Periode pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan menandai sebuah titik balik fundamental dalam sejarah kekhalifahan Islam. Ia bukan hanya seorang pemimpin yang cakap, melainkan juga seorang arsitek politik yang ulung, berhasil mengubah karakter negara yang didirikan Nabi dan dikelola oleh para Khulafa al-Rasyidin. Dari sebuah sistem yang didasarkan pada konsultasi (syura) dan meritokrasi berbasis kesalehan, Muawiyah meletakkan fondasi bagi apa yang kemudian dikenal sebagai Mulk, atau kekuasaan monarki dinasti. Transformasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian kebijakan politik, militer, dan administrasi yang terencana dan dilaksanakan dengan sangat strategis. Memahami kebijakan Muawiyah adalah memahami bagaimana Khilafah Rasyidah bertransisi menjadi kekaisaran pertama Islam, Dinasti Umayyah.
Kebijakan paling penting dan paling kontroversial yang dilakukan Muawiyah adalah pengubahan sifat kepemimpinan. Setelah berakhirnya konflik internal yang memuncak pada Perang Siffin dan diikuti oleh perjanjian damai dengan Hasan bin Ali, Muawiyah diakui sebagai khalifah tunggal. Namun, ia tidak memilih untuk meniru model kepemimpinan para pendahulunya yang Rasyidun. Ia memilih jalan yang berbeda, menggabungkan simbolisme keagamaan dengan praktik kerajaan yang kuat, dipengaruhi oleh tradisi Bizantium dan Persia yang ia kenal baik sejak masa jabatannya sebagai gubernur Syam (Suriah) yang berlangsung selama puluhan tahun.
Perbedaan mendasar terletak pada suksesi. Para Khulafa al-Rasyidin dipilih melalui konsultasi atau penunjukan. Muawiyah, melalui keputusan yang monumental, menunjuk putranya, Yazid, sebagai penerusnya (wali al-ahd) semasa hidupnya. Tindakan ini mematahkan prinsip syura dan menetapkan suksesi berdasarkan keturunan, menjadikan khilafah sebagai warisan keluarga. Kebijakan suksesi ini adalah tulang punggung dari seluruh sistem Umayyah yang akan bertahan selama satu abad lebih. Meskipun ditentang oleh sejumlah tokoh berpengaruh di Madinah dan Hijaz, Muawiyah menggunakan otoritas politik dan militer pusat yang telah ia bangun untuk memaksakan legitimasi keputusan tersebut. Ini memerlukan mobilisasi dukungan dari suku-suku kuat di Syam, yang menjadi basis kekuatan militernya.
Proses legitimasi penunjukan Yazid melibatkan rangkaian kunjungan politik, pengamanan sumpah setia (bai’at) dari para pemimpin provinsi, dan, jika perlu, penggunaan tekanan politik halus. Muawiyah memahami bahwa stabilitas jangka panjang memerlukan garis suksesi yang jelas, bahkan jika itu harus mengorbankan idealisme komunal awal Islam. Kebijakan ini, meskipun berhasil mengakhiri siklus perang saudara untuk sementara, secara permanen mengubah identitas institusi kekhalifahan dari pemimpin spiritual-politik yang dipilih menjadi seorang raja yang kekuasaannya diwariskan.
Salah satu kebijakan strategis Muawiyah yang paling efektif adalah pemindahan dan penguatan pusat kekuasaan di Syam, khususnya Damaskus. Berbeda dengan pusat-pusat tradisional di Hijaz (Mekkah dan Madinah) atau Irak (Kufah dan Basrah) yang penuh gejolak politik, Syam adalah wilayah yang ia kelola selama dua dekade, membangun loyalitas pribadi yang mendalam dari suku-suku lokal, terutama suku Kalb. Kebijakan ini memastikan bahwa basis militer dan administratifnya stabil dan jauh dari intrik politik faksi-faksi Irak yang rentan memberontak.
Keputusan untuk menjadikan Syam sebagai jantung imperium juga merupakan pengakuan pragmatis atas realitas geografis dan strategis. Syam berbatasan langsung dengan Kekaisaran Bizantium, menjadikannya garis depan militer yang memerlukan tata kelola yang disiplin dan terpusat. Loyalitas Syam menjadi jaminan bagi Muawiyah. Ia memperlakukan tentara Syam dengan perlakuan istimewa, memastikan gaji yang teratur dan hak-hak istimewa lainnya, sebuah kebijakan yang memastikan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada keluarga Umayyah. Konsentrasi kekuatan ini adalah fondasi militer yang memungkinkan semua kebijakan ekspansi dan administrasi lainnya untuk berhasil.
Menyadari bahwa kekaisaran yang meluas tidak dapat dikelola hanya berdasarkan loyalitas pribadi, Muawiyah menerapkan reformasi birokrasi yang mengambil inspirasi dari sistem Bizantium dan Persia yang sudah maju. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan mesin pemerintahan yang efisien, mampu mengumpulkan pajak, mengelola militer, dan menjaga komunikasi di wilayah yang luas. Muawiyah mempertahankan banyak pejabat Bizantium dan Persia di tingkat bawah administrasi karena keahlian teknis mereka, terutama dalam bidang keuangan dan pencatatan (Diwan).
