Wilayah ujung timur Pulau Jawa, yang dikenal sebagai Banyuwangi, selalu menempati posisi strategis dalam peta perdagangan dan administrasi. Masa itu, ditandai dengan perubahan struktural yang dipicu oleh implementasi Politik Etis, memperlihatkan kompleksitas interaksi antara otoritas kolonial Belanda, para pengusaha perkebunan Eropa, dan masyarakat pribumi yang dinamis. Kota ini, dengan pelabuhan yang menghadap langsung ke Selat Bali, berfungsi tidak hanya sebagai gerbang ekonomi, tetapi juga sebagai laboratorium sosial tempat kebijakan-kebijakan baru diuji dan diterapkan secara intensif.
Menganalisis kondisi tersebut memerlukan pemahaman mendalam tentang tiga pilar utama: tata kelola pemerintahan yang semakin sentralistik, struktur ekonomi yang sepenuhnya bergantung pada komoditas ekspor, dan kehidupan sosial-budaya masyarakat Osing yang berjuang mempertahankan identitas mereka di tengah arus modernisasi dan pengaruh asing. Periode ini adalah periode transisi yang mendefinisikan modernitas awal Banyuwangi, meletakkan dasar bagi infrastruktur dan pola permukiman yang bertahan hingga kini. Dinamika internal yang terjadi di perkebunan, pelabuhan, dan kantor resident membentuk narasi sejarah yang kaya akan ketegangan dan adaptasi.
Struktur administratif di Banyuwangi pada periode ini mencerminkan puncak penguatan birokrasi kolonial yang diinisiasi oleh Politik Etis. Wilayah ini berada di bawah kendali Resident yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Namun, implementasi kekuasaan dilakukan melalui jaringan hierarki yang berlapis, memadukan elemen modern birokrasi Eropa dengan sistem pemerintahan tradisional pribumi. Jabatan Resident memiliki otoritas luas, meliputi yudikatif, legislatif, dan eksekutif, khususnya dalam urusan penanaman modal dan pengawasan tenaga kerja di perkebunan-perkebunan besar.
Di bawah Resident, terdapat struktur Asisten Resident dan Kontrolir, yang tugasnya adalah melakukan pengawasan lapangan secara intensif. Para Kontrolir inilah yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat pribumi dan menjadi mata serta telinga pemerintah kolonial di wilayah-wilayah terpencil. Kontrol atas sumber daya alam, khususnya hutan dan lahan perkebunan, menjadi fokus utama mereka. Dokumentasi menunjukkan adanya peningkatan tajam dalam pendataan tanah dan registrasi penduduk, sebuah upaya kolonial untuk mengoptimalkan penarikan pajak dan mengatur mobilisasi tenaga kerja di seluruh karesidenan timur.
Meskipun kekuasaan tertinggi dipegang oleh administrator Belanda, peran pejabat pribumi tetap esensial untuk menjaga stabilitas dan memfasilitasi komunikasi. Jabatan-jabatan seperti Bupati (Regent) dan Patih, meskipun secara struktural berada di bawah Resident, memegang otoritas simbolis yang besar di mata rakyat. Bupati, yang umumnya berasal dari keluarga bangsawan lokal yang telah lama bersekutu dengan Belanda, berfungsi sebagai jembatan antara dua dunia: melaksanakan perintah kolonial sekaligus mempertahankan tradisi lokal yang diperlukan untuk legitimasi. Sistem ini dikenal sebagai dual system, sebuah mekanisme yang cerdik namun seringkali menimbulkan ketegangan internal di kalangan elite pribumi.
Di tingkat desa, kekuasaan berada di tangan Kepala Desa atau Lurah, yang dihadapkan pada tuntutan ganda: memastikan ketersediaan tenaga kerja untuk perkebunan (heerendiensten atau kerja wajib) dan memungut pajak bumi. Tekanan dari atas seringkali menyebabkan eksploitasi di tingkat bawah. Sistem ini menuntut loyalitas mutlak kepada kolonial, dan setiap kegagalan dalam memenuhi target produksi atau pengiriman tenaga kerja dapat berujung pada sanksi yang berat, tidak hanya bagi Kepala Desa tetapi juga bagi seluruh komunitas yang berada di bawah pengawasannya. Reformasi administrasi yang terus bergulir pada awal abad ini bertujuan untuk membatasi korupsi pribumi, namun praktiknya justru memperkuat cengkeraman birokrasi kolonial.
