Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang dimulai setelah gejolak sosial dan politik besar, merupakan salah satu periode paling krusial dan paling tragis dalam sejarah awal komunitas Islam. Masa pemerintahannya ditandai oleh upaya keras untuk mengembalikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan yang ia yakini telah terkikis, namun upayanya tersebut justru berhadapan langsung dengan fragmentasi politik dan munculnya konflik internal bersenjata yang dikenal sebagai Fitna al-Kubra, Perang Saudara Besar.
Ali, sebagai salah satu sahabat terdekat Nabi dan figur sentral dalam sejarah Islam, mewarisi sebuah kekaisaran yang membentang luas namun rapuh, terbagi oleh ambisi, dendam atas kematian khalifah sebelumnya, dan perbedaan tajam mengenai bagaimana seharusnya kekuasaan dijalankan. Pemerintahannya adalah perjuangan tiada henti antara idealisme keagamaan yang mendalam melawan realitas politik yang keras dan brutal.
Ketika Utsman bin Affan wafat akibat pemberontakan, ibu kota Madinah tenggelam dalam kekacauan. Para pemberontak dan sebagian besar masyarakat Madinah mendesak Ali untuk menerima jabatan Khalifah. Awalnya, Ali menolak dengan tegas, menyadari bahwa ia akan mewarisi beban berat yang mencakup pembalasan atas darah Utsman dan menstabilkan provinsi-provinsi yang telah lama menikmati otonomi semi-independen.
Namun, tekanan publik menjadi terlalu besar. Ia akhirnya menerima bay'ah (janji setia) di Masjid Madinah. Bay'ah ini penting karena mencerminkan dukungan populer, tetapi diwarnai oleh suasana krisis. Para pemberontak yang bertanggung jawab atas kematian Utsman hadir, memberikan keraguan legitimasi di mata sebagian elit Quraisy dan para gubernur provinsi, terutama Mu'awiya bin Abi Sufyan di Syam (Suriah).
Ali menerima bay'ah, namun janji setia ini tidak bersifat universal, memicu ketidakstabilan politik yang segera memuncak.
Ali segera mengumumkan reformasi yang radikal, yang intinya adalah penegasan kembali prinsip-prinsip egaliter Islam awal. Visi ini berdiri sebagai antitesis langsung terhadap kebijakan sentralisasi kekayaan dan pemberian posisi tinggi berdasarkan kedekatan silsilah yang terjadi pada akhir periode Utsman.
Inti dari reformasi Ali meliputi:
Tindakan pemecatan gubernur, khususnya, adalah katalisator perang. Mu'awiya, yang telah menjadi gubernur Syam selama bertahun-tahun dan memiliki basis militer yang sangat kuat, menolak untuk mundur. Mu'awiya menggunakan tuntutan pembalasan darah Utsman sebagai alat politik untuk menentang legitimasi Ali, menciptakan dua kutub kekuasaan yang tidak dapat didamaikan.
Melihat Madinah yang telah kehilangan otoritas politiknya dan dikuasai oleh suasana kekacauan, Ali membuat keputusan strategis untuk memindahkan pusat pemerintahannya. Ia memilih Kufa (di Irak modern), sebuah kota garnisun besar yang didominasi oleh suku-suku Yaman dan para veteran yang memiliki kecenderungan egaliter. Perpindahan ini memberikan Ali basis militer yang lebih loyal dan menjauhkannya dari intrik-intrik aristokrasi Mekkah dan Madinah. Namun, Kufa juga terkenal karena sifat penduduknya yang mudah berubah dan kurangnya konsistensi, sebuah fakta yang akan memberatkan pemerintahannya di kemudian hari.