Muawiyah memperkuat sistem Diwan (kantor atau departemen) yang sudah ada sejak era Umar bin Khattab dan menambahkan beberapa inovasi kunci:
Pengembangan Diwan ini mencerminkan transisi dari pemerintahan yang sederhana dan berbasis komunitas menjadi pemerintahan kekaisaran yang kompleks dan memerlukan spesialisasi. Muawiyah adalah seorang administrator yang mengutamakan ketertiban dan presisi, dan reformasi ini memberikan struktur yang diperlukan untuk mengelola sumber daya manusia dan material dari kekaisaran yang sangat beragam.
Muawiyah dikenal karena kebijakannya menunjuk gubernur yang sangat kuat dan efektif, memberikan mereka otonomi yang luas asalkan mereka menjamin ketertiban dan mengirimkan pajak yang konsisten ke Damaskus. Contoh paling menonjol adalah penunjukan Ziyad ibn Abihi sebagai gubernur Irak, sebuah wilayah yang terkenal karena ketidakstabilan dan semangat memberontak. Kebijakan ini sering disebut sebagai model "tangan besi di provinsi."
Ziyad diberi kekuasaan virtual sebagai wakil absolut (Wali) di Irak dan wilayah Timur (Khurasan). Kebijakan Ziyad di Irak mencakup penindakan keras terhadap faksi-faksi pembangkang, pengorganisasian ulang militer Kufah dan Basrah, dan pengamanan perbatasan timur. Kebijakan Muawiyah terhadap Ziyad menunjukkan bahwa ia lebih menghargai stabilitas dan efisiensi administratif daripada idealisme politik murni. Dengan mendelegasikan kekuasaan yang begitu besar, Muawiyah berhasil menjaga kedamaian di jantung kekaisaran sambil memfokuskan perhatiannya pada ancaman luar (Bizantium) dan urusan politik internal di Syam. Kepatuhan Ziyad terhadap Damaskus adalah bukti keberhasilan Muawiyah dalam memilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang paling sulit.
Jika ada satu bidang di mana Muawiyah menunjukkan keahlian strategis yang tak tertandingi sebelum ia menjadi khalifah, itu adalah militer, khususnya pembangunan kekuatan maritim. Sebagai gubernur Syam, ia bertanggung jawab atas garis pantai yang berhadapan langsung dengan kekuatan angkatan laut Bizantium. Ia memahami bahwa ekspansi ke Barat (Anatolia dan Mediterania) mustahil tanpa mendominasi laut. Oleh karena itu, kebijakan militernya berfokus pada dua aspek: ekspansi terus-menerus terhadap Bizantium dan inovasi angkatan laut.
Muawiyah adalah arsitek utama angkatan laut Islam. Meskipun awalnya mendapat tentangan dari Umar bin Khattab karena risiko yang terkait dengan peperangan di laut, Muawiyah bersikeras, dan berhasil mendapatkan izin dari Utsman bin Affan. Di bawah kebijakan Muawiyah, galangan kapal didirikan di pelabuhan-pelabuhan Syam, dan ia memanfaatkan keahlian maritim penduduk lokal, seperti Koptik Mesir dan orang-orang Yunani Kristen di Syam. Ini adalah kebijakan integrasi sumber daya manusia yang efektif dan pragmatis.
Kehadiran angkatan laut ini mengubah peta geopolitik Mediterania. Kampanye maritim Muawiyah mencapai puncaknya dengan penaklukan Siprus, Rhodes, dan beberapa pulau strategis lainnya. Kebijakan ini tidak hanya mengamankan pesisir Syam dari serangan Bizantium, tetapi juga memungkinkan Muslim untuk melancarkan serangan jauh ke wilayah musuh. Kekalahan besar Bizantium dalam pertempuran Tiang Kapal (Dhat al-Sawari) secara efektif mengakhiri dominasi laut Bizantium selama beberapa dekade, memungkinkan Muawiyah untuk mengarahkan fokusnya ke penguatan internal.
Untuk menjaga moral militer tetap tinggi dan mencegah Bizantium mendapatkan kembali pijakan, Muawiyah melembagakan kebijakan serangan militer tahunan yang teratur ke wilayah Anatolia Bizantium. Serangan ini dibagi menjadi dua musim: serangan musim panas (*Sawa'if*) dan serangan musim dingin (*Shawati*). Kebijakan ini memiliki tujuan ganda: melemahkan kekuatan Bizantium secara sistematis dan, yang lebih penting, mengalihkan energi para pejuang yang berpotensi menjadi pembangkang internal ke medan perang eksternal. Dengan menempatkan ancaman luar sebagai prioritas, Muawiyah mempertahankan kohesi di dalam tubuh militernya.