Dokumen arsip menunjukkan bagaimana upaya reformasi agraria mulai diperkenalkan. Ini bukan semata-mata untuk kesejahteraan petani, melainkan untuk memastikan kejelasan kepemilikan lahan yang dibutuhkan oleh modal perkebunan Eropa. Penetapan batas-batas desa, pendaftaran hak atas tanah, dan regulasi irigasi menjadi pekerjaan birokrasi yang kompleks. Proses ini seringkali dipenuhi konflik karena bertabrakan dengan hak-hak tradisional komunal yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Osing. Kepastian hukum kolonial mengenai lahan seringkali menguntungkan perusahaan besar yang mampu memobilisasi sumber daya hukum dan politik untuk mengakuisisi area yang luas untuk penanaman kopi, karet, dan tebu.
Implementasi sistem yudikatif juga menjadi bagian integral dari pengawasan kolonial. Meskipun terdapat pengadilan pribumi (Landraad), kasus-kasus besar yang melibatkan kepentingan Eropa atau keamanan publik disidangkan di pengadilan kolonial, memastikan bahwa kepentingan ekonomi Belanda selalu dilindungi. Pengawasan atas pergerakan penduduk, terutama migrasi musiman pekerja dari luar daerah (seperti Madura dan Jawa Tengah) menuju perkebunan di Kalibaru, Glenmore, atau Rogojampi, juga menjadi tanggung jawab birokrasi, mencerminkan kebutuhan industri akan pasokan tenaga kerja yang stabil dan murah.
Pemerintahan kolonial pada masa itu juga mulai memperhatikan pembangunan infrastruktur sipil yang didanai melalui pajak lokal dan dana dari Batavia. Pembangunan jalan raya yang menghubungkan Banyuwangi Kota dengan Jember di barat dan stasiun-stasiun kecil menuju Kalisetail menjadi prioritas. Tujuannya ganda: mempermudah mobilisasi militer jika terjadi kerusuhan dan, yang lebih penting, memastikan pengangkutan hasil bumi ke pelabuhan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Fokus pada infrastruktur ini menunjukkan bahwa meskipun ada retorika tentang ‘kemajuan’ (seperti yang dijanjikan Politik Etis), kepentingan utama tetaplah ekstraksi sumber daya dan efisiensi ekonomi kolonial.
Aspek lain yang menonjol adalah peran Leger (tentara) dan Politie (polisi) kolonial. Meskipun Banyuwangi relatif damai dibandingkan daerah lain di Jawa, kehadiran militer tetap merupakan simbol kekuatan yang tak terbantahkan. Pos-pos militer dan kantor polisi yang strategis ditempatkan di jalur-jalur utama perdagangan dan dekat dengan pusat-pusat perkebunan, siap bertindak jika terjadi protes atau pemogokan pekerja. Kontrol ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, menegaskan dominasi Eropa atas seluruh aspek kehidupan masyarakat lokal, dari pasar hingga pengadilan desa.
Banyuwangi, di bawah naungan administrasi kolonial, merupakan pusat produksi komoditas yang sangat vital bagi perekonomian Hindia Belanda. Iklimnya yang unik, dengan curah hujan yang bervariasi antara dataran rendah pantai dan pegunungan di wilayah barat, memungkinkan penanaman beragam komoditas ekspor. Tebu, kopi robusta, dan karet mendominasi lanskap ekonomi, menarik investasi besar dari perusahaan-perusahaan modal asing. Kondisi perekonomian lokal sepenuhnya terintegrasi dengan pasar global, yang berarti fluktuasi harga di Amsterdam atau London langsung berdampak pada kesejahteraan (atau kemiskinan) petani dan buruh di ujung timur Jawa.
Gula adalah komoditas utama yang mendefinisikan perekonomian dataran rendah Banyuwangi. Pabrik gula (PG) besar, seperti yang terletak di sekitar Rogojampi dan Ketapang, adalah kompleks industri raksasa yang membutuhkan lahan, air, dan tenaga kerja dalam jumlah kolosal. Keberadaan PG ini memicu perubahan drastis dalam tata guna lahan. Lahan sawah tradisional seringkali harus dialihfungsikan atau dikontrakkan paksa untuk menanam tebu, menggeser fokus pangan lokal ke orientasi ekspor. Kontrak sewa lahan ini umumnya tidak menguntungkan petani pribumi, namun mereka terpaksa menerima karena tekanan ekonomi dan birokrasi.