Meskipun tantangan utama berasal dari Syam, konflik bersenjata pertama Ali datang dari Mekkah. Tiga tokoh terkemuka—Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam (keduanya adalah sahabat senior yang awalnya memberikan bay'ah kepada Ali), dan Aisyah binti Abu Bakar (Istri Nabi)—menuntut agar Ali segera menindak pembunuh Utsman. Ketika Ali berargumen bahwa stabilitas harus dipulihkan terlebih dahulu sebelum proses hukum dapat dijalankan, mereka menuduhnya bersekutu dengan para pemberontak.
Tuntutan pembalasan atas darah Utsman adalah bendera yang digunakan untuk mobilisasi, namun konflik ini memiliki akar yang lebih dalam:
Kelompok oposisi bergerak menuju Basra, kota kaya di Irak. Ali berusaha keras menghindari pertumpahan darah, mengirim utusan untuk bernegosiasi. Namun, negosiasi gagal, dan pertempuran tak terhindarkan. Perang ini dikenal sebagai Perang Unta karena Aisyah menyaksikan jalannya pertempuran dari atas untanya yang diletakkan dalam tandu.
Perang Unta adalah tragedi besar karena ini adalah kali pertama umat Islam saling mengangkat senjata dalam skala besar. Ali, meskipun memenangkan pertempuran tersebut secara mutlak, mengalami kerugian moral yang mendalam. Baik Thalhah maupun Zubair tewas. Ali memperlakukan Aisyah dengan hormat, mengantarkannya kembali ke Madinah dengan pengawalan yang layak. Kemenangan ini mengamankan Irak dan memperkuat Kufa sebagai ibu kota.
Ali memandang keadilan distributif sebagai kewajiban suci, prinsip yang tidak dapat dikompromikan demi kepentingan politik.
Setelah mengamankan Irak, Ali mengalihkan perhatiannya ke Syam. Mu'awiya, yang menolak bay'ah dan menuntut balas dendam atas Utsman, telah membangun basis kekuatan yang solid selama bertahun-tahun. Ia menggunakan baju berdarah Utsman dan tangan istrinya yang terpotong sebagai simbol propaganda di masjid-masjid Syam, memobilisasi loyalitas tentara Syam yang kuat.
Ali menegaskan bahwa Mu'awiya harus menyerahkan jabatan gubernur terlebih dahulu, baru kemudian Ali dapat membentuk pengadilan yang adil untuk menangani kasus Utsman. Mu'awiya berdalih bahwa Ali sendiri terlibat dalam keterlambatan penegakan hukum, dan karena itu ia tidak berhak menjadi Khalifah.
Pada dasarnya, konflik ini bukan lagi hanya tentang pembalasan, melainkan tentang siapa yang memiliki otoritas tertinggi untuk memimpin umat. Ali mewakili otoritas yang dipilih melalui konsensus (meski kontroversial), sementara Mu'awiya mewakili kekuatan suku dan militer yang menuntut hak otonomi provinsi.
Kedua pasukan besar bertemu di Siffin, di tepi Sungai Efrat. Setelah berbulan-bulan negosiasi yang gagal dan bentrokan kecil, pertempuran besar meletus. Pertempuran Siffin adalah yang paling berdarah dalam periode Fitna ini, melibatkan ribuan korban dari kedua belah pihak.
Selama tiga hari pertempuran sengit, pasukan Ali hampir mencapai kemenangan total. Namun, ketika kekalahan Syam sudah di depan mata, Mu'awiya, atas saran Amr bin Ash, memerintahkan pasukannya untuk mengangkat mushaf (lembaran Al-Qur'an) di ujung tombak. Ini adalah seruan untuk menghentikan pertumpahan darah dan menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum Allah (Al-Qur'an).
Meskipun Ali menyadari bahwa mengangkat Mushaf adalah taktik politik untuk menghindari kekalahan militer, sebagian besar tentaranya yang saleh dan lelah perang (terutama dari faksi penghafal Al-Qur'an) memaksa Ali untuk menerima arbitrase. Ali, yang tidak punya pilihan, terpaksa setuju.