Puncak dari kebijakan ekspansionis ini adalah pengepungan Konstantinopel. Meskipun pengepungan tersebut gagal, kebijakan ini menunjukkan ambisi Muawiyah untuk menaklukkan ibu kota Bizantium dan menunjukkan bahwa ia siap mengerahkan sumber daya militer yang sangat besar untuk mencapai tujuan geopolitik yang sangat ambisius. Kampanye-kampanye ini juga berfungsi sebagai katup pengaman sosial, memberikan peluang bagi para veteran dan suku-suku untuk mendapatkan harta rampasan (ghanimah), yang merupakan komponen penting dalam mempertahankan loyalitas di kekaisaran awal.
Di bawah komando gubernur-gubernur yang cakap, Muawiyah melanjutkan kebijakan ekspansi yang telah dimulai oleh Khulafa al-Rasyidin. Di Timur, ekspansi ke Khurasan (Iran Timur dan Afghanistan saat ini) dikonsolidasikan. Kebijakan ini melibatkan pengiriman garnisun militer permanen (amsar) dan pembangunan infrastruktur di kota-kota seperti Merv dan Nishapur. Pengamanan jalur perdagangan dan kontrol atas wilayah yang kaya ini sangat penting bagi stabilitas ekonomi Umayyah.
Di Barat, penaklukan di Afrika Utara dilanjutkan, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Uqbah bin Nafi. Kebijakan ini tidak hanya mengamankan Mesir tetapi juga membuka jalan bagi penaklukan Maghreb yang lebih jauh, yang pada gilirannya akan menjadi landasan untuk penaklukan Spanyol di masa depan. Muawiyah memastikan bahwa wilayah yang baru ditaklukkan dikelola melalui sistem gubernur yang terpusat, memastikan bahwa Damaskus memegang kendali politik dan militer atas wilayah yang semakin luas ini.
Muawiyah menghadapi tantangan besar dalam mengelola perekonomian kekaisaran yang sangat luas dan beragam, di mana sistem pajak bervariasi dari satu provinsi ke provinsi lain. Kebijakan ekonominya didasarkan pada pragmatisme, bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan guna membiayai militer dan proyek pembangunan, sambil memastikan tidak terjadi gejolak sosial yang dapat memicu pemberontakan.
Muawiyah melanjutkan sistem pajak Islam tradisional (Zakat, Jizyah, dan Kharaj), tetapi ia menyesuaikan pelaksanaannya agar lebih sesuai dengan sistem kekaisaran. Kebijakan utamanya adalah memastikan pengumpulan Kharaj (pajak tanah) dari Irak dan Mesir dilakukan secara efisien. Irak, khususnya, merupakan lumbung padi dan sumber pendapatan terbesar, sehingga pengangkatan gubernur yang tegas seperti Ziyad ibn Abihi adalah kebijakan ekonomi sekaligus politik.
Muawiyah juga menggunakan kekayaan negara untuk membiayai proyek-proyek publik. Meskipun fokus utamanya adalah keamanan dan militer, ia juga berinvestasi dalam infrastruktur seperti sistem irigasi di Syam, yang berfungsi untuk meningkatkan hasil pertanian dan memperkuat basis ekonomi di sekitar ibu kota. Kebijakan fiskal ini merupakan pergeseran dari tata kelola ekonomi yang sangat sederhana pada masa awal Islam menjadi tata kelola yang lebih terstruktur dan berorientasi pada pendapatan negara yang besar.
Meskipun Muawiyah masih menggunakan mata uang Bizantium dan Persia yang sudah ada, ia mulai melakukan langkah-langkah awal menuju standarisasi mata uang, meskipun reformasi mata uang yang menyeluruh baru dilakukan oleh penerusnya. Kebijakan Muawiyah di sini adalah stabilitas. Ia memastikan bahwa perdagangan aman dan rute-rute komersial utama, seperti Jalur Sutra dan rute Mediterania, dikendalikan dan dilindungi oleh militernya. Perlindungan ini memastikan aliran barang, yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan pajak yang stabil dari bea cukai dan perdagangan. Kebijakan ekonomi yang stabil ini merupakan elemen kunci dalam keberhasilannya menenangkan hati para pedagang dan elit kaya di provinsi-provinsi.
Selain itu, Muawiyah sangat strategis dalam menggunakan uang sebagai alat politik. Ia dikenal karena praktik halim (kelembutan atau kesabaran), di mana ia sering "membeli" loyalitas dari kepala suku atau tokoh oposisi yang berpotensi menimbulkan masalah, daripada terlibat dalam konfrontasi militer yang mahal dan merusak. Penggunaan hadiah dan tunjangan yang terencana adalah bagian integral dari kebijakan politik internalnya, memastikan bahwa kekayaan negara digunakan untuk mengamankan kekuasaan dan mencegah pecahnya konflik internal.
Dalam mengelola politik internal yang penuh gejolak, terutama perseteruan yang diwarisi dari Perang Saudara Pertama dan Kedua, Muawiyah menerapkan filosofi kepemimpinan yang unik, yang dikenal sebagai hilm (kesabaran, kelembutan, atau kehati-hatian). Ini adalah kebijakan yang membedakannya dari para pemimpin yang cenderung menggunakan kekerasan sejak awal.