Teknologi yang digunakan di pabrik gula adalah yang paling mutakhir saat itu, melambangkan jurang pemisah antara efisiensi industri Eropa dan metode pertanian tradisional pribumi. Musim giling (oogst) adalah periode puncak aktivitas ekonomi. Ribuan buruh harian direkrut, menciptakan dinamika migrasi tenaga kerja yang intensif. Pengawasan atas buruh sangat ketat. Meskipun pada masa ini retorika Politik Etis mulai mendorong perbaikan kondisi kerja, kenyataannya buruh pribumi masih mengalami upah yang rendah, jam kerja yang panjang, dan kondisi hidup yang minim. Ketegangan antara pemilik modal (Belanda/Eropa) dan buruh pribumi seringkali memicu konflik kecil yang diredam cepat oleh aparat keamanan kolonial.
Di wilayah pegunungan, khususnya di lereng Ijen dan wilayah Kalibaru, kopi robusta menjadi raja. Perkebunan kopi membutuhkan perawatan yang intensif dan infrastruktur pengeringan serta penggilingan yang memadai. Ekspor kopi dari Banyuwangi melalui Pelabuhan Tanjungwangi (saat itu masih dalam tahap pengembangan) merupakan bagian penting dari rantai pasok global. Kualitas kopi dari wilayah ini dikenal tinggi, namun harga jual di tingkat petani tetap rendah karena melalui berbagai lapisan perantara yang dikuasai oleh perusahaan dagang Eropa (seperti NHM atau perusahaan swasta Belgia dan Inggris). Sistem ini memastikan bahwa sebagian besar keuntungan tetap mengalir ke Eropa, sementara Banyuwangi hanya menikmati dampak samping berupa upah buruh musiman dan pajak bumi.
Komoditas baru, karet (Hevea brasiliensis), juga mulai mendapatkan perhatian besar. Seiring dengan booming industri otomotif global, permintaan karet melonjak. Lahan-lahan hutan di bagian selatan dan barat daya Banyuwangi mulai dibuka untuk penanaman karet. Proyek ini membutuhkan investasi jangka panjang dan seringkali mengorbankan hutan primer, menimbulkan dampak ekologis signifikan yang mulai terasa di tingkat lokal. Pembukaan lahan yang masif ini seringkali melanggar hak-hak ulayat masyarakat adat, meskipun isu ini jarang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kolonial yang lebih memprioritaskan peningkatan volume ekspor.
Tidak ada ekonomi perkebunan yang dapat berfungsi tanpa jaringan transportasi yang efisien. Pelabuhan di sekitar Banyuwangi, terutama yang melayani lalu lintas ke Bali dan pulau-pulau di timur (Nusa Tenggara), merupakan simpul utama. Peningkatan volume ekspor mendorong pengembangan fasilitas pelabuhan. Meskipun pelabuhan utama di Surabaya jauh lebih besar, Banyuwangi berperan sebagai titik pengumpulan regional yang penting, terutama untuk komoditas yang berasal dari wilayah tapal kuda Jawa Timur.
Pembangunan rel kereta api juga mencapai tahap krusial pada masa ini. Meskipun jalur utama telah ada, perluasan jaringan sekunder (lori atau trem perkebunan) menjadi semakin penting. Jaringan lori ini berfungsi layaknya pembuluh darah ekonomi, menghubungkan langsung pabrik gula dan gudang kopi di pedalaman dengan jalur kereta api utama menuju pelabuhan. Jaringan ini dibangun dan dikelola secara eksklusif oleh perusahaan perkebunan, mencerminkan kekuatan modal swasta dalam membentuk geografi infrastruktur regional.
Transportasi darat, terutama jalan raya, terus diperbaiki, sebagian besar melalui sistem kerja wajib (heerendiensten) yang memberatkan rakyat. Jalan yang mulus sangat penting untuk mobilisasi truk dan gerobak yang mengangkut komoditas. Jalan-jalan ini, yang pada dasarnya dibangun untuk kepentingan ekspor, secara tidak langsung juga memfasilitasi pergerakan masyarakat lokal dan membuka akses ke pasar-pasar regional yang lebih luas, meskipun manfaatnya seringkali tidak sebanding dengan beban kerja wajib yang ditanggung.
Perdagangan non-komoditas juga menunjukkan perkembangan. Pasar-pasar lokal, seperti di Blambangan dan Rogojampi, menjadi pusat pertukaran barang kebutuhan sehari-hari, termasuk beras (meskipun produksi beras sering terancam oleh tebu), garam, dan tekstil. Para pedagang pribumi dan Tionghoa memainkan peran penting dalam distribusi lokal, bertindak sebagai perantara antara produk impor Eropa dan hasil bumi lokal yang tidak diekspor. Komunitas Tionghoa, khususnya, mendominasi sektor retail dan peminjaman modal kecil, seringkali memegang kunci likuiditas di pasar lokal yang keras.