Dua arbiter ditunjuk: Abu Musa al-Asy'ari (mewakili Ali, meskipun Ali lebih memilih figur yang lebih kuat seperti Ibn Abbas) dan Amr bin Ash (mewakili Mu'awiya, seorang negosiator yang cerdik dan ulung). Keputusan arbitrase tersebut dijadwalkan dilakukan di Adhruh (atau Dumatul Jandal).
Ali memberikan instruksi yang jelas: arbiter harus membuat keputusan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, proses arbitrase ini menjadi bencana politik bagi pihak Ali. Melalui manuver politik yang cerdik, Amr bin Ash berhasil meyakinkan Abu Musa al-Asy'ari untuk mencopot Ali dan Mu'awiya dari jabatan (secara simbolis), dengan dalih agar umat Islam dapat memilih Khalifah baru. Begitu Abu Musa mengumumkan pencopotan Ali, Amr bin Ash segera maju dan mengumumkan bahwa ia hanya setuju mencopot Ali, dan mengukuhkan Mu'awiya sebagai calon Khalifah, karena Mu'awiya adalah pewaris darah Utsman.
Hasil arbitrase ini tidak menyelesaikan konflik; malah memperparahnya. Ali menolak hasil tersebut, menganggapnya tidak sah karena tidak berdasarkan prinsip hukum syariat, melainkan berdasarkan intrik politik.
Konsekuensi paling fatal dari peristiwa Siffin bukanlah penguatan Mu'awiya, melainkan perpecahan dalam barisan Ali sendiri. Sekelompok besar pengikut Ali yang semula memaksanya menerima arbitrase kini menarik diri (kharaju) dari pasukannya. Mereka dikenal sebagai Khawarij (Kaum yang Keluar).
Mereka berpendapat bahwa dengan menyetujui arbitrase manusia, Ali telah melakukan dosa besar (syirik) karena "Hukum hanya milik Allah" (La Hukma Illa Lillah). Mereka menuduh Ali, Mu'awiya, dan semua yang terlibat dalam arbitrase sebagai kafir. Khawarij adalah faksi yang ekstremis dan puritan, menuntut kesucian moral yang absolut dari para pemimpin.
Slogan Khawarij, La Hukma Illa Lillah, diucapkan oleh mereka dalam konteks penolakan terhadap intervensi manusia dalam masalah Khalifah. Ali menanggapi slogan ini dengan kalimat terkenalnya: "Sebuah kata yang benar, tetapi dimaksudkan untuk kebatilan."
Khawarij mundur ke Harura dan kemudian ke Nahrawan, membentuk komunitas yang terpisah. Mereka mulai mengaplikasikan ideologi ekstrem mereka, menuduh Muslim lain yang tidak sependapat sebagai murtad dan membenarkan pembunuhan terhadap mereka. Ketika laporan tentang kekejaman Khawarij (termasuk pembunuhan sadis terhadap seorang sahabat dan istrinya yang sedang hamil) mencapai Ali, ia menyadari bahwa ancaman ini jauh lebih berbahaya bagi stabilitas umat daripada Mu'awiya, karena mereka mengancam kohesi internal agama itu sendiri.
Ali berupaya bernegosiasi, meminta mereka untuk kembali dan menyerahkan para pelaku pembunuhan. Sebagian kecil kembali, tetapi mayoritas menolak. Ali terpaksa memerangi mereka. Pertempuran Nahrawan adalah kemenangan militer yang menentukan bagi Ali, tetapi ini adalah kemenangan yang pahit. Ia telah mengalahkan sekelompok orang yang sebelumnya adalah pasukannya sendiri, orang-orang yang dikenal karena kesalehan, meskipun kesalehan mereka ekstrem.
Meskipun Khawarij dihancurkan di Nahrawan, ideologi mereka tidak mati. Mereka menjadi gerakan bawah tanah yang bersumpah membalas dendam terhadap tiga tokoh yang dianggap bertanggung jawab atas konflik umat: Ali, Mu'awiya, dan Amr bin Ash.