Kebijakan hilm Muawiyah adalah strategis, bukan semata-mata moral. Ia menghindari penggunaan kekerasan kecuali benar-benar diperlukan, lebih memilih untuk meredakan ketegangan, memberikan pengampunan, atau menggunakan bujukan. Ia terkenal dengan kutipan yang menekankan bahwa ia akan menggunakan cambuknya hanya jika pedangnya tidak berguna, dan lidahnya hanya jika cambuknya tidak diperlukan.
Penerapan hilm memungkinkan Muawiyah untuk menetralkan lawan-lawan politik tanpa menciptakan martir yang dapat memicu pemberontakan skala besar. Misalnya, dalam berurusan dengan sisa-sisa pendukung Ali (Syi’ah awal) atau orang-orang yang tidak puas di Hijaz, ia seringkali mengizinkan kritik publik di bawah batas tertentu, asalkan kritik tersebut tidak mengarah pada aksi militer atau pengorganisasian pemberontakan. Kebijakan toleransi strategis ini memberinya reputasi sebagai pemimpin yang bijaksana dan stabil, yang sangat kontras dengan kekacauan yang terjadi sebelum ia berkuasa.
Meskipun Muawiyah mempraktikkan hilm di permukaan, ia juga menerapkan kebijakan pembersihan ideologis terhadap oposisi garis keras. Para Kharajite, misalnya, yang menolak otoritasnya dan terus melakukan pemberontakan bersenjata, ditangani dengan kekerasan yang tegas. Muawiyah memahami bahwa sementara oposisi verbal dapat ditoleransi, oposisi bersenjata harus dihancurkan demi menjaga keutuhan negara.
Lebih jauh, kebijakan Muawiyah melibatkan institusionalisasi kritik terhadap faksi yang kalah dalam perang saudara. Ini adalah aspek paling gelap dari kebijakan politik internalnya. Kritik ini bertujuan untuk mengamankan legitimasi Umayyah dan meminggirkan ingatan politik yang mendukung faksi Ali. Walaupun tindakan ini berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan di masa Muawiyah, ia menanam benih-benih perpecahan sosial dan keagamaan yang akan meletus kembali di masa penerusnya.
Muawiyah sangat terampil dalam mengelola politik suku Arab, terutama antara faksi Utara (Qays) dan Selatan (Yaman). Meskipun basis kekuatannya adalah suku-suku Yaman di Syam, ia tidak memihak secara total. Kebijakannya adalah menjaga keseimbangan halus antara berbagai suku, menggunakan satu faksi untuk mengimbangi yang lain. Ia menunjuk gubernur dan komandan dari berbagai latar belakang suku, memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok suku yang menjadi terlalu kuat sehingga dapat menantang otoritasnya di Damaskus.
Keseimbangan suku ini adalah komponen vital dari kebijakan administrasi militernya. Ketika suku-suku merasa bahwa kepentingan mereka diperhatikan dan mereka mendapat bagian dari kekuasaan dan harta rampasan, mereka cenderung tetap loyal. Kegagalan untuk mempertahankan keseimbangan ini di masa-masa berikutnya terbukti menjadi salah satu penyebab keruntuhan Dinasti Umayyah, menyoroti betapa pentingnya kebijakan Muawiyah ini dalam menjaga stabilitas selama masa pemerintahannya.
Kebijakan Muawiyah tidak hanya terbatas pada militer dan politik; ia juga memprioritaskan pembangunan Syam sebagai ibu kota kekaisaran. Pembangunan ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan kemakmuran Umayyah kepada dunia luar, terutama kepada Bizantium yang berdekatan.
Muawiyah berinvestasi dalam Damaskus, meskipun ia dikenal tidak menghabiskan kekayaan secara boros seperti para penguasa Persia atau Bizantium. Pembangunannya lebih berfokus pada fungsionalitas dan keamanan. Ia membangun atau memperbaiki istana yang disebut Istana Hijau (al-Khadra), yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan kediaman khalifah. Istana ini tidak dimaksudkan untuk meniru kemewahan kerajaan Persia, melainkan untuk memberikan simbol stabilitas dan kekuasaan terpusat.
Selain itu, kebijakan Muawiyah mencakup pembangunan garnisun (amsar) di wilayah-wilayah perbatasan dan kota-kota strategis, seperti Qayrawan di Afrika Utara, yang berfungsi sebagai pusat militer dan administratif untuk ekspansi lebih lanjut. Pembangunan ini memastikan bahwa kontrol pusat tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga fisik dan terstruktur di seluruh wilayah kekaisaran.
Di Syam, Muawiyah menerapkan kebijakan integrasi yang pragmatis terhadap populasi non-Muslim yang besar, terutama komunitas Kristen yang kuat. Sebagai mantan gubernur, ia memahami pentingnya menjaga stabilitas sosial di provinsi itu. Ia mempertahankan banyak pejabat Kristen di Diwan karena keahlian administrasi mereka yang tak tertandingi, terutama dalam bahasa Yunani dan Pahlavi yang digunakan untuk pencatatan pajak.
Kebijakan perlindungan Muawiyah terhadap minoritas (ahlu dzimmah) adalah upaya untuk menjaga efisiensi negara. Selama mereka membayar jizyah (pajak per kepala), mereka diizinkan menjalankan agama mereka dan berkontribusi pada administrasi tanpa gangguan. Kebijakan toleransi yang terstruktur ini memastikan bahwa kekhalifahan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang terampil dan mencegah konflik internal yang tidak perlu di basis kekuasaannya.