Secara keseluruhan, ekonomi Banyuwangi adalah ekonomi yang terfragmentasi. Di satu sisi, terdapat sektor modern yang sangat efisien dan terkapitalisasi (perkebunan dan pelabuhan), yang dikuasai oleh Eropa. Di sisi lain, terdapat sektor tradisional (petani padi dan nelayan) yang tetap menjalankan praktik lama namun terus-menerus ditekan oleh kebutuhan lahan dan tenaga kerja sektor modern. Ketidakseimbangan ini merupakan ciri khas kolonialisme, di mana kemakmuran global dibentuk di atas fondasi eksploitasi lokal yang sistematis.
Masyarakat Banyuwangi, terutama suku Osing, memiliki identitas kultural yang khas, merupakan keturunan langsung dari Kerajaan Blambangan. Periode ini menempatkan masyarakat Osing di persimpangan antara konservatisme tradisi dan keterbukaan terhadap pengaruh luar, baik dari Islam santri yang menguat maupun dari kebijakan pendidikan dan kesehatan kolonial. Keterpisahan geografis Banyuwangi dari pusat kekuasaan Mataram (dan kemudian Batavia) memberinya ruang untuk mengembangkan corak kebudayaan yang unik, namun pada masa itu, isolasi ini mulai terkikis oleh jaringan ekonomi dan birokrasi yang semakin erat.
Implementasi Politik Etis, yang berfokus pada Irigasi, Edukasi, dan Emigrasi (tiga E), mulai menampakkan hasil di Banyuwangi, meskipun dengan jangkauan yang sangat terbatas. Sekolah-sekolah pribumi (Volksschool atau Sekolah Rakyat) mulai didirikan, bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja administrasi tingkat rendah dan meningkatkan literasi agar masyarakat lebih mudah diarahkan oleh birokrasi kolonial. Kurikulum di sekolah-sekolah ini sangat dasar, menekankan pada membaca, menulis, dan berhitung sederhana, tetapi perannya dalam mengubah pandangan dunia generasi muda tidak dapat diabaikan.
Namun, akses terhadap pendidikan formal ini sangat terbatas. Sebagian besar anak-anak desa masih dihadapkan pada kewajiban membantu keluarga di ladang atau perkebunan. Anak-anak dari elite pribumi, di sisi lain, mulai mendapatkan akses ke sekolah-sekolah Belanda yang lebih baik (HIS), menyiapkan mereka untuk posisi administratif yang lebih tinggi. Pembentukan kelas terdidik pribumi ini, meskipun kecil, kelak menjadi bibit bagi kesadaran nasional di masa mendatang.
Dalam bidang kesehatan, upaya kolonial difokuskan pada pengendalian penyakit menular yang dapat mengganggu produktivitas tenaga kerja. Pembangunan pos-pos kesehatan kecil dan kampanye vaksinasi sederhana, meskipun didorong oleh kepentingan ekonomi, sedikit banyak membantu meningkatkan kondisi kesehatan publik. Namun, sanitasi di wilayah pemukiman padat dan kamp buruh masih jauh dari memadai. Kekurangan gizi, yang diperburuk oleh pengalihan lahan pangan ke tebu, tetap menjadi masalah kronis.
Kebudayaan Osing terabadikan kuat dalam seni pertunjukan, seperti Gandrung, Barong, dan Seblang. Kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mempertahankan narasi sejarah lokal dan kepercayaan spiritual. Meskipun di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial yang cenderung memandang seni pribumi sebagai bagian dari 'primitivisme' yang harus diatur, kesenian tetap berkembang, seringkali menjadi media terselubung untuk menyampaikan kritik sosial atau melestarikan mitos-mitos yang menentang hegemoni asing.
Sementara itu, Islam memainkan peran yang semakin penting sebagai kekuatan pemersatu dan alternatif ideologis terhadap kekuasaan kolonial. Jaringan ulama dan kyai di Banyuwangi (terutama di wilayah seperti Genteng dan Rogojampi) memiliki pengaruh besar di tingkat desa. Meskipun pemerintah kolonial berusaha keras mengawasi dan mengendalikan pendidikan Islam tradisional (pesantren), pesantren tetap menjadi benteng pertahanan spiritual dan intelektual. Melalui pengajian dan tarekat, nilai-nilai keagamaan disebarkan, memberikan masyarakat kerangka moral dan sosial yang independen dari struktur kolonial.
