat mandiri dan terlepas dari kemiskinan.
Pembentukan BAZNAS oleh undang-undang menunjukkan adanya komitmen kuat dari negara untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya landasan hukum yang jelas dan lembaga yang terorganisir, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia dapat semakin profesional, amanah, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Keberadaan BAZNAS adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk memfasilitasi dan mengatur ibadah zakat agar pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.