Puncak dari semua kebijakan Muawiyah, dan yang paling berdampak pada sejarah Islam, adalah keputusannya mengenai suksesi. Ini adalah kebijakan yang mengubah Khilafah menjadi Mulk, memastikan kelanjutan kekuasaan di tangan keluarganya.
Setelah bertahun-tahun merencanakan dan mengkonsolidasikan kekuatan, Muawiyah mulai bergerak untuk memastikan putranya, Yazid, diakui sebagai penerus. Kebijakan ini melibatkan tekanan besar terhadap oposisi di Hijaz, terutama tokoh-tokoh terkemuka yang menolak suksesi dinasti, seperti Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair.
Proses penunjukan Yazid adalah sebuah masterclass dalam politik terpusat. Muawiyah mengirimkan utusan ke semua provinsi, mengumpulkan sumpah setia, dan memberikan sanksi bagi mereka yang menolak. Meskipun ia menggunakan hilm untuk meredakan kritikan yang tidak mengancam kekuasaan, ia menggunakan otoritas penuh Damaskus untuk memaksakan bai'at. Kebijakan suksesi ini menjamin stabilitas sesaat, tetapi mengakhiri sistem ideal Rasyidun yang didasarkan pada pemilihan, dan menanamkan bibit konflik yang akan meletus setelah kematiannya.
Warisan kebijakan Muawiyah adalah struktur pemerintahan yang ia tinggalkan: sebuah negara yang terpusat di Damaskus, didukung oleh tentara Syam yang loyal, dan dikelola oleh birokrasi yang efisien (Diwan al-Khatam, Diwan al-Barid). Ia berhasil menciptakan model kekaisaran Islam yang sangat berbeda dari para pendahulunya, sebuah entitas yang lebih berorientasi pada ekspansi teritorial, stabilitas internal, dan efisiensi administratif.
Model ini memungkinkan Dinasti Umayyah untuk bertahan dan berkembang pesat, mencapai puncak ekspansi teritorial, karena fondasi birokrasi dan militer yang kokoh telah diletakkan oleh Muawiyah. Kebijakannya mengubah fokus kepemimpinan dari penekanan pada kesalehan mutlak (seperti pada masa Rasyidun) menjadi penekanan pada kompetensi administratif dan stabilitas politik. Muawiyah memahami bahwa mengelola kekaisaran memerlukan sistem yang lebih pragmatis dan terpusat, bahkan jika hal itu menimbulkan kontroversi teologis dan politik.
Secara keseluruhan, kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan studi kasus klasik dalam transisi kekuasaan. Ia mengambil alih negara yang terpecah dan rentan terhadap konflik internal, dan melalui kebijakan militer yang inovatif (angkatan laut), administrasi yang terpusat (Diwan), dan filosofi kepemimpinan yang pragmatis (hilm), ia berhasil mengkonsolidasikannya menjadi sebuah imperium yang kuat. Meskipun kebijakan suksesi dinasti yang ia tetapkan menjadi sumber kontroversi abadi, tidak dapat disangkal bahwa ia adalah tokoh yang mengubah arah sejarah, mendefinisikan bentuk politik Islam untuk abad-abad berikutnya.
Penguatan sistem keamanan internal, khususnya melalui Diwan al-Barid dan Diwan al-Khatam, adalah kebijakan yang menunjukkan kecerdasan strategis Muawiyah dalam mengelola informasi. Diwan al-Barid, sistem pos yang cepat dan andal, memastikan bahwa perintah dari Damaskus sampai ke ujung-ujung provinsi dalam waktu yang relatif singkat, sekaligus memungkinkan mata-mata (atau petugas pos yang bertindak sebagai informan) untuk mengumpulkan data tentang setiap gerakan atau potensi perlawanan di wilayah yang jauh. Muawiyah memahami bahwa dalam kekaisaran yang besar, kecepatan komunikasi adalah sama pentingnya dengan kekuatan militer.
Lebih lanjut tentang kebijakan fiskal, Muawiyah harus menghadapi masalah besar yang diwarisi dari periode Fitnah (perang saudara), yaitu masalah distribusi kekayaan. Untuk menenangkan para veteran yang merasa diabaikan, ia menerapkan sistem pembayaran gaji (ata') yang teratur dan memastikan bahwa porsi harta rampasan yang adil dibagikan setelah kampanye militer. Keteraturan fiskal ini, yang dipimpin dari Damaskus, memberikan rasa aman ekonomi kepada kelas militer yang merupakan tulang punggung kekuasaannya. Kebijakan ini merupakan penyeimbang terhadap ketidakpuasan politik di kalangan suku-suku yang merasa hak istimewa mereka telah berkurang sejak masa Utsman dan Ali.