Setelah Nahrawan, Ali kehilangan momentum politik dan militer yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi Mu'awiya. Pasukannya lelah, dan sebagian besar pendukungnya di Kufa mulai menunjukkan keengganan untuk berperang lagi.
Sementara Ali sibuk menghadapi ancaman Khawarij dan ketidakpatuhan di Irak, Mu'awiya melancarkan kampanye militer yang terorganisir dengan baik. Mu'awiya tidak menyerang Kufa secara langsung; sebaliknya, ia mengirim pasukan kecil yang sangat mobile (dipimpin oleh tokoh seperti Busr bin Abi Artha'ah) untuk menyerang dan merampok wilayah-wilayah yang loyal kepada Ali, termasuk Yaman, Hijaz (Mekkah dan Madinah), dan bahkan pinggiran Irak.
Kampanye Mu'awiya ini dirancang untuk menunjukkan kepada umat bahwa Ali tidak mampu melindungi wilayahnya. Madinah dan Mekkah jatuh tanpa perlawanan yang berarti, dan Yaman juga lepas dari kontrol Ali. Pada masa-masa akhir kekhalifahannya, kontrol efektif Ali terbatas pada Irak dan Mesir (yang juga kemudian jatuh ke tangan Mu'awiya melalui tipu daya Amr bin Ash).
Ali dikenal sebagai pemimpin yang sangat berpegang teguh pada prinsip, terkadang mengorbankan keuntungan taktis demi moral. Ia menolak penggunaan trik politik, penipuan, atau pemberian hadiah besar-besaran untuk membeli kesetiaan, hal-hal yang sering digunakan oleh Mu'awiya. Ali sangat percaya bahwa umat harus dipimpin berdasarkan kebenaran dan keadilan, bukan berdasarkan uang atau kekuatan militer semata.
Warisan terpenting dari gaya kepemimpinan Ali adalah kumpulan pidato, surat, dan aforisme yang dikenal sebagai Nahj al-Balaghah (Puncak Kefasihan). Karya ini memberikan wawasan mendalam tentang filosofi politiknya:
Siffin menjadi titik balik, menunjukkan bahwa idealisme Ali tidak mampu menghadapi pragmatisme dan realpolitik Mu'awiya.
Untuk memahami mengapa kekhalifahan Ali berjuang keras di tahun-tahun akhirnya, perlu diperluas analisis mengenai peran Khawarij, bahkan setelah Nahrawan. Meskipun Khawarij secara fisik dimusnahkan sebagai kekuatan militer, mereka meninggalkan trauma ideologis yang mendalam pada politik Kufa dan Irak.
Pasukan Kufa, yang merupakan tulang punggung militer Ali, terdiri dari suku-suku yang awalnya termotivasi oleh kesalehan agama dan penolakan terhadap aristokrasi Quraisy. Ketika mereka dipaksa melawan rekan sesama Muslim yang sangat saleh di Nahrawan—yang mereka yakini sebagai perbuatan yang dibenarkan—mereka mengalami kejutan moral yang luar biasa. Banyak dari mereka mulai meragukan penilaian Ali, atau sekadar lelah berperang melawan sesama umat, terlepas dari siapa yang benar.
Dampak psikologis ini terlihat jelas ketika Ali mencoba memobilisasi mereka untuk kampanye baru melawan Mu'awiya. Mereka merespons dengan lambat, menolak, atau meninggalkan barisan. Ali sering berdiri di mimbar Kufa, memohon pasukannya untuk mempertahankan wilayah Hijaz dan Yaman, namun ia menghadapi keengganan massa yang fatal. Keengganan ini membiarkan Mu'awiya leluasa mengambil alih provinsi-provinsi penting tanpa perlawanan serius.