Terjadi dualitas di dalam masyarakat: sebagian besar berinteraksi dengan ekonomi kolonial melalui kerja di perkebunan, sementara pada saat yang sama, mereka mencari pelarian spiritual dan identitas melalui lembaga tradisional dan keagamaan. Periode ini menyaksikan munculnya tokoh-tokoh agama yang berpengaruh, yang tidak jarang menjadi pemimpin perlawanan pasif terhadap kebijakan kolonial yang dianggap menindas, seperti kebijakan pajak yang memberatkan atau praktik kerja wajib yang eksploitatif.
Urbanisasi kecil juga mulai terjadi. Pusat kota Banyuwangi menjadi magnet bagi penduduk desa yang mencari peluang ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan layanan pendukung pelabuhan. Pertumbuhan kota membawa serta perubahan gaya hidup, percampuran budaya, dan munculnya kelompok-kelompok sosial baru—pekerja pelabuhan, pedagang kecil, dan staf administrasi pribumi—yang perlahan-lahan mengikis tatanan feodal tradisional desa.
Masalah agraria terus memicu ketegangan. Meskipun pemerintah kolonial mengklaim ingin melindungi petani dari perampasan lahan, mekanisme hukum seringkali memihak perkebunan besar. Konflik-konflik lokal mengenai batas lahan dan hak irigasi merupakan cerminan nyata dari perjuangan masyarakat untuk mempertahankan sumber daya vital mereka di hadapan tekanan modal asing yang tak terhindarkan. Dinamika sosial ini menunjukkan bahwa, jauh dari gambaran Hindia Belanda yang tenang dan patuh, Banyuwangi adalah wilayah yang sarat dengan gejolak internal, meskipun gejolak tersebut jarang mencapai skala pemberontakan besar seperti di daerah lain di Jawa Barat atau Sumatera.
Modernisasi infrastruktur di Banyuwangi adalah manifestasi paling nyata dari kepentingan ekonomi kolonial. Seluruh proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan dirancang untuk melayani jaringan perdagangan global, mempercepat transfer komoditas dari pegunungan ke pantai, dan menghubungkan pos-pos administrasi agar komunikasi berjalan lancar. Pembangunan ini memberikan wajah baru pada geografi fisik daerah tersebut.
Irigasi adalah salah satu pilar utama Politik Etis, namun penerapannya seringkali timpang. Meskipun proyek irigasi besar bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian secara umum, sistem saluran air yang baru seringkali diprioritaskan untuk mengairi lahan tebu dan perkebunan milik Eropa. Petani padi tradisional sering kali harus bersaing ketat untuk mendapatkan air, terutama di musim kemarau. Kontrol atas air menjadi alat politik dan ekonomi yang kuat. Birokrasi kolonial mengelola pintu-pintu air dan jadwal irigasi, yang memungkinkan mereka secara efektif mendikte pola tanam dan jenis komoditas yang harus diproduksi oleh petani pribumi.
Pembangunan dam dan saluran primer membutuhkan investasi besar dan tenaga kerja wajib yang masif. Saluran-saluran ini mengubah lanskap pertanian secara permanen. Di wilayah seperti Genteng dan Kalisetail, di mana sawah terhampar luas, manajemen air yang lebih terpusat mampu meningkatkan panen di beberapa area. Namun, peningkatan ini disertai dengan hilangnya otonomi petani lokal atas sumber daya air mereka sendiri, sebuah pengorbanan yang jarang diakui oleh pemerintah kolonial.
Jalur kereta api menjadi tulang punggung transportasi. Pembukaan dan pengoperasian jalur ini menandai era mobilitas yang baru. Selain mengangkut komoditas seperti gula dan kopi ke pelabuhan, kereta api juga mulai digunakan oleh masyarakat umum. Stasiun-stasiun seperti Stasiun Banyuwangi (Karas) dan stasiun-stasiun di sepanjang jalur ke Jember menjadi pusat aktivitas baru. Keberadaan kereta api tidak hanya memindahkan barang, tetapi juga gagasan, surat kabar, dan orang, yang secara perlahan mengurangi isolasi geografis Banyuwangi.
Selain jalur utama, perluasan jalur trem (kereta kecil) yang melayani pabrik gula menjadi vital. Jalur sempit ini menjangkau pelosok desa-desa yang kaya tebu, memastikan bahwa tebu yang baru dipanen dapat diproses dalam waktu secepat mungkin untuk menghindari penurunan kadar gula. Konstruksi jalur trem ini seringkali dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja lokal di bawah pengawasan ketat, dan keberadaannya melambangkan kekuatan modal yang mampu menembus jauh ke pedalaman.