Dalam konteks kebijakan luar negeri yang berkelanjutan, fokus Muawiyah pada serangan tahunan ke Bizantium (al-Sawa’if wa al-Shawati) juga memiliki dimensi ekonomi yang penting. Serangan ini bukan hanya untuk melemahkan musuh, tetapi juga untuk mendapatkan ghanimah (harta rampasan) dalam jumlah besar. Harta rampasan ini kemudian didistribusikan, mengurangi tekanan pada kas negara untuk membiayai sepenuhnya tentara. Ini adalah lingkaran kebijakan yang cerdas: ekspansi membiayai militer, dan militer menjamin stabilitas internal dan ekspansi lebih lanjut. Tanpa kebijakan ini, Muawiyah akan kesulitan mempertahankan jumlah tentara yang besar dan loyal.
Pengelolaan wilayah perbatasan, yang dikenal sebagai thughur, merupakan kebijakan pertahanan yang sangat diprioritaskan oleh Muawiyah. Wilayah-wilayah ini, yang berbatasan langsung dengan Bizantium di Anatolia, tidak hanya dijaga oleh garnisun yang kuat tetapi juga dikelola melalui sistem pertahanan berlapis. Muawiyah menempatkan suku-suku Arab yang loyal di daerah-daerah ini dan memberikan mereka lahan serta hak istimewa, mengubah mereka menjadi semacam milisi perbatasan permanen. Kebijakan ini memastikan bahwa garis depan kekaisaran selalu siaga tanpa harus memobilisasi pasukan inti dari Syam kecuali untuk operasi ofensif besar.
Aspek penting lain dari kebijakan Muawiyah adalah cara ia mengelola krisis. Ketika terjadi bencana alam, seperti kelaparan di Irak atau epidemi di Syam, Muawiyah menunjukkan respons cepat dan terpusat. Tindakan ini, yang sering kali melibatkan pengiriman pasokan makanan dan bantuan dari lumbung Mesir atau daerah lain yang surplus, berfungsi untuk meningkatkan citra khalifah sebagai pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat, bahkan di provinsi-provinsi yang secara politik kurang stabil. Respons krisis yang efektif ini adalah bagian dari strategi hilm dan konsolidasi kekuasaan.
Muawiyah juga sangat berhati-hati dalam kebijakan rekonsiliasi. Setelah menaklukkan Irak dan menyingkirkan lawan-lawannya, ia tidak melakukan pembalasan besar-besaran terhadap populasi umum Kufah dan Basrah. Sebaliknya, ia berusaha memenangkan hati para pemimpin lokal dan menenangkan masyarakat. Kebijakan pengampunan yang luas ini, meskipun dipadukan dengan pengawasan ketat oleh Ziyad ibn Abihi, memungkinkan provinsi-provinsi tersebut untuk berintegrasi kembali ke dalam kekhalifahan tanpa memerlukan pendudukan militer yang mahal dan berkepanjangan. Ini adalah contoh konkret bagaimana pragmatisme Muawiyah mengalahkan dorongan untuk balas dendam politik.
Dalam konteks kebijakan keagamaan, Muawiyah memposisikan dirinya sebagai Amir al-Mu'minin (Pemimpin Orang Beriman), mempertahankan otoritas spiritual khilafah, namun ia juga mulai menampilkan elemen kemewahan kerajaan yang sebelumnya tidak ada. Meskipun ia menghindari tampilan yang terlalu mencolok di Damaskus, pengenalan sistem istana dan penjaga pribadi yang lebih terorganisir adalah bagian dari kebijakan untuk membedakan dirinya dari kesederhanaan para Rasyidun. Ini adalah langkah awal menuju institusionalisasi kekuasaan yang sakral sekaligus bersifat monarki.
Muawiyah juga menyadari pentingnya propaganda. Melalui kebijakan mendukung penyair dan ahli pidato yang loyal, ia memastikan bahwa narasi tentang legitimasinya dan keberhasilan administrasinya disebarluaskan di seluruh kekaisaran. Para penyair istana ini berfungsi sebagai alat komunikasi massa, memuji kemenangan militer dan kebijaksanaan khalifah, sambil mereduksi citra lawan-lawannya. Kebijakan media awal ini sangat efektif dalam membentuk opini publik, terutama di kalangan elit suku dan militer.
Kebijakan pendidikan dan budaya pada masa Muawiyah masih sangat terikat pada kebutuhan negara. Fokusnya bukanlah pada pengembangan ilmu pengetahuan murni seperti yang terjadi pada masa Abbasiyah, melainkan pada keahlian administratif yang diperlukan untuk menjalankan Diwan. Oleh karena itu, ia mendorong penggunaan bahasa Arab dalam administrasi, meskipun proses Arabisasi birokrasi ini baru selesai di masa Abdul Malik bin Marwan. Muawiyah meletakkan dasar untuk perubahan bahasa ini, memastikan bahwa pada akhirnya, semua pejabat pemerintahan harus fasih dalam bahasa Arab, yang merupakan kebijakan jangka panjang untuk mengintegrasikan berbagai elemen etnis di bawah satu identitas administratif Arab.