Khawarij melembagakan konsep takfir (mengkafirkan Muslim lain) sebagai alat politik dan teologis. Konsep ini merusak kohesi sosial dan agama. Meskipun Ali memerangi Khawarij, doktrin mereka terus menyebar di kalangan elemen yang paling puritan. Mereka yang menolak Ali secara politis sering kali menemukan pembenaran teologis dalam Khawarij untuk menolak otoritas sentral. Ini menciptakan lingkungan di mana loyalitas mudah bergeser, dan setiap ketidaksetujuan politik berpotensi berubah menjadi pemberontakan berdarah.
Ali harus menghabiskan energi yang luar biasa untuk mengelola faksi-faksi yang saling bertentangan di Kufa dan Basra. Irak adalah pusat keilmuan dan pusat politik yang dinamis, tetapi juga sarang intrik suku dan kota garnisun yang memiliki kebanggaan independen. Ali kesulitan mengubah basis pendukungnya yang bersifat sektarian (suku) menjadi pasukan negara yang bersatu, kontras dengan pasukan Syam Mu'awiya yang homogen dan loyal secara militer.
Pada periode akhir pemerintahannya, Ali telah menjadi simbol perlawanan ideologis terhadap korupsi dan keduniawian, tetapi kekuasaan efektifnya terus menyusut. Ketiga sisa kelompok Khawarij yang masih hidup—yakni Abdurrahman bin Muljam, Al-Burak bin Abdillah, dan Amr bin Bakr—bertemu di Mekkah dan bersumpah untuk membunuh tiga pemimpin yang mereka anggap bertanggung jawab atas kekacauan umat: Ali, Mu'awiya, dan Amr bin Ash.
Mereka mengatur waktu serangan pada satu malam di bulan Ramadhan. Serangan terhadap Mu'awiya dan Amr bin Ash gagal atau hanya melukai mereka. Namun, Abdurrahman bin Muljam berhasil menjalankan misinya. Ia menyergap Ali saat sang Khalifah sedang berjalan menuju masjid di Kufa untuk memimpin shalat subuh.
Ali diserang dengan pedang beracun yang ditujukan ke kepala. Meskipun terluka parah, Ali tetap menunjukkan ketenangan dan keadilan bahkan di ambang kematian. Ia meminta agar Bin Muljam ditahan dan diperlakukan dengan baik. Ali memerintahkan putra-putranya agar Bin Muljam tidak disiksa. Jika Ali selamat, ia yang akan memutuskan hukumannya; jika ia meninggal, maka Bin Muljam harus dihukum setimpal dengan kejahatannya, tanpa kekejaman yang berlebihan.
Setelah menderita luka parah selama beberapa hari, Ali bin Abi Thalib wafat, mengakhiri kekhalifahan yang penuh konflik namun kaya akan idealisme. Dengan kematiannya, harapan untuk mengembalikan kekhalifahan berdasarkan prinsip kesetaraan dan kesalehan politik sebagaimana di masa awal terkubur. Ruang politik yang ditinggalkan Ali segera diisi oleh pragmatisme dinasti.
Setelah wafatnya Ali, putranya, Hasan bin Ali, diangkat sebagai Khalifah oleh penduduk Kufa. Namun, Hasan mewarisi militer yang lelah dan berpecah belah, serta ancaman militer Mu'awiya yang semakin kuat. Hasan menyadari bahwa perang yang berlarut-larut hanya akan menghancurkan sisa-sisa umat Islam. Demi menjaga perdamaian dan menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut, Hasan membuat perjanjian damai dengan Mu'awiya, menyerahkan kekhalifahan kepada Mu'awiya dengan syarat Mu'awiya tidak akan menunjuk pewaris dari keluarganya sendiri (meskipun janji ini kemudian dilanggar). Perjanjian ini secara efektif mengakhiri era Khulafaur Rasyidin dan memulai era Dinasti Umayyah.
Kufa, yang dipilih Ali sebagai pusat kekuatan, ironisnya menjadi tempat di mana idealismenya menghadapi tantangan terbesar dan di mana ia akhirnya dibunuh.