Pada masa ini, jaringan telegraf dan telepon mulai diperluas, menghubungkan kantor-kantor Resident dan Kontrolir. Meskipun akses publik ke teknologi ini sangat terbatas, jaringan komunikasi yang cepat sangat krusial bagi administrasi dan perusahaan dagang. Komunikasi telegraf memungkinkan Batavia untuk menerima laporan cuaca, panen, dan pergerakan militer dalam hitungan jam, bukan minggu. Hal ini memperkuat sentralisasi kekuasaan kolonial dan memungkinkan reaksi cepat terhadap gejolak pasar komoditas global.
Pembangunan infrastruktur ini juga mencakup fasilitas publik minor, seperti kantor pos, kantor pegadaian (yang bertujuan membatasi rentenir lokal), dan perbaikan dermaga. Setiap bangunan ini dirancang dengan gaya arsitektur kolonial yang khas, menjadi simbol fisik kehadiran dan dominasi Eropa di tengah arsitektur tradisional Osing. Modernisasi fisik ini, meskipun membawa beberapa manfaat sampingan bagi masyarakat, utamanya adalah alat untuk mengokohkan kontrol, mempercepat eksploitasi, dan memastikan efisiensi birokrasi kolonial dalam menjalankan roda ekonomi berbasis ekspor.
Di balik laporan resmi kolonial yang seringkali menggambarkan Banyuwangi sebagai daerah yang stabil dan produktif, tersimpan dinamika resistensi dan kebangkitan kesadaran yang perlahan-lahan mengikis legitimasi kekuasaan Belanda. Resisten ini jarang berbentuk pemberontakan terbuka; ia lebih sering muncul sebagai bentuk penolakan sosial, sabotase kecil, atau melalui penguatan jaringan tradisional dan keagamaan yang independen dari kontrol pemerintah.
Bupati dan Patih, sebagai elite administratif pribumi, menghadapi dilema akut. Mereka harus memuaskan tuntutan kolonial sambil berusaha melindungi kepentingan rakyatnya—atau setidaknya mempertahankan kekuasaan tradisional mereka. Beberapa Bupati memilih jalur kolaborasi penuh, sementara yang lain menggunakan pengaruh mereka untuk memoderasi eksploitasi, misalnya dengan menunda pendaftaran lahan atau mengurangi jumlah hari kerja wajib yang dibebankan kepada desa. Sikap ambivalen ini seringkali memecah belah komunitas lokal: bagi sebagian orang, elite tradisional adalah perpanjangan tangan kolonial; bagi yang lain, mereka adalah pelindung terakhir dari tradisi.
Sementara itu, tokoh-tokoh informal—terutama kyai, dukun (pemimpin spiritual), dan para jawara—tetap memegang kendali atas struktur sosial yang lebih tua. Kekuatan mereka terletak pada penguasaan pengetahuan lokal, kemampuan menyembuhkan, atau karisma spiritual. Ketika birokrasi kolonial memperketat pengawasan, masyarakat seringkali beralih mencari solusi keadilan dan perlindungan dari tokoh-tokoh informal ini, yang dengan efektif menciptakan pemerintahan paralel di tingkat akar rumput yang sering kali luput dari pantauan Kontrolir Belanda.
Gerakan pembaharuan Islam yang mulai menyebar di Jawa juga mencapai Banyuwangi. Para santri yang kembali dari Timur Tengah atau dari pesantren besar di Jawa Tengah membawa ide-ide reformasi yang menentang takhayul lokal sekaligus menantang otoritas spiritual kolonial (yang berusaha mengontrol urusan haji dan pengadilan agama). Melalui organisasi-organisasi non-politik yang mulai muncul, seperti perkumpulan pengajian atau koperasi sederhana, masyarakat pribumi belajar mengorganisasi diri dan mengumpulkan sumber daya tanpa sepenuhnya bergantung pada patronase kolonial atau elite tradisional.
Pertemuan-pertemuan keagamaan menjadi forum penting di mana isu-isu sosial dan ekonomi dibahas secara terselubung. Kritik terhadap eksploitasi perkebunan seringkali disamarkan dalam khotbah tentang keadilan ilahi atau nasib umat. Jaringan ini menjadi fondasi bagi munculnya kesadaran kolektif yang lebih besar, jauh sebelum organisasi politik modern mulai terbentuk secara resmi di wilayah ini.