Secara internal, Muawiyah sangat ketat dalam mengelola struktur internal suku-suku di Syam. Kebijakannya untuk memberikan gaji dan tunjangan (ata') secara langsung kepada kepala suku dan komandan, bukan kepada seluruh anggota suku, memastikan bahwa loyalitas terikat pada hierarki pribadi yang menuju langsung ke Damaskus. Ini mencegah suku-suku menjadi terlalu independen atau terfragmentasi, dan sebaliknya, menjadikan kepala suku sebagai agen kekhalifahan di wilayah mereka. Kebijakan ini merupakan inti dari stabilitas Syam selama era Muawiyah.
Pengelolaan air dan sumber daya alam adalah kebijakan administratif krusial, terutama di Syam yang rentan kekeringan. Muawiyah mengawasi dan mendanai proyek-proyek irigasi yang ekstensif, membangun sumur, dan memperbaiki saluran air kuno yang ditinggalkan oleh Bizantium. Keberhasilan dalam menjamin pasokan air yang stabil tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian tetapi juga secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan populasi dan ekonomi di sekitar Damaskus, semakin memperkuat posisi kota tersebut sebagai pusat kekaisaran yang tak terbantahkan. Kebijakan infrastruktur ini adalah investasi jangka panjang yang mendukung kekuatan ekonomi dan politiknya.
Muawiyah juga menunjukkan kebijakan luar biasa dalam pengelolaan perbatasan non-Bizantium. Di bagian selatan, ia berinteraksi dengan Nubia (kerajaan Kristen di selatan Mesir). Daripada mencoba menaklukkan mereka dengan biaya militer yang tinggi, Muawiyah memilih untuk menegosiasikan perjanjian damai yang dikenal sebagai Baqt. Perjanjian ini mengatur perdagangan, pertukaran budak, dan kewajiban pajak. Kebijakan pragmatis ini menunjukkan bahwa Muawiyah bersedia menggunakan diplomasi dan perjanjian daripada perang, jika itu adalah solusi yang lebih murah dan stabil untuk mengamankan perbatasan kekaisaran. Kestabilan perbatasan Mesir-Nubia adalah bukti kebijakan luar negeri yang fleksibel dan berorientasi pada hasil.
Dalam konteks kebijakan hukum, meskipun Muawiyah tidak melakukan reformasi hukum yang revolusioner, ia mulai membangun sistem pengadilan yang lebih terpusat dan konsisten di seluruh provinsi. Ia menunjuk Qadhi (hakim) yang merupakan profesional, bukan hanya ulama lokal, dan ia memastikan bahwa keputusan hukumnya didukung oleh otoritas militer pusat jika diperlukan. Kebijakan ini adalah langkah menuju kodifikasi hukum yang lebih seragam, yang penting untuk administrasi kekaisaran yang besar dan multietnis.
Keputusan untuk menunjuk orang yang berlatar belakang non-elit Quraisy ke posisi kekuasaan, seperti Ziyad ibn Abihi, adalah kebijakan yang berani dan kontroversial. Ziyad adalah anak dari seorang budak wanita dan bukan dari garis keturunan bangsawan. Dengan mengangkat orang berdasarkan kemampuan dan loyalitas, Muawiyah mengirimkan pesan bahwa kompetensi lebih penting daripada keturunan suku lama, asalkan orang tersebut loyal kepadanya secara pribadi. Kebijakan ini membantu Muawiyah membangun kelas elit baru yang utang budi dan loyalitasnya sepenuhnya tertuju pada Dinasti Umayyah, bukan pada tradisi suku lama di Hijaz.
Secara keseluruhan, jika kita melihat seluruh spektrum kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan, kita melihat seorang pemimpin yang mengutamakan stabilitas, efisiensi, dan kelangsungan dinasti di atas semua pertimbangan lainnya. Setiap keputusan, mulai dari pembentukan angkatan laut di Mediterania hingga penggunaan hilm di Damaskus dan penunjukan gubernur tangan besi di Irak, adalah bagian dari strategi tunggal untuk mengubah negara yang rentan menjadi sebuah imperium yang kokoh dan berkelanjutan. Warisan kebijakannya adalah fondasi yang kokoh, meskipun bersifat monarki, yang memungkinkan kekhalifahan Islam untuk berkembang menjadi kekuatan dunia yang dominan selama abad berikutnya.
Inovasi dalam birokrasi, terutama Diwan al-Khatam, adalah cerminan dari kecurigaan politik Muawiyah yang sehat. Setelah insiden pemalsuan surat pada masa Utsman, Muawiyah menyadari bahwa integritas dokumen resmi adalah masalah keamanan nasional. Diwan al-Khatam, dengan sistem penyalinan dan penyimpanan arsip terpusat, secara efektif mengisolasi khalifah dari upaya manipulasi informasi atau perintah. Kebijakan ini meningkatkan kepercayaan para gubernur terhadap perintah yang mereka terima, karena mereka tahu bahwa perintah itu datang langsung dan diverifikasi dari Damaskus, bukan hasil dari intrik di Kufah atau Basrah.