Meskipun masa kekhalifahannya singkat dan penuh gejolak, warisan intelektual Ali sangat masif. Ia diakui sebagai salah satu otoritas tertinggi dalam memahami Fiqh (yurisprudensi Islam) dan tafsir Al-Qur'an. Kedalaman pengetahuannya menjadi referensi bagi generasi ulama berikutnya.
Selain itu, Ali dikenal sebagai bapak ilmu tata bahasa Arab. Dikisahkan bahwa ia memerintahkan salah satu muridnya, Abul Aswad al-Du'ali, untuk menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab (Nahwu) setelah ia mendengar kesalahan pembacaan Al-Qur'an. Tindakan ini krusial untuk melestarikan kemurnian bahasa dan teks suci di tengah ekspansi Islam ke wilayah-wilayah non-Arab.
Kekhalifahan Ali adalah titik perpisahan definitif dalam politik Islam, membentuk tiga faksi utama yang terus ada hingga kini:
Peran Ali dalam sejarah tidak hanya terbatas pada politik dan militer, tetapi ia juga memainkan peran penting sebagai tokoh spiritual. Kebijaksanaan dan keilmuan yang terkandung dalam Nahj al-Balaghah melampaui konteks zamannya, menjadi rujukan abadi bagi etika kepemimpinan, moralitas pribadi, dan renungan teologis.
Masa Ali sering dipandang sebagai kegagalan politik, karena ia tidak mampu menyatukan umat dan gagal mengalahkan Mu'awiya. Namun, bagi banyak pihak, ‘kegagalan’ ini adalah bukti idealisme murni. Ali menolak mengadopsi cara-cara Machiavellian yang diperlukan untuk memenangkan perang sipil. Ia menolak mengorbankan keadilan dan kebenaran demi stabilitas politik jangka pendek, sebuah prinsip yang akhirnya merenggut kekuasaannya, namun mengabadikan namanya sebagai simbol keadilan dan ketakwaan yang tak tertandingi.
Pada akhirnya, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib adalah pelajaran penting dalam sejarah Islam: sebuah era di mana tuntutan idealisme agama berhadapan dengan kompleksitas politik kekaisaran yang berkembang pesat. Pergolakan yang ia hadapi membentuk lanskap politik, teologis, dan spiritual umat Islam untuk seluruh periode yang akan datang.
Perjuangan Ali untuk kesetaraan dalam distribusi kekayaan, penolakannya terhadap nepotisme, dan komitmennya pada hukum—meski membawanya pada pertempuran yang tak terhindarkan—tetap menjadi monumen keadilan dan integritas dalam catatan sejarah kekhalifahan Rasyidin.
Masa pemerintahannya, meskipun hanya berlangsung sekitar lima tahun, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada identitas kolektif umat Islam, baik dari segi hukum, filsafat politik, maupun pembagian mazhab teologis. Hingga kini, pidato dan surat-suratnya tetap dipelajari sebagai panduan etis bagi setiap penguasa yang bertekad untuk menegakkan prinsip-prinsip syariat di tengah tantangan realitas kekuasaan.
***
Untuk memahami sepenuhnya tekanan yang dihadapi Ali, perlu dilakukan perbandingan mendalam antara model pemerintahan yang ia coba terapkan di Kufa dengan model yang sudah mapan dan stabil di Syam di bawah Mu'awiya. Perbedaan filosofis antara kedua pemimpin ini bukan sekadar rivalitas pribadi, melainkan pertarungan antara dua konsep negara Islam yang berbeda.
Ali mewakili model kepemimpinan profetis: pemimpin adalah seorang teladan moral, seorang ulama tertinggi, dan pelaksana keadilan mutlak. Ali berjuang untuk mendirikan al-Hukm al-Shari (pemerintahan berbasis hukum Syariat yang ketat), di mana tidak ada pengecualian bagi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Keputusannya untuk mendistribusikan harta secara merata, bahkan kepada mereka yang baru masuk Islam atau yang memiliki status sosial rendah, adalah manifestasi dari teologi kesetaraan yang mendalam. Kebijakan ini, meskipun ideal secara moral, mengalienasi para elit kaya yang telah terbiasa dengan hak istimewa, menjadikan mereka musuh politik alami.