Salah satu area konflik yang paling sering terjadi adalah masalah hutan dan lahan yang dianggap tidak bertuan (vrije grond) oleh kolonial. Ketika modal perkebunan bergerak ke pedalaman, hutan-hutan yang selama ini digunakan oleh masyarakat Osing untuk mencari kayu, obat-obatan, dan hasil hutan lainnya, secara sistematis diklaim oleh negara (Domein Verklaring). Kebijakan ini memicu ketidakpuasan mendalam karena mengancam mata pencaharian tradisional.
Sengketa lahan seringkali berujung pada kekerasan lokal, meskipun jarang tercatat dalam laporan resmi sebagai 'pemberontakan'. Ini berbentuk pencurian hasil perkebunan (kopi atau karet) yang dipandang oleh rakyat sebagai 'mengambil kembali' hak mereka, atau penghindaran pajak dan kerja wajib secara massal. Fenomena ini menunjukkan adanya resistensi yang terdesentralisasi dan pragmatis, berakar pada isu-isu ekonomi sehari-hari, bukan ideologi politik besar.
Keseimbangan antara modernitas yang dipaksakan dan tradisi yang dipertahankan menjadi tema sentral dalam kehidupan masyarakat Banyuwangi. Walaupun infrastruktur kolonial membangun koneksi fisik, secara kultural, masyarakat terus berupaya memperkuat batas-batas identitas mereka. Periode ini adalah landasan penting bagi terbentuknya karakter Banyuwangi yang unik, yang mampu menyerap pengaruh luar (Jawa, Madura, Kolonial) sambil tetap mempertahankan inti kultural Osing yang teguh.
Banyuwangi adalah wilayah multikultural, sebuah pertemuan antara penduduk asli Osing, migran dari Madura dan Jawa Tengah, serta komunitas non-pribumi (Tionghoa, Arab, dan Eropa). Komposisi demografi ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi perkebunan dan aktivitas pelabuhan.
Suku Osing, sebagai penduduk asli Blambangan, membentuk inti populasi. Meskipun dominan secara kultural, mereka sering kali menjadi kelompok yang paling merasakan dampak langsung dari tekanan agraria kolonial. Keterlibatan mereka dalam ekonomi perkebunan seringkali bersifat koersif, namun mereka juga adalah kelompok yang paling gigih mempertahankan ritual dan bahasa mereka sebagai penanda identitas yang berbeda dari kelompok Jawa lainnya.
Di wilayah pantai, komunitas nelayan memainkan peran penting. Pesisir Banyuwangi yang panjang memfasilitasi aktivitas penangkapan ikan dan perdagangan antarpulau skala kecil. Komunitas ini, meskipun kurang terekspos pada tekanan perkebunan, menghadapi regulasi pelabuhan kolonial dan persaingan dagang dari pihak Tionghoa dan Bugis.
Aktivitas perkebunan di wilayah barat (Kalibaru, Glenmore) tidak dapat dipenuhi hanya oleh tenaga kerja Osing. Oleh karena itu, terjadi gelombang migrasi musiman yang signifikan, terutama dari Madura (suku Madura) dan wilayah Jawa Tengah yang kekurangan lahan. Para migran ini datang mencari pekerjaan selama musim tanam dan panen tebu atau kopi. Kedatangan mereka membawa kompleksitas demografi baru, termasuk gesekan sosial, namun juga memperkaya variasi bahasa dan praktik keagamaan.
Pemukiman migran seringkali terpisah dari desa-desa Osing tradisional, membentuk kantong-kantong komunitas baru di sekitar pabrik gula dan pusat perkebunan. Pemerintah kolonial cenderung mendorong migrasi ini karena memberikan pasokan tenaga kerja yang fleksibel dan murah, sambil juga menjaga agar populasi pribumi asli tetap terikat pada lahan mereka untuk tujuan pajak.
Komunitas Tionghoa memegang peran kunci dalam perekonomian non-perkebunan. Mereka menguasai sektor ritel, distribusi hasil bumi, dan menjadi penyedia jasa kredit yang vital di pasar-pasar lokal. Pemukiman Tionghoa (Pecinan) di pusat kota menjadi pusat aktivitas komersial. Meskipun mereka diatur secara ketat oleh sistem kolonial (melalui wijkstelsel dan passenstelsel), peran ekonomi mereka tak tergantikan.