Kebijakan relokasi dan penempatan militer (tajnīd) juga merupakan kunci. Muawiyah memindahkan beberapa unit militer yang bermasalah dari Irak ke wilayah perbatasan atau ke Syam, mencampurkan mereka dengan pasukan Suriah yang loyal. Strategi ini bukan hanya tentang memperkuat perbatasan; ini adalah kebijakan demiliterisasi internal. Dengan memisahkan elemen-elemen yang berpotensi memberontak dari basis kekuasaan mereka di Irak dan menempatkan mereka di bawah pengawasan ketat, Muawiyah berhasil mengurangi ancaman pemberontakan dari Kufah dan Basrah secara signifikan. Ini adalah kebijakan yang kompleks, menggabungkan pengamanan eksternal dengan kontrol internal yang cerdik.
Fokus Muawiyah pada pembangunan istana dan representasi fisik kekuasaan di Damaskus juga patut dicatat. Walaupun ia tidak membangun dengan kemewahan yang berlebihan, Istana Hijau dirancang untuk memancarkan otoritas. Di sana, ia menerima duta besar dari Bizantium dan kerajaan lainnya dengan upacara yang terstruktur, meniru protokol kerajaan yang sudah mapan. Kebijakan protokoler ini bertujuan untuk meyakinkan kekuatan asing, terutama Bizantium, bahwa negara Muslim kini adalah entitas politik yang serius, terorganisir, dan stabil, sejajar dengan kekaisaran besar lainnya. Ini adalah kebijakan citra yang penting bagi legitimasi internasionalnya.
Pendekatan Muawiyah terhadap masalah suksesi tidak hanya melibatkan penunjukan Yazid tetapi juga persiapan ideologis untuk suksesi tersebut. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun citra Yazid sebagai calon penerus yang layak, meskipun banyak tokoh senior yang meragukan kesalehan dan kepemimpinannya. Kampanye untuk mendapatkan bai’at mencakup perjalanan politik Yazid ke Syam dan provinsi lainnya, di mana ia diperkenalkan kepada para pemimpin militer dan suku. Kebijakan ini menunjukkan perencanaan jangka panjang Muawiyah untuk memastikan transisi kekuasaan berjalan mulus, meskipun ia gagal memenangkan hati semua pihak oposisi di Hijaz, yang menjadi masalah besar setelah ia wafat.
Kebijakan maritim terus diperkuat melalui pelatihan dan pemeliharaan armada yang intensif. Muawiyah tidak hanya membangun kapal tetapi juga menciptakan angkatan laut profesional yang terdiri dari pelaut yang terampil, banyak dari mereka adalah orang Kristen Koptik dan bekas prajurit Bizantium yang dipekerjakan. Kebijakan ini adalah contoh sempurna dari pragmatisme Muawiyah: menggunakan keahlian lokal, tanpa memandang latar belakang agama, untuk mencapai tujuan negara yang strategis. Tanpa kebijakan ini, dominasi Muslim di Mediterania tidak akan terwujud. Pengamanan rute laut merupakan prasyarat mutlak untuk melanjutkan ekspansi ke Afrika Utara dan Spanyol, sebuah visi strategis yang ia tanamkan jauh sebelum ekspansi itu benar-benar terjadi.
Dalam hal kebijakan ekonomi pedesaan, Muawiyah memastikan bahwa dhimmis (warga non-Muslim) yang bertani di wilayah yang ditaklukkan diizinkan untuk mempertahankan tanah mereka, asalkan mereka membayar Kharaj. Ini adalah kebijakan yang secara langsung berbeda dari beberapa praktik sebelumnya yang terkadang cenderung menyita tanah. Muawiyah menyadari bahwa menjaga kontinuitas pertanian adalah cara tercepat dan termudah untuk menjamin pendapatan pajak yang stabil. Kebijakan konservasi sumber daya agraria ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang ekonomi berbasis pertanian yang mendominasi kekaisaran pada masa itu.
Akhirnya, penekanan Muawiyah pada Syam sebagai ibu kota berarti bahwa ia secara sistematis menggeser fokus budaya dan intelektual dari Madinah dan Kufah. Meskipun ia menghormati Madinah sebagai pusat keagamaan, pusat keputusan politik, militer, dan administrasi sepenuhnya bergeser ke Damaskus. Kebijakan ini, yang merupakan bagian dari proyek transformasi monarki, memastikan bahwa otoritas keagamaan di Madinah tidak dapat secara efektif menantang otoritas politik di Damaskus. Pemisahan geografis dan fungsional ini adalah kebijakan strategis untuk mengamankan kekuasaan dinasti Umayyah dari kritik yang berbasis pada tradisi keagamaan lama.
Dengan demikian, setiap kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan, baik itu kebijakan yang tampaknya kecil seperti pemakaian meterai pada dokumen resmi, hingga kebijakan monumental seperti pembentukan dinasti dan angkatan laut, semuanya diarahkan pada tujuan tunggal: menciptakan negara yang stabil, terpusat, dan mampu bertahan dari gejolak internal maupun ancaman eksternal. Ia adalah seorang realis politik yang memandang kepemimpinan bukan sebagai posisi idealis semata, tetapi sebagai fungsi administratif dan militer yang memerlukan tata kelola yang ketat dan efisien, terlepas dari kritik yang mungkin timbul mengenai pergeseran dari prinsip-prinsip syura yang dianut oleh pendahulunya.