Mu'awiya menerapkan model yang lebih sekuler dan pragmatis. Ia adalah seorang administrator ulung yang sangat fokus pada stabilitas dan kekuatan militer. Kekhalifahan Syam berfungsi lebih mirip kekaisaran Bizantium, dengan administrasi yang terpusat dan efisien. Mu'awiya membayar pasukannya dengan baik, memberikan hadiah kepada suku-suku untuk menjamin loyalitas mereka, dan membiarkan gubernur yang kompeten tetap pada jabatannya, selama mereka loyal kepadanya. Fokusnya adalah pada al-Istiqrar (stabilitas dan ketertiban), menggunakan agama sebagai pembenaran untuk kekuasaan (menuntut balas atas Utsman), tetapi tidak membiarkan prinsip-prinsip teologis menghambat efisiensi politik.
Di bawah Ali, Baitul Mal di Kufa adalah sebuah lembaga yang transparan dan segera dikosongkan setelah distribusi. Ali memastikan bahwa tidak ada kekayaan yang menumpuk. Tindakan ini mengirim pesan yang kuat tentang kesederhanaan, tetapi juga membatasi kemampuan Ali untuk mendanai kampanye militer jangka panjang atau membeli loyalitas suku yang diperlukan di masa perang sipil.
Sebaliknya, Mu'awiya di Syam menjaga Baitul Mal tetap berisi dan menggunakannya sebagai alat kebijakan luar negeri dan domestik. Ia menggunakan kekayaan untuk mendanai militer Syam yang profesional, membiayai operasi rahasia, dan memenangkan hati pemimpin suku di wilayah-wilayah yang disengketakan. Ini memberinya keunggulan logistik dan politik yang jauh melampaui kemampuan Ali.
Ali menghadapi kesulitan serius dalam menemukan pengganti yang kompeten dan loyal setelah ia memecat hampir semua gubernur lama. Banyak gubernur baru yang diangkat Ali adalah tokoh-tokoh saleh dan jujur, tetapi kurang memiliki pengalaman administrasi dan militer yang dibutuhkan untuk mengelola provinsi besar. Misalnya, penunjukan gubernur di Mesir dan Yaman sering kali berujung pada kekacauan atau kekalahan militer karena para gubernur Ali kurang mampu menghadapi intrik Mu'awiya.
Mu'awiya, di sisi lain, mempertahankan jaringan birokrasi yang kuat, sering kali memanfaatkan para veteran administrasi Bizantium di Syam. Kestabilan personalia ini memastikan bahwa Syam tetap menjadi unit politik dan militer yang kohesif, tidak peduli apa yang terjadi di Irak.
Pertempuran Siffin bukanlah sekadar bentrokan militer; itu adalah pertempuran teologis yang mendefinisikan batas antara legitimasi politik dan ketaatan agama. Ali percaya bahwa ia memerangi pemberontak yang melanggar janji setia (bay'ah) yang sah. Mu'awiya berpendapat bahwa ia sedang menegakkan keadilan (qisas) yang diamanatkan agama.
Ketika pasukan Mu'awiya mengangkat mushaf, mereka tidak hanya menghentikan pertempuran, tetapi juga memindahkan arena konflik dari medan perang ke arena interpretasi hukum agama. Mereka memaksa Ali untuk mengakui bahwa masalah kekhalifahan dan konflik ini adalah masalah yang harus diputuskan oleh hukum ilahi, bukan melalui kekuatan senjata.