Komunitas Arab, meskipun lebih kecil, aktif dalam perdagangan antarpulau dan dalam penyebaran ajaran Islam. Para pedagang Arab seringkali juga berperan sebagai ulama, memadukan aktivitas ekonomi dengan spiritualitas.
Di puncak piramida demografi adalah populasi Eropa (Belanda, Indo-Eropa, dan beberapa kebangsaan Eropa lainnya). Kelompok ini, meskipun jumlahnya sangat kecil, memegang kendali mutlak atas administrasi, modal, dan teknologi. Mereka tinggal di lingkungan yang terpisah (Europeesche Wijk), menikmati fasilitas terbaik, dan menjalankan sistem kekuasaan yang secara tegas memisahkan mereka dari mayoritas pribumi berdasarkan garis ras dan kelas.
Sensus periodik kolonial pada masa itu mulai merefleksikan keragaman ini, tetapi selalu menggunakan klasifikasi rasial (Eropa, Timur Asing, dan Pribumi) yang bertujuan untuk membedakan hak-hak dan kewajiban masing-masing kelompok di bawah hukum kolonial. Dinamika migrasi dan stratifikasi sosial ini menjadikan Banyuwangi sebagai miniatur dari kompleksitas kolonial di seluruh Hindia Belanda.
Periode ini meninggalkan warisan yang mendalam pada struktur sosial, ekonomi, dan fisik Banyuwangi. Keputusan-keputusan administratif dan investasi infrastruktur yang dilakukan pada masa itu telah membentuk kerangka dasar bagi perkembangan regional di masa-masa berikutnya. Jalan, rel kereta api, dan sistem irigasi, yang dibangun untuk melayani kepentingan kolonial, kini menjadi fondasi bagi konektivitas dan pembangunan modern.
Secara ekonomi, ketergantungan pada komoditas ekspor—seperti kopi, gula, dan karet—telah menciptakan sebuah mentalitas produksi yang berorientasi pasar global. Meskipun pabrik-pabrik gula kolonial telah lama tutup atau berganti fungsi, warisan berupa lahan pertanian yang luas dan pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan sistem pasar internasional tetap bertahan.
Secara sosial, periode ini merupakan ujian bagi ketahanan budaya Osing. Di tengah tekanan modernisasi, migrasi, dan administrasi asing, masyarakat berhasil mempertahankan tradisi mereka, seringkali dengan mengadopsi dan mengintegrasikan pengaruh baru ke dalam kerangka kultural yang sudah ada. Kesenian lokal dan kekuatan institusi keagamaan menjadi mekanisme adaptasi dan pertahanan diri yang paling efektif. Pembentukan elite terdidik pribumi, meskipun merupakan produk dari kebijakan kolonial, pada akhirnya menjadi kekuatan pendorong dalam gerakan nasional yang menuntut otonomi dan kemerdekaan.
Struktur tata ruang kota dan pemukiman di Banyuwangi, yang terbagi jelas antara kawasan administratif, Pecinan komersial, dan permukiman pribumi, adalah sisa-sisa fisik dari stratifikasi sosial kolonial yang ketat. Walaupun hierarki rasial telah runtuh, jejak pembagian ruang ini masih terlihat. Oleh karena itu, memahami dinamika Banyuwangi pada periode ini adalah kunci untuk menguraikan kompleksitas sejarah Indonesia modern: sebuah cerita tentang ekstraksi sumber daya, resistensi budaya, dan lahirnya kesadaran kolektif di tengah tekanan imperialis yang tak terhindarkan. Periode ini membuktikan bahwa wilayah ujung timur Jawa bukanlah sekadar perpanjangan, melainkan simpul vital yang memainkan perannya sendiri dalam narasi sejarah yang lebih besar.
Penelusuran mendalam terhadap dokumen-dokumen sezaman, laporan Resident, dan catatan perjalanan para Kontrolir menegaskan bahwa kehidupan sehari-hari di Banyuwangi adalah pertarungan terus-menerus antara upaya kolonial untuk mengatur dan mengontrol, serta upaya masyarakat lokal untuk beradaptasi, bernegosiasi, dan mempertahankan martabat mereka. Transformasi yang terjadi pada struktur administrasi lokal, pergeseran dalam pola tanam akibat dominasi tebu dan kopi, serta pergerakan demografi yang dipicu oleh kebutuhan tenaga kerja perkebunan, semuanya menyatu membentuk karakter khas yang dikenali dari wilayah ini di masa kini. Warisan ini adalah campuran kompleks antara tekanan asing dan ketahanan pribumi yang tak tergoyahkan.