Penerimaan arbitrase oleh Ali (meski dipaksakan oleh pasukannya) dipandang oleh Khawarij sebagai tindakan meletakkan hukum manusia di atas hukum Allah. Khawarij berpendapat bahwa karena Ali telah diakui sebagai Khalifah yang sah, ia harus menindak pemberontak (Mu'awiya) sesuai ajaran. Ketika ia setuju untuk bernegosiasi, itu dianggap sebagai penghinaan terhadap keesaan dan kekuasaan Allah (Tauhid).
Ideologi Khawarij ini, yang merupakan manifestasi ekstrem dari puritanisme agama, memaksa Ali untuk memfokuskan kembali sisa-sisa energi militernya dari perang melawan Mu'awiya (ancaman eksternal) menjadi perang melawan Khawarij (ancaman internal). Ini memberikan Mu'awiya waktu dan ruang bernapas yang ia butuhkan untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Syam dan mulai menyusup ke Mesir dan Hijaz.
Mesir, yang kaya sumber daya dan penting secara strategis, adalah wilayah vital bagi Ali. Ketika Ali menunjuk Muhammad bin Abu Bakar (seorang pendukung setianya) sebagai gubernur, Amr bin Ash (pemimpin militer yang cerdik) disiapkan oleh Mu'awiya untuk merebutnya. Kejatuhan Mesir adalah kerugian strategis yang besar bagi Ali, bukan hanya karena kehilangan sumber daya, tetapi juga karena hal itu memungkinkan Syam untuk mengepung Ali dari selatan dan menunjukkan kelemahan pemerintahan Ali.
Fakta bahwa Ali tidak dapat mengirim bala bantuan yang memadai untuk mempertahankan Mesir, Yaman, dan Hijaz, adalah cerminan langsung dari kelelahan pasukan Kufa yang disebabkan oleh konflik internal yang berulang dan trauma Nahrawan.
Warisan Ali bin Abi Thalib tidak terletak pada kesuksesan politiknya dalam menyatukan kekaisaran yang retak, melainkan pada prinsip-prinsip etika kepemimpinan yang ia tinggalkan. Surat-suratnya kepada Malik al-Asytar, gubernur Mesir yang ia sayangi, dianggap oleh banyak sejarawan non-Muslim dan Muslim sebagai salah satu dokumen filosofi politik terbaik dalam sejarah Islam.
Dalam surat yang panjang ini, Ali merumuskan etika kekuasaan yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin:
Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa Ali melihat kekhalifahan bukan sebagai takhta, melainkan sebagai beban tanggung jawab ilahi. Ia berjuang untuk mewujudkan visi ini di dunia yang didominasi oleh kekejaman dan ambisi, dan harga yang ia bayar adalah hilangnya kekuasaan, dan pada akhirnya, nyawanya sendiri.
***
Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, singkatnya, adalah epilog tragis bagi era keemasan Khulafaur Rasyidin, namun ia adalah pembuka bagi pemikiran mendalam mengenai politik, agama, dan keadilan dalam Islam. Perjuangannya menjadi tolok ukur abadi untuk menilai kebenaran kepemimpinan, dan warisan intelektualnya terus bergema, jauh melampaui riak-riak perang sipil yang mengakhiri hayatnya.
Dalam gejolak yang hebat itu, Ali berdiri sebagai simbol terakhir dari pemerintahan yang sangat idealis, sebuah pemerintahan yang menolak kompromi moral demi stabilitas politik, sebuah pilihan yang mengukirnya dalam sejarah bukan sebagai pemenang militer, tetapi sebagai ikon spiritual keadilan.
Pengaruhnya pada disiplin ilmu Islam, terutama dalam Fiqh, Kalam (teologi), dan spiritualitas (Tasawuf), tak terbantahkan. Banyak silsilah keilmuan dan spiritual merujuk kembali kepada bimbingan langsungnya. Ia adalah Khalifah yang memimpin di masa paling sulit, menghadapi perpecahan umat yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun ia memilih untuk memimpin dengan teladan, bukan tirani. Itulah warisan abadi dari